Teringat kampung kami, Straat Buntu Simpang Tiga Tarakan, merupakan wilayah kampung nelayan Tidung yang dibangun awal 1940an oleh generasi nenek-kakek ku. Kampung dengan lingkungan hutan bakau berbatas dengan sungai Simpang Tiga tempat nelayan menambat perahu.
Rumah-rumah beratap nipah berkolong batang kayu bakau. Zaman ku kecil, kami tiap hari menangkap kepiting, menjaring ikan dan menjala udang. Orang pribumi Tidung jaman dulu biasanya tak pernah berpikir soal pendidikan formal, termasuk kedua orang tua saya, lulus SD pun tidak. Bayangkan, bisa kupahami, bu menteri Susi, bahagia sekali menerima kelulusan paket C. Kalau mama ku ikut proses itu, berarti harus 3 kali daftar, paket A, B dan C.
Hingga era milenial pun masih banyak orang Tidung yang tidak sekolah dengan berbagai alasan. Jika jaman dulu orang tua menganggap pendidikan bukan prioritas terutama bagi perempuan, faktor kemiskinan dan minim akses informasi, kini lebih pada struktur kebijakan pemerintah dan, masih, persoalan kemiskinan. Padahal bisa dikatakan pola pikir dan kesadaran orang tua atas pentingnya pendidikan sudah sangat tinggi. Faktor pendorong biasanya, pengaruh saudara, tetangga karena karir pekerjaan dan tekad merubah nasib. Nah, kemudian stigma orang yang mengatakan orang Tidung itu pemalas, banyak patah pensil alias tidak punya pendidikan dan kerjaannya berleha-leha banyak muncul.
Lantas apa benar orang Tidung itu pemalas? Suka bersantai? Berprinsip yang penting makan? Saya tegas menolak dan membantah stigma tersebut. Bukan karena saya orang Tidung tapi saya ingin mengurai fakta bahwa stigmatisasi ini berasal dari persoalan struktur kebijakan pemerintah yang mengeksklusi etnik asli ini dari sistem pemerintahan.
Pemuda Tidung mungkin mereka tidak punya pendidikan, tapi kemampuan dan keberanian menemukan solusi menghadapi problematika kehidupan dengan proaktif dan kreatif sangat bagus. Sangat dangkal bila kita menilai kemalasan hanya karena melihat orang Tidung tidur siang di perahu. Produktifitas orang Tidung itu berbasis musim (air pasang dan surut) dan jam kerja malam karena mayoritas nelayan. Kita tak akan pernah melihat orang Tidung ditangkap karena korupsi, mencuri dan sifatnya merugikan orang lain. Karena kami percaya karma.
Saya percaya miskin itu bukanlah takdir atau nasib, bukan juga karena faktor malas tapi ketidakmampuan sistem dan struktur sosial khusus oleh pemerintah menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan orang Tidung bersaing secara benar. Penguasaan akses informasi pekerjaan, beasiswa, dan berusaha, ditelikung oleh pihak tertentu.
Struktur sosial dan kewenangan luas yang dimiliki pemerintah tidak mampu menghubungkan kepentingan masyarakat Tidung dengan produk kebijakan dan hukum yang tersedia. Misal, kita tak akan melihat komunitas Tidung memiliki lapak di pasar, daftar penerima beasiswa, bahkan pasar yang tadinya bernama pasar Dayak bahkan kini hilang kekhasannya karena pembiaran. Anak-anak muda Tidung mendekam sebagai honorer abadi di instansi pemerintah tanpa kebijakan afirmatif. Sementara generasi muda Tidung lain merusak jiwa raganya dengan narkoba. Klop sudah.
Saya paham dialam demokrasi ini, tidak lagi relevan bicara etnik dan entitasnya, namun tak ada salahnya pemerintah membuat kebijakan yang pro poor dan yang lebih afirmatif. Harap diingat, superioritas etnik dengan pelestarian budaya wajib dilaksanakan oleh pemerintah termasuk lembaga legislatif sebagai pembuat kebijakan.
Kini, atas usaha sendiri maupun fasilitas pemerintah, banyak kaum Tidung sudah mampu bersaing di dunia kerja professional, dunia usaha dan pendidikan. Sembari kita berharap, pemerintah Kaltara dan kabupaten/kota lain mampu membuat struktur kebijakan yang lebih bersahabat bagi kaum Tidung dan mereka yang akan duduk atau yang sedang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kepekaan untuk berpihak pada masyarakat miskin dan terstigma.
Salam Paguntaka
Ikuti tulisan menarik Muhamad Nour lainnya di sini.
