Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau online learning merupakah hal yang masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia. Ada yang mendukung, ada juga yang amarahnya tak terbendung. Dilema sosial muncul bahkan hingga saat ini. Diperpanjangnya PSBB dan pemberlakuan social distancing membuat proses pendidikan terus berlangsung via virtual. Sudah hampir satu tahun bahkan proses pembelajaran atau sekolah menjadi tatap maya, tak lagi tatap muka, dan kita pun belum mengetahui kapan ini akan berakhir.
Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya jika disikapi dengan bijakasana. Jika hanya terus melihat dari kekurangannya maka pelaksanaan pembelajaran di Indonesia semasa pandemi ini tidak akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lapangkan hati, kuatkan diri, dan terus berinovasi agar proses pembelajaran via virtual ini tetap bisa mencerdaskan generasi bangsa dan memenuhi capaian pendidikan yang diharapkan.
Belakangan ini timbul isu atau petisi untuk mengundurkan tahun ajaran dalam pendidikan, namun jika itu terjadi maka khawatirnya generasi bangsa akan semakin sulit untuk bersaing di kancah dunia nantinya. Pemberhentian proses pendidikan secara nasional selama masa pandemi kemungkinan besar akan berakibat lebih fatal dibandingkan dengan kebijakan untuk tetap melaksanakan pendidikan meski via virtual.
Segala sesuatu memiliki konsekuensi tersendiri dan yang coba diambil sebagai langkah solusi adalah untuk tidak membiarkan generasi bangsa dan pendidikan Indonesia “mati” di masa pandemi. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dari proses pembelajaran online atau PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), dapat dilakukan beberapa hal seperti persiapan matang, pelaksanaan FGD antarseluruh pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, need assessment, pelatihan pendidik melalui seri webinar dan lainnya, support sarana penunjang dari pemerintah, serta monitoring dan evaluasi bukan hanya dari pemerintah pusat namun hingga ke satuan pendidikannya seperti antarsekolah dengan orang tua dan pihak terkait lainnya.
Tak bisa dipungkiri jika memang PJJ akan berkepanjangan, maka timbul masalah besar yang harus dihadapi, yaitu:
- Semakin nampaknya gap antara the have and the have not dan antara daerah yang mudah akses sinyal/intenet dengan daerah yang kesulitan akses sinyal/internet.
- Banyak anak yang putus sekolah atau kuliah dikarenakan tidak optimalnya sarana dan pelaksanaan pembelajaran via online. Disertai dengan persepsi orang tua yang tidak mendukung berlangsungnya PJJ.
- Menurunnya tingkat capaian belajar. Dalam Surat Edaran (SE) Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 pun yang menyatakan bahwa selama pelaksanaan PJJ guru tidak diizinkan untuk mengejar atau memaksakan ketercapaian kurikulum atas peserta didik karena dalam masa PJJ terdapat berbagai keterbatasan seperti keterbatasan waktu, sarana, media pembelajaran, dan lingkungan yang menjadi faktor penghambat pembelajaran. Hal tersbut berimbas dengan munculnya istilah learning loss atau lost generation.
- Risiko psikis dan sosial dari sang anak. Psikis karena sering mendapat bentakan dan emosi dari orang tua, bahkan ada yang sampai main fisik dan membunuh sang anak hanya karena tidak mendengarkan instruksi yang diberikan orang tua dalam proses belajar online. Risiko sosial yaitu anak menjadi ansos atau antisosial karena lama tak bersosialisasi langsung dengan teman-teman dan lingkungan luar.
Di sisi lain, pemerintah pun telah memberikan syarat jika ingin sekolah kembali dibuka. Berdasarkan Indonesia.go.id yang merupakan portal informasi resmi pemerintah Indonesia, ada 4 hal yang harus dipenuhi jika ingin sekolah kembali dibuka. Syarat itu adalah kawasan termasuk dalam zona hijau, mendapatkan izin dari pemerintah daerah atau kementerian agama untuk sekolah yang berbasis Islam, satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka seperti dari sisi sanitasi, ketersediaan sarana prasarana penunjang kesehatan, dan lainnya. Serta yang terakhir dan tak kalah penting adalah persetujuan dari wali murid terhadap pembukaan sekolah untuk proses belajar offline.
Jika ketiga syarat sebelumnya telah terpenuhi, namun orang tua atau wali murid tidak menyetujui pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau offline maka sekolah belum dapat dibuka kembali hingga kondisi telah memungkinkan.
Meski demikian, tak sedikit orang tua dan peserta didik yang mendukung proses belajar via virtual atau PJJ tetap terlaksana agar tidak terjadi kekosongan proses pendidikan di Indonesia. Pemerintahpun telah memberikan beberapa solusi atas permasalahan yang muncul dari pemberlakuan PJJ ini, diantaranya adalah dengan memberikan kuota belajar gratis (kartu paket data) yang besarannya disesuaikan dengan tingkatan pendidikan, diadakannya seri webinar dan pelatihan bagi guru dan orang tua, bimbek daring, kerja sama dengan Ruangguru, Rumah Belajar, Sahabat Keluarga.
Selain itu pemerintah menayangkan prodram-program edukasi dan kelas pembelajaran melalui TVRI dan Radio RRI. Tujuannya untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sulit mengakses sinyal atau internet. Meski masih banyak kekurangan dan masalah di tengah pembelajaran era pandemi ini, tak dipungkiri pemerintah juga telah mencurahkan usahanya untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul dengan memberikan solusi melalui program-program yang telah disebutkan tadi.
Penulis: Edukator Milenial
Ikuti tulisan menarik Nurul Fauziyyah lainnya di sini.
