Menteri Kesehatan Baru Budi Gunadi Sadikin hadir dalam peluncuran rekomendasi kebijakan kesehatan Health Outlook 2021 yang diselenggarakan CISDI. (Sumber gambar: BNPB)
Setahun ke belakang Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 60 juta orang di seluruh dunia serta menyebabkan 1,5 juta kematian. Masyarakat dunia mengandalkan kehadiran vaksin untuk memutus krisis, namun situasi penyebaran kasus aktual menegaskan krisis ini tengah memburuk.
Di Indonesia per 27 Desember 2020, tercatat 713.365 kasus konfirmasi dengan 21.237 kematian. Keberadaan Gugus Tugas, penetapan PSBB, hingga penerapan kehidupan baru tidak menekan laju penambahan kasus dengan signifikan.
Situasi memburuk lantaran tidak patuhnya beberapa kelompok masyarakat terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan catatan CISDI, rentang Maret hingga Juli 2020 adalah periode perumusan dan implementasi aturan penanganan wabah. Namun, penambahan kasus eksponensial justru meningkat pesat pada rentang Juli hingga Desember 2020.
Kaleidoskop penanganan COVID-19 sepanjang 2020 rangkuman CISDI. (Sumber gambar: Dok. CISDI)
Jika tidak tertangani dengan baik, kondisi ini mampu melumpuhkan sistem kesehatan nasional. Oleh sebab itu, melalui peluncuran dokumen rekomendasi kebijakan tahunan Health Outlook 2021 (HO 2021) bertajuk Covid-19: Disrupsi pada Layanan Kesehatan Esensial, Dampak yang Ditimbulkan dan Jalan Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, CISDI menjelaskan beberapa kendala penanganan wabah yang perlu segera diperbaiki pemerintah Indonesia.
Beberapa Kendala
Pertama, sejak memasuki periode pandemi, pemerintah Indonesia mengalami keterbatasan sumber daya penanganan wabah. Intervensi tes, lacak, dan isolasi tidak berjalan ideal. Padahal, dengan jumlah penduduk 270 juta, dibutuhkan tes setidaknya untuk 40 ribu orang setiap harinya untuk memenuhi standar 1 tes per 1.000 populasi per minggu.
Sayangnya, hingga minggu kedua Desember 2020, jumlah tes hanya mencapai 0,84 tes per 1.000 populasi per minggu. Wilayah Jakarta menyumbangkan 20-30% porsi tes dari jumlah total tes tersebut. Artinya, akses terhadap tes belum merata di setiap negri dan masih terpusat pada beberapa daerah tertentu saja.
Kedua, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan mengidentifikasi orang-orang yang terpapar Covid-19 dengan yang tidak. Ini dikarenakan rasio lacak-isolasi (RLI) Indonesia hingga 9 Desember 2020 hanya berada pada angka 1,62 atau kurang dari dua orang dilacak per satu kasus konfirmasi. RLI ideal sesuai standar WHO adalah 30 orang dilacak dalam satu kasus konfirmasi. Rendahnya RLI bisa berimplikasi pada situasi pelaporan lebih rendah dari kondisi penularan riil (under reporting) dan menyulitkan pemerintah memiliki data pemantauan Covid-19 yang bisa dipercaya.
Ketiga, pemerintah Indonesia tidak memiliki kurva epidemi Covid-19 yang akurat pada skala nasional dan sub-nasional. Pemerintah tidak selalu melaporkan jumlah kasus harian yang riil kepada publik, dikarenakan minimnya cakupan tes PCR, lemahnya penyelidikan epidemiologi, tidak diketahuinya rata-rata pemeriksaan sampel dari laboratorium PCR, hingga munculnya backlog di laboratorium dan pemasukan data. Dikarenakan hal ini, pemerintah juga tidak mampu memfasilitasi dua kurva independen yang bisa digunakan untuk menganalisis situasi pandemi sesuai rekomendasi Center for Disease Control (CDC), yakni kurva epidemiologi dan garis ambang kapasitas.
Keempat, penanganan Covid-19 terlalu berpusat di rumah sakit dan tidak memerhatikan keberadaan layanan kesehatan primer. Pemerintah Indonesia mengandalkan 132 rumah sakit rujukan tingkat 2 untuk menangani kasus terkonfirmasi parah dan kritis. Sementara, 171 rumah sakit rujukan tingkat 1 di beberapa provinsi menangani kasus ringan hingga sedang.
Padahal, manfaat berlipat bisa didapatkan bila pemerintah memberdayakan pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas. Sebab puskesmas mampu menekan potensi penularan, melaksanakan penyelidikan epidemiologi, dan mengupayakan keterlibatan lintas sektor.
Catatan Health Outlook 2021 selebihnya mengurai kendala-kendala lain serta rekomendasi terbaik untuk menghadapi pandemi Covid-19. Catatan ini juga sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dalam diskusi Health Outlook 2021: Membangun Kembali Sektor Kesehatan Indonesia, Menkes Budi Sadikin menekankan, “krisis kali ini penyebabnya adalah kesehatan, bukan keuangan. Sehingga kita memerlukan respons kebijakan yang berbeda yang menitikberatkan pada peran kesehatan di dalamnya.”
Unduh dan simak uraian lengkap dokumen Health Outlook 2021 melalui tautan ini!
Tentang CISDI
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) adalah think tank yang mendorong penerapan kebijakan kesehatan berbasis bukti ilmiah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya, setara, dan sejahtera dengan paradigma sehat. CISDI melaksanakan advokasi, riset, dan manajemen program untuk mewujudkan tata kelola, pembiayaan, sumber daya manusia, dan layanan kesehatan yang transparan, adekuat, dan merata.
Penulis
Amru Sebayang
Ikuti tulisan menarik CISDI ID lainnya di sini.
