“Apabila seorang anak sudah duduk di kelas V sekolah dasar, paling lambat di kelas VI, ajaklah dia ke kebun binatang. Begitu menginjak pintu gerbang, segera bisikkan di kupingnya, “kamu tidak mau dijebloskan ke dalam kandang seperti makhluk-makhluk itu kan? Nah, jadilah kamu manusia yang paham politik. Manusia yang tidak berpolitik itu namanya Binatang. Dan Binatang yang berpolitik itu namanya manusia”,
Mahbub Djunaidi.
Membahas demokrasi kiranya perlu meneropong kembali sejak awal masa kemerdekaan. Masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak bisa dihindari oleh perjalanan seorang manusia, masyarakat bahkan suatu bangsa dalam menentukan arus dinamika kehidupannya. Satu dekade setelah proklamasi kemerdekaan RI, tampaknya terlalu prematur jika menjadi ukuran untuk mewujudkan cita-cita: negara aman, sentausa, maju, adil makmur, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja. Dua hingga tiga dekade selanjutnya, cita-cita tersebut masih hanya sebatas utopia belaka, rasanya masih sulit dari apa yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia sesuai amanat Proklamasi. Jika kesadaran berbangsa dan bernegara dari masyarakat serta konsepsi, organisasi, dan struktur penyelenggara kekuasaan belum disempurnakan.
Lebih lanjut, rentang waktu dekade pertama setelah kemerdekaan, persoalan ditunjukkan pada problem politik nasional. Aspek politik menjadi poin penting, sebab bukankah dinamika kemerdekaan RI juga suatu proklamasi sebagai bangsa dalam arti politik? Kemudian secara berdaulat bangsa Indonesia bebas menentukan sikap apa yang akan diperbuat bagi negaranya tanpa menggantungkan pada negara lain?
Politik senantiasa menentukan hitam-putihnya perjalanan suatu bangsa dalam segala sektor dan aspek kehidupan. Politiklah yang menyebabkan pada masa awal kemerdekaan perjalanan Bangsa Indonesia senantiasa terdapat riak politiknya karena sedang mencari uji coba sistem negara. Kemudian dikenal sebagai proses menuju demokrasi Pancasila. Maka suatu konsekuensi logis masyarakat Indonesia dirangsang oleh pemerintah untuk mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya, sehingga polarisasi pemikiran ideologi, seperti nasionalis, sosialis, dan komunis, bahkan agama sekalipun mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang melalui partai-partai tersebut. Selanjutnya sejarah mengatakan bahwa faktanya tidak hanya pemikiran-pemikiran (ideologi) politik saja yang berkembang, tetapi ditingkatkan pada bentuk aksi (gerakan) dan celakanya bentuk yang terakhir justru dimanfaatkan partai-partai mengarah pada anarki.
Bertolak dari kompleksitas permasalahan tersebut, perjalanan demokrasi Bangsa Indonesia sampailah pada pasca reformasi sampai saat ini. Titik kulminasi hitam-putih di balik layar demokrasi apakah sudah tingkat dewasa atau masih prematur? Aksentuasinya adalah tema identitas senantiasa ikut hadir dalam pendewasaan demokrasi kita hari ini. Tema identitas selalu menarik untuk didiskusikan dalam konteks perkembangan politik di Indonesia. Ia selalu saja menjadi salah satu bahasan yang menduduki porsi penting dalam setiap ruang dialektika. Setiap pergerakan zaman terjadi, di situ pula tema identitas disodorkan untuk memecah kesenyepan wacana perkembangan zaman itu. seolah, tema identitas tersebut menjadi penggugah bagi arus kesadaran manusia untuk mempertanyakan kembali posisinya dalam arus politik yang selalu bergerak tersebut.
Sehubungan dengan hal itu, sejarah pergolakan pemikiran ideologi, kelompok kultural maupun politik pada masa lalu memberikan efek domino sampai pada kehidupan kampus saat ini. Kampus tidak hanya dikonotasikan sebagai pengembangan akademik saja, namun juga menjadi ajang saling memberikan pengaruh politik identitas. Organisasi mahasiswa yang menyejarah seperti GMNI, HMI, PMII, IMM, KAMMI, PMKRI, GMKI dsb tidak terlepas dalam percaturan politik di wilayah kampus.
