Tahun 2020 ini Pemerintah berupaya lebih meningkatkan kinerja dalam pencegahan stunting.

Sebab, generasi penerus bangsa ada di tangan masyarakat dan keluarga.

Kalau bukan kita siapa lagi. Memperbaiki generasi penerus di negara ini. Semua tergantung dari pihak keluarga. Sedangkan pemerintah yang melakukan intervensi dalam pencegahan stunting.

Diketahui bahwa ada beberapa lembaga yang diharapkan intervensinya dalam pencegahan stunting ini, yaitu :

Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian ini diharapkan mampu bersinergi untuk ketersediaan sumber pangan yang berkualitas.

Lalu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Diharapkan kerjasamanya merencanakan program pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dibutuhkan untuk peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Kementerian Sosial diharapkan mampu memeratakan pendistribusian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat mengatasi kebutuhan gizi balita mereka.

Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan mampu berperan dalam pencegahan stunting secara signifikan.

Kementrian kesehatan juga telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan stunting.

Upaya lembaga negara benar benar serius menangani kasus stunting. Tentu, ini juga harus dibarengi dengan kerjasama dengan masyarakat. 

Masyarakat harus sadar dan paham. Kemajuan negara ada di tangan masyarakat dan keluarga.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, terdapat tantangan dalam membangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia maju. Salah satunya adalah persoalan stunting.

Itu sebabnya, lanjut dia, Kemenko PMK memiliki program untuk memperhatikan anak yang masih dalam kandungan agar tercukupi gizi dan kebutuhannya agar kelak menjadi generasi yang unggul.

Tantangannya adalah jumlah kasus stunting di negara kita ini masih sangat tinggi.

Selain itu, dalam menangani stunting di Indonesia terlalu banyak kementerian yang mengurus. Setidaknya ada 17 kementerian yang mengurusi persoalan ini dan menurutnya justru menjadi terbengkalai.

“Bukan hanya itu, yang mengurusi soal stunting terdapat 17 kementerian. Artinya ‘terlalu banyak tangan’ pada akhirnya kurang keurus,” katanya.

Mantan Mendikbud itu menyatakan, dirinya sudah melaporkan persolan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu terdapat perombakan birokrasi agar kementerian mana yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan stunting ini.

Ikuti tulisan menarik Sayyidina Aliudin lainnya di sini.