Kemiskinan merupakan suatu topik yang terus dan selalu diperbincangkan sampai saat ini, sebagai  indikator tolak ukur mengenai bagaimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran pada kehidupan masyarakat di suatu negara. Kemiskinan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius sejak era pasca kemerdekaan hingga saat ini.

Fenomena mengenai kemiskinan hampir  terjadi  di seluruh negara yang sedang berkembang. Pada kategori negara  maju, kemiskinan hampir tidak terlihat atau jumlahnya sedikit dikarenakan sumber daya manusia di negara tersebut telah berkembang dan memiliki kehidupan yang sejahtera. Dampak yang akan diperoleh dari kemiskinan tersebut ialah Kondisi yang menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang didapatkan rendah. Oleh karena dengan penghasilan yang rendah, masyarakatnya tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan,  dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah serta akibatnya produktivitas juga rendah. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan sejak kemerdekaan secara signifikan telah berhasil mengurangi jumlah dan proporsi penduduk miskin di Indonesia.

Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau bisa dikatakan suatu kondisi serba kekurangan dalam arti minimnya materi sehingga mereka tidak dapat menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural.

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Faktor-faktor yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia mengenai kemiskinan adalah Laju pertumbuhan penduduk yang tidak  diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, Angka pengangguran yang tinggi, Tingkat Pendidikan pada masyarakat yang masih tergolong rendah, kurangnya rasa perhatian pemerintahan  terhadap masyarakat dan pendapatan per kapita yang masih rendah.

Dampak yang ditimbulkan dari masalah kemiskinan dapat mengakibatkan munculnya gejala sosial yang baru, seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, penculikan, sengketa hak tanah, perebutan harta warisan, dan lain sebagainya.

Faktor-faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan yang rendah
2. Produktivitas tenaga kerja rendah
3. Tingkat upah yang rencah
4. Distribusi pendapatan yang timpang
5. Kesempataan kerja yang kurang
6. Kualitas sumberdaya alam masih rendah
7. Penggunaan teknologi masih kurang
8. Etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah
9. Kultur/budaya (tradisi)
10. Politik yang belum stabil

Berikut cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan :

1. Memperluas lapangan kerja

Cara yang satu ini cukup ampuh dalam mengatasi masalah kemiskinan yang ada dengan cara mengurangi jumlah tingkat pengangguran yang kian bertambah dari tahun ke tahun. Pemerintah harus menyediakan lapangan kerja lebih banyak lagi di setiap wilayah tertentu, dimana wilayah itu sedang kekurangan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, diharapkan pemerintah mampu dalam memenuhi jumlah pelamar kerja agar sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Pemerintah dapat membangun industri besar, perusahaan, apartemen, hotel, rumah makan, dan sebagainya yang tentu membutuhkan tenaga kerja. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup, seseorang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota keluarganya.

2. Memberi bantuan pendidikan secara gratis

Dalam hal edukasi, pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. Di samping itu, pemerintah juga perlu memberi keringanan biaya iuran bulanan sekolah kepada siswa yang orang tuanya merasa kurang mampu. Dengan itu, masalah putus sekolah dapat diatasi sehingga pada suatu saat nanti siswa yang telah lulus tersebut dapat leluasa mencari pekerjaan karena dia telah memiliki kemampuan dan ketrampilan di dunia kerja.

3. Memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis

Pemerintah sebaiknya membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup layak dan sejahtera. Selain itu, Pemerintah juga perlu memberikan subsidi gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Subsidi ini dapat berupa barang pokok/sembako yang diberikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian sembako secara gratis dapat memberikan keringanan kepada sejumlah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.

4. Lakukan hal yang inovatif dan kreatif

Sebagian dari manusia malas untuk bekerja. Selain itu, ia tidak memiliki kemampuan serta ketrampilan dalam bekerja. Alhasil, ia lebih memilih untuk bersenang-senang atau hanya diam di rumah saja tanpa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal inilah yang menyebabkan angka pengangguran kian meningkat. Daripada melakukan hal-hal semacam itu, lebih baik lakukanlah kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan itu dapat berupa hal-hal yang inovatif dan kreatif, seperti membuat kerajinan dari barang bekas. Hasil karya yang diperoleh dari kerajinan itu, dapat kita jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

5. Membuka lapangan kerja sendiri

Dalam usaha untuk mencegah kemiskinan, kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan sederhana, restoran, tempat penginapan, toko roti, dan lain sebagainya. Tentunya, jika kita membuka usaha, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha. Dengan itu yang mencari kerja akan membutuhkan permintaan kerjaan.

