Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Kementerian Keuangan Republik Indonesia sedang giat menaikkan tarif cukai hasil tembakau hampir tiap tahun. Cukai memiliki fungsi sebagai pengendalian konsumsi terhadap produk yang berpotensi membawa dampak negatif. Langkah pemerintah meningkatkan tarif cukai merupakan gestur bijak dalam rangka melindungi ratusan jiwa rakyat Indonesia dari jerat adiksi nikotin.
Tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia melalui Program Pengabdian Pengendalian Penyakit Tidak Menular FK UI membantu pelaksanaan kegiatan luar gedung selama pandemi di Puskesmas Tanara, Kabupaten Serang, Banten.
Masyarakat kerap mendengar beragam istilah protokol penanganan wabah, seperti 5M, swab antigen, hingga isolasi mandiri. Tapi itu tidak menjamin mereka memahami mendalam metode penangaan wabah tersebut. Hingga kini, tak sedikit warga yang melakukan tes antigen senniri dan ternyata keliru dalam memperoleh hasil akhir. Ini bisa riskan.
Lonjakan kasus Covid-19 di Kota Bogor beberapa waktu terakhir mendorong Tim Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) bergerak cepat. Bersama Puskesmas Mekarwangi, puskesmas wilayah penempatan mereka, tim melaksanakan intervensi cepat melalui Program Posko Tanggap Corona (POTCA) di wilayah berzona merah pada Sabtu lalu (26/11).
Jumlah kasus yang tertumpuk menyebabkan layanan kesehatan perlahan-lahan kolaps. Penanganan kasus pun tidak efektif. Karena kapasitas tes dan pelacakan kasus yang rendah, jumlah kasus yang terdata bisa jadi jauh lebih rendah dari aktual. Survei serologi CISDI yang baru saja dilaksanakan menjelaskan kemungkinan tersebut.
Meningkatnya kasus konfirmasi Covid-19 beberapa bulan terakhir membuat Puskesmas Tanjungsari, Kabupaten Sumedang kewalahan. Jumlah tenaga kesehatan yang terbatas menyulitkan upaya testing dan lacak kasus yang perlu digencarkan. Kendati demikian, pelayanan kesehatan seperti puskesmas juga perlu melakukan test rapid antigen sebelum melaksanakan tindakan kepada pasien untuk menguatkan kapasitas pelacakan sekaligus mengantisipasi lonjakan kasus kian meninggi.
Lebih satu tahun Indonesia menghadapi pandemi Covid-19, upaya pengetesan dan pelacakan kasus tidak kunjung membaik. Rasio lacak isolasi Indonesia berkisar hanya 1,09. Artinya hanya satu kontak erat terlacak setiap kasus positif. Diduga banyak kasus tidak terdata lantaran penyebaran Covid-19 di Indonesia mencapai tingkat komunitas. Melalui survei serologi, CISDI berusaha mengestimasi jumlah infeksi Covid-19 yang sebenarnya.
Metode atau tes serologi menggunakan sampel darah, serum, ataupun plasma pasien keseluruhan untuk mendeteksi ‘tanda atau riwayat adanya virus’ Covid-19 dengan mengetahui antibodi yang dibentuk tubuh. Survei tes serologi yang dilakukan CISDI di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara menemukan masyarakat dengan antibodi SARS-CoV-2 mencapai 12 kali lipat dari total kasus yang terdata.
Tim PUSPA Puskesmas Kaliabang Tengah bekerja keras menghadapi lonjakan kasus yang terjadi di wilayah penempatan mereka. Kendati mengalami berbagai kesulitan, mereka tetap mengupayakan pertolongan terbaik untuk memutus rantai penyebaran wabah. Bagaimana kisah inspiratif mereka?
Kemunculan Covid-19 merupakan tantangan berat terhadap kesehatan global. Masalahnya, dengan atau tanpa pandemi sekalipun, dunia telah mengalami berbagai persolan kesehatan global. Lantas, tantangan kesehatan global apa saja yang perlu masyarakat dunia hadapi dalam satu dekade ke depan? Salah satu laporan WHO menguraikannya.