Ihwal ini, percaturan politik yang dimaksud terjadi ketika masa pergantian kepengurusan organisasi mahasiswa intra kampus. Hal ini bukan pernyataan biasa saja, namun memang setiap organisasi mahasiswa ekstra memiliki sistem pembinaan, pembelajaran serta pendidikan yang terpadu, terarah, terencana, berjenjang dan berkelanjutan. Melalui proses pengkaderan itu tentunya organ mahasiswa ekstra memiliki anggota dan kader yang mampu mengemban amanah, tanggung jawab, wibawa dan karakter pemimpin lainnya. Pandangan ini diperkuat dalam sebuah pepatah Arab disebut: Syubhanul yaum rijaalul ghoddi (pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan).
Sebut saja, dinamika proses demokrasi pemilihan umum raya kampus “Konoha”. Apabila ditelisik semenjak penulis menggali ilmu dan menempuh studi di kampus. Percaturan politik tidak terlepas dari peran dan pengaruh organisasi besar ekstra kampus. Kala itu, kampus “Konoha” sedang melaksanakan pesta demokrasi Pemilihan Umum Raya yang dalam prosesnya tidak terlepas dari pengaruh organisasi ekstra kampus. Terhitung sejak dilantiknya tiga lembaga penyelenggara Pemilu Raya, sampai pada penutupan pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden Dewan Mahasiswa serta Calon Anggota Majelis Mahasiswa, telah terjaring tiga bakal calon presiden yang mendaftarkan dirinya mengikuti proses demokrasi kampus. Dalam menciptakan iklim demokrasi kampus yang sehat, KPUM kampus telah berupaya melakukan serangkaian kegiatan untuk menghadirkan sosok pemimpin yang memiliki gagasan baik dan terukur serta benar-benar mampu menjadi harapan semua mahasiswa. Namun lagi-lagi problem identitas hadir pada momen saat itu. Berdasarkan isu yang berkembang, bakal calon satu diberi dukungan sebut saja oleh biru kuning, bakal calon dua diberi dukungan oleh hijau-hitam dan merah, bakal calon tiga tiga diberi dukungan oleh hijau putih.
Lebih lanjut, sebagai wacana negosiatif dan terbuka, perlu disadari bahwa wacana identitas tersebut, sekaligus merupakan wacana yang sensitif bagi semua pihak dalam proses demokrasi kampus “konoha”. Ia tidak dapat dipahami, ditafsirkan, dan diposisikan secara semena-mena. Kesemena-menaan tersebut pada ujungnya hanya akan melahirkan problem tersendiri bagi wacana identitas tersebut. Oleh karena itu, perlunya menghadirkan sikap kehati-hatian dalam rangka membangun dialektika kekuatan sosial, politik, dan budaya dengan berbasis pada isu identitas tersebut. Kategorisasi wacana identitas seperti mayoritas dan minoritas, akan mendorong privilise pada satu pihak dan ada perasaan dirugikan di pihak yang lain.
Sebagai persoalan yang sensitif, wacana identitas baik secara horisontal maupun vertikal, perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ia tidak boleh diabaikan keberadaannya. Secara horisontal, wacana identitas penting untuk ditempatkan sebagai sisi yang terbuka dan membuka peluang untuk tumbuhnya sikap saling menghargai. Secara vertikal, diharapkan adanya perspektif yang memadai dalam memahami persoalan identitas itu dalam kapasitas dan relasinya dengan lembaga eksekutif/legislatif.
Dalam hal ini, gambaran tema identitas menjadi instrumen bagi setiap bakal calon presiden mahasiswa untuk memasuki ruang refleksi posisionalnya. Tema identitas dapat diinternalisasikan menjadi dua sisi. Satu sisi, identitas dipandang memberikan kontribusi pada eksistensi kelompok kultural dalam konteks sosial, politik dan budaya. Di sisi lain, eksistensi kelompok kultural secara sosial, politik, dan budaya memberikan kontribusi pada identitas itu sendiri. Keberadaannya menjadi suatu wacana yang memungkinkan untuk dinegosiasikan. Sebagai wacana yang dinegosiasikan, wacana identitas menjadi ruang terbuka secara sosial, politik, dan budaya. Semua pihak memiliki otoritas atas wacana identitas tersebut untuk menggulirkan, merefleksikan, dan mewacanakan identitas tersebut. Besar harapan tema identitas dimaknai secara normatif. Artinya setiap orang yang berada dalam arus sosial politik, dan budaya, perlu dibersamai dengan memahami sejarah, kondisi, dan tempat dimana arus itu bergerak.
Ikuti tulisan menarik Pena Hitam lainnya di sini.