Untuk mengantisipasi segala faktor penyebab munculnya masalah kemiskinan tersebut, pemerintah seharusnya perlu menindaklanjuti penanganan dari masalah kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Tidak hanya pemerintah, namun semangat, kemauan, dan usaha yang berasal dari diri kita sendiri juga harus dikembangkan dalam memberantas kasus-kasus kemiskinan ini. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama berjuang untuk menumpas habis segala masalah kemiskinan, agar negara Indonesia kita tercinta ini terbebas dari belenggu kasus-kasus kemiskinan yang selama ini menyengsarakan hidup rakyat.

Strategi Pemerintah Mengurangi Tingkat Kemiskinan

Ada beberapa strategi nyata Presiden Republik Indonesia, dalam menekan kemiskinan dan pengembangan hidup berkelanjutan di Indonesia yaitu :  Penciptaan lapangan kerja dan UMKM. Program prioritas untuk mencapai sasaran meliputi ; mengurangi beban penduduk miskin, bantuan tunai bersyarat, Program Perlindungan Sosial melalui Program Keluarga Harapan, penyediaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), memperbaiki kebijakan penyaluran raskin, layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), layanan beasiswa kurang mampu melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program SJSN ketenagakerjaan. Selain itu, beberapa strategi nyata melalui pembangunan masyarakat desa, pemberian beasiswa, perbaikan kebijakan penyaluran dana bantuan sosial, pemberdayaan jaminan sosial nasional, mempertahankan daya beli penduduk miskin, dana amanah, pembangunan rumah bagi fakir miskin dan pemberdayaan nelayan serta petani Indonesia. Dari serangkaian strategi penanggulangan kemiskinan, ada beberapa strategi pemerintah yang berorientasi pada material sehingga diperlukan kajian. Strategi yang orientasinya material belum tentu menjamin keberlanjutan program atau strategi tersebut karena sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah.

Program dalam mengatasi angka kemiskinan di Indonesia sudah cukup dikatakan berhasil. Karena dapat dilihat Berdasarkan hasil Persentase dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Penduduk Miskin di Indonesia per Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019.

Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. Dibanding September 2018, jumlah penduduk miskin Maret 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 136,5 ribu orang (dari 10,13 juta orang pada September 2018 menjadi 9,99 juta orang pada Maret 2019). Sementara itu, daerah perdesaan turun sebanyak 393,4 ribu orang (dari 15,54 juta orang pada September 2018 menjadi 15,15 juta orang pada Maret 2019). Garis Kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp425.250,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp313.232,- (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp112.018,- (26,34 persen). Pada Maret 2019, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,68 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.990.170,-/rumah tangga miskin/bulan.

Hal ini membuktikan dari tahun ke tahun jumlah angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan, semua tidak lepas dari peran penting dan campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusianya di Indonesia. beras Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan bantuan non-tunai yang diberikan pemerintah dapat berkontribusi dengan baik pada penurunan kemiskinan ini. Selain itu juga hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mengurangi kemiskinan di negeri ini dengan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat, memberikan bantuan pendidikan gratis kepada masyarakat yang tinggal jauh dipelosok dan putus sekolah. saat ini pemerintah telah mengadakan program bantuan pendidikan berupa wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang tidak mampu. dan yang terakhir Memberikan fasilitas yang memadai dan subsidi gratis. peran pemerintah diharapkan membantu dalam memberi fasilitas yang merata di setiap wilayah. Pemberian fasilitas tersebut dapat diwujudkan dengan melengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang dinilai kurang atau masih belum cukup keberadaannya. Setelah fasilitas terpenuhi, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan layak dan sejahtera serta permasalahan mengenai kemiskinan itu dapat diatasi dengan baik.

NAMA                        :          RAHAYU FITRIYAWATI

NPM                          :          1810631180147

KELAS                       :          5 E ILMU PEMERINTAHAN

MATA KULIAH             :          PERBANDINGAN PEMERINTAHAN

DOSEN                      :          PRILLA MARSINGGA, S.IP., M.I.POL

TUGAS MENULIS ESAI (UTS)

Ikuti tulisan menarik Rahayu Fitriyawati lainnya di sini.