Definisi kesehatan global adalah bidang studi, penelitian, dan praktik yang bertujuan meningkatkan kesetaraan status kesehatan masyarakat dunia. Ini bersifat transnasional. Kesehatan global berfokus pada permasalahan kesehatan yang mempengaruhi banyak negara, misalnya pandemi. Seperti apa pengukurannya dan bagaimana mencapainya?
Tim Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) Jawa Barat efektif bertugas sejak April 2021 lalu. Mereka bertujuan menguatkan puskesmas dalam penanganan wabah, terutama melalui upaya promotif dan preventif. Untuk meningkatkan efektivitas intervensi, mereka melakukan koordinasi lintas sektor. Lantas, apa yang dimaksud dengan koordinasi lintas sektor?
Sudah tiga bulan lebih program vaksinasi nasional bergulir. Proyek ini melibatkan banyak pihak, salah satunya Puskesmas. Peran puskesmas yang sentral membawa satu pertanyaan besar: Apakah mereka siap terlibat dalam program vaksinasi nasional? Survei Kesiapan Puskesmas untuk Vaksinasi yang dikeluarkan CISDI mencoba menggali beberapa aspek kesiapan puskesmas melakukan program vaksinasi Covid-19.
Berdasarkan definisi WHO, sistem kesehatan adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan memelihara kesehatan warga negara. Indonesia memiliki Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Sistem ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dalam naungan SKN, terdapat tujuh subsistem yang akan dibahas pada artikel berikut ini.
Konsumsi barang-barang tertentu dengan berlebihan mampu memengaruhi tingginya beban kesehatan akibat penyakit di beberapa pelayanan kesehatan. Karenanya, selain melalui kebijakan kesehatan, pemerintah membangun mekanisme pengendalian konsumsi, salah satu caranya melalui cukai. Lantas, apa yang dimaksud dengan cukai?
Penanganan pandemi Covid-19 adalah tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat berpartisipasi melalui penerapan protokol kesehatan, sementara pemerintah memperkuat upaya 3T. Sayangnya, tingkat kepatuhan masyarakat di berbagai daerah beragam. Menyadari pentingnya teladan tokoh setempat dalam meningkatkan kepatuhan penerapan protokol kesehatan, CISDI mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, kader, dan perwakilan Satgas Covid-19 di lima wilayah Program ACTION untuk bersama-sama merumuskan Kampanye Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan Covid-19.
Di Indonesia, meski terdapat banyak jenis layanan kesehatan primer, puskesmas adalah bentuk yang paling umum ditemui. Tugasnya yang mencakup upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama menunjukkan peran strategis puskesmas dalam pembangunan kesehatan Indonnesia. Bagaimana penguatan puskesmas akan mendukung tercapainya komitmen Indonesia terhadap SDGs? Baca artikel lengkapnya di sini.
Menurut WHO kesehatan adalah keutuhan kondisi sejahtera fisik, mental, dan sosial. Jadi tidak selalu tentang absennya suatu penyakit ataupun gangguan lain. Menikmati derajat kesehatan tertinggi adalah hak fundamental manusia yang perlu dicapai tanpa membedakan ras, agama, pandangan politik, status ekonomi ataupun sosial individu. Kondisi ini bisa dicapai melalui penerapan kebijakan kesehatan. Lantas, apa yang dimaksud dengan kebijakan kesehatan?
Baru sebulan bertugas efektif di wilayah penempatan, Tim PUSPA Puskesmas Pondok Gede, Kota Bekasi, menerbitkan Modul Kelurahan Siaga Aktif sebagai media informasi penerapan Program Kelurahan Siaga Aktif. Kelurahan Siaga Aktif adalah konsep kesehatan masyarakat ketika penduduk kelurahan bisa mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar. Lantas, apa yang dimaksud dengan Kelurahan Siaga Aktif?
Setelah melarang mudik lebaran, pemerintah memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama dua minggu ke depan, tepatnya hingga 19 April 2021. Dengan perpanjangan ini, PPKM Mikro telah memasuki jilid kelima penerapan setelah sebelumnya pertama kali diterapkan pada 9 hingga 22 Februari 2021 lalu. Apa yang perlu kita ketahui?
