Good Corporate governance adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut. (Partolo, 2007) . Good Corporate Governance (GCG) atau yang lebih umum dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik muncul sebagai suatu pilihan yang bukan saja menjadi formalitas, namun suatu sistem nilai dan best practices yang sangat fundamental untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan adalah dengan cara menerapkan GCG. Penerapan GCG merupakan pedoman bagi komisaris dan direksi dalam membuat keputusan perusahaan dalam menjalankan tindakan dengan dilandasi moral yang tinggi. Juga kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (stakeholders) secara konsisten salah satunya yaitu kepatuhan kode etik.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), manfaat dari pelaksanaan good corporate governance yaitu Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya serta Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan shareholders’s value dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan. Dalam melaksanakan pengendalian dapat dilakukan secara langsung oleh anggota perusahaan dan dapat pula dilakukan oleh suatu departemen audit internal. Pihak manajemen dapat membentuk suatu departemen audit internal yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pengendalian internal perusahaan. Struktur pengendalian internal dimaksudkan untuk melindungi harta milik perusahaan, menilai kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan manajemen yang telah digariskan. Suatu mekanisme dalam pengendalian internal merupakan salah satu sarana utama untuk dapat memastikan bahwa pengelolaan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 

Adapun prinsip Good Corporate Governance Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) yaitu :

1. Transparansi ( Transparency)

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap stakeholdersnya. Informasi yang diungkapkan antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

2. Kemandirian (independency)

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Akuntabilitas ( Accountability)

Accountability yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran). 

4. Pertanggungjawaban ( Responsibilities)

Responsibility adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. 

5. Keadilan(Fairness)
   Fairness adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).

Peran Audit Internal dalam mewujudkan Good Corporate Governance sangat diperlukan. Upaya melakukan Good Corporate Governance dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan Good Corporate Governance. Menurut Diaz (2002), peran yang dapat dilakukan oleh Auditor internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun dan mengimplementasikan kriteria GCG sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, accountable, akurat, tepat waktu, obyektif, mudah dimengerti dan relevan bagi parastakeholder untuk mengambil keputusan. Sehubungan hal tersebut, auditor intern berperan penting untuk memberikan limited assurance atas data atau informasi yang tersedia.
3. Membantu direksi dan dewan komisaris mematuhi dan mengawasi penerapan atas seluruh ketentuan yang berlaku dan auditor intern harus memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan ada dalam setiap aktivitas perusahaan, mereka telah mengikuti ketentuan secara konsisten (compliance audit).
4. Membantu direksi menyusun dan mengimplimentasikan struktur pengendalian intern yang andal dan memadai. Auditor intern dalam konteks ini harus memastikan bahwa struktur tersebut telah tersedia secara memadai dan telah berfungsi atau diikuti oleh setiap elemen perusahaan.
5. Mendorong direksi dan dewan komisaris untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem audit yang baik, khususnya mendorong pembentukan komite audit yang ideal, merancang pedoman audit intern, serta menumbuhkan efektifitas penggunaan dan pemanfaatan hasil kerja auditor.

Keterkaitan antara audit internal dan Good Corporate Governance bisa dilihat dari definisi, tujuan , ruang lingkup , wewenang tugas dan tanggung jawab audit internal dihubungkan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Menurut IIA (Ikatan Auditor Internal, dalam Messier : 2005), Audit Internal merupakan suatu kegiatan/aktivitas independen dan objektif serta konsultasi yang disusun untuk bisa/dapat meningkatkan nilai dan juga operasional suatu organisasi/perusahaan. Definisi lain, Audit Internal adalah suatu aktivitas independent yang memberikan jaminan keyakinan bagi perusahaan guna meningkatkan kegiatan operasi. Audit internal membantu organisasi dalam mencapai tujuan, mengevaluasi dan meningkatkan keefektivan manajemen resiko, pengendalian serta proses peraturan dan pengelolaan perusahaan. Dan definisi ini juga tersirat tujuan audit internal yaitu membantu seluruh anggota manajemen suatu perusahaan melaksanakan tugas dan taggung jawab secara efektif dengan melalui analisa, penilaian serta pemberian saran dan juga masukan tentang operasi perusahaan yang diperiksanya. Terdapat empat aktivitas utama audit internal yaitu compliance, operational, verification, dan evaluation. Audit internal dapat memberikan sebuah jawaban yang diinginkan oleh pihak stakeholder, pengurus, kreditur, pemegang saham, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya .

Ikuti tulisan menarik Khoirunnisa Nurul Callista lainnya di sini.