Pemerintah resmi melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran tahun ini. Ketentuan ini akan diberlakukan pada tanggal 6-17 Mei 2021. Para epidemiolog menyambut baik keputusan ini mengingat pandemi di Indonesia masih belum sepenuhnya terkendali. Akan tetapi, sebagian masyarakat diprediksi akan akan tetap nekat melakukan perjalanan. Apa yang perlu masyarakat pahami agar dapat menerima keputusan ini?
Vaccine equity (keadilan vaksin) adalah prinsip pendistribusian vaksin yang adil di semua negara dengan kelompok yang paling berisiko sebagai prioritas utama. Dalam kondisi stok vaksin Covid-19 yang terbatas, maka pemberian vaksin harus berdasarkan prinsip ini demi menekan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19. Di Indonesia, selain program vaksinasi nasional, pemerintah juga mengizinkan program vaksinasi mandiri. Sudah sesuaikah program tersebut dengan prinsip vaccine equity?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) resmi meluncurkan Program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) pada Selalu (16/3) lalu. Peluncuran PUSPA adalah momentum penguatan pelayanan kesehatan primer, khususnya puskesmas, dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) bersama Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor CISDI, Gondangdia, Jakarta pada Jumat (19/3). Ke depan CISDI dan IAKMI akan berkolaborasi menguatkan pelayanan kesehatan primer pada 2021-2023. Bagaimana caranya?
Seperti halnya di wilayah lain yang terkena wabah Covid-19, Kabupaten Lombok Timur juga merasakan imbas buruk pandemi pada kesehatan masyarakat dan keadaan sosial-ekonomi setempat. Mendapatkan pendanaan penuh dari Uni Eropa, Hivos menginisiasi Proyek Active Citizens Building Solidarity and Resilience in Response to COVID-19 (ACTION) dengan tujuan memperkuat ketangguhan dan solidaritas masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan akibat COVID-19. Berikut adalah hasil penelusuran awal Field Officer CISDI di Lombok Utara mengenai penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.
Pengendalian pandemi Covid-19 membutuhkan dukungan dari semua pihak. Bagi program PUSPA, dengan target capaiannya yang ambisius, dukungan pemerintah daerah setempat merupakan komponen vital. Oleh sebab itu, tindakan Dinkes Kabupaten Karawang yang menyedikan vaksin dan tes PCR bagi tenaga kesehatan Tim PUSPA patut diapresiasi karena menunjukkan tingginya political will pemerintah setempat menyelesaikan pandemi mulai dari puskesmas.
Tim Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) yang terdiri atas 500 tenaga kesehatan lintas profesi baru saja memulai masa pengabdiannya. Selama 6 bulan ke depan, mereka akan bertugas di 100 puskesmas di 12 kota/kabupaten di Jawa Barat. Strategi penanganan wabah seperti apa yang akan mereka lakukan?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bersama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) memberangkatkan 500 tenaga kesehatan terpilih melalui peluncuran program Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) dalam West Java Mini Town Hall: Pelepasan 500 Tenaga Kesehatan Program PUSPA di Jabar Command Center (JCC), Kota Bandung pada Selasa lalu (16/3). Apa yang perlu kita perhatikan?
Lima ratus anggota Tim PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara), program penguatan puskesmas untuk hadapi Covid-19 besutan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melakukan pelatihan pra-penempatan secara daring pada 25 Februari - 5 Maret 2021. Pelatihan yang diadakan oleh CISDI yang merupakan mitra Pemprov Jawa Barat dalam pelaksanaan program. Materi pelatihan meliputi keterampilan medis dan non-medis, serta team bonding untuk mengakrabkan peserta.
Dalam menangani wabah, puskesmas adalah tiang penopang utama keutuhan sistem kesehatan. Dengan semangat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menginvestasikan Rp 90,4 milliar untuk mengimplementasikan program penguatan puskesmas bernama Puskesmas Terpadu dan Juara (PUSPA) bersama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Kendati demikian, dukungan pendanaan masih tetap dibutuhkan.