Penangkapan menteri sosial dan menteri kelautan beberapa waktu lalu memang sempat sedikit memperbaiki citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mata masyarakat. Namun sepertinya kepercayaan itu kembali turun dikarenakan sejumlah kasus yang melibatkan orang-dalam institusi ini. Sebutlah di antaranya yang mencolok baru-baru ini: pencurian barang bukti, dugaan pembocoran rencana operasi penggeledahan, serta pemerasan terhadap walikota dengan janji perkaranya akan dimudahkan.
Kasus-kasus itu sangat menarik perhatian publik, di samping publik juga belum lupa dengan kasus raibnya Harun Masiku dalam perkara yang melibatkan seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemerasan terhadap walikota itu mengagetkan masyarakat, sebab melibatkan seorang perwira polisi yang sedang ditugaskan di KPK. Media massa juga memberitakan ihwal dugaan keterlibatan seorang komisioner dan seorang pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)—dugaan yang harus segera dijernihkan kebenarannya agar marwah KPK dan DPR tidak semakin merosot.
Sejak revisi UU KPK yang menjadi agenda bersama pemerintah dan DPR, pamor KPK begitu merosot dibandingkan masa-masa sebelumnya. Institusi apapun akan kurang bertenaga, loyo, apabila unsur penting bagi tegaknya martabat institusi itu, yakni integritas, mengalami kemerosotan. Menurunnya integritas manusianya akan menurunkan pula integritas institusinya.
Pelan namun pasti, institusi yang semula menjulang dan dihormati serta ditakuti oleh koruptor itu berpotensi kurang bertenaga dan kurang berdaya. Para pelaku dan pendukung politik kotor dan ekonomi kotor niscaya akan bergembira dengan KPK yang lemah dan kurang bertenaga. Mereka akan senang bila KPK tidak bisa lagi galak karena integritasnya tidak lagi diakui oleh masyarakat.
Harus ada langkah-langkah untuk menyelamatkan KPK dari keruntuhannya, tapi siapa yang akan melakukannya? Kita tidak bisa berharap banyak pada pemerintah dan DPR, sebab revisi UU KPK—yang berkontribusi besar terhadap situasi seperti sekarang—diprakarsai oleh kedua institusi negara tersebut.
Suara para tokoh masyarakat, yang waktu itu disebut oleh Presiden Jokowi sebagai senior citizen, hanya sekedar didengarkan tapi aspirasinya tidak diserap. Revisi tetap berjalan dengan materi yang disepakati oleh pemerintah dan DPR. Suara berbagai unsur masyarakat umum maupun akademisi hanya dianggap angin lalu. Insan KPK di masa itu tidak kuat menahan tekanan duet institusi negara tersebut, hingga kemudian KPK digerogoti dari dalam melalui praktik pencurian barang bukti, pembocoran rencana operasi, hingga pemerasan atas calon tersangka.
Setelah dilemahkan melalui undang-undang hasil revisi, selanjutnya integritas KPK menjadi sasaran pelemahan—integritas pimpinan, penyidik, maupun pegawai lainnya. Integritas institusi KPK dibikin rapuh agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini terus merosot. Jika rapuh, institusi ini bukan hanya tidak akan dipercaya lagi oleh rakyat, tapi benar-benar tidak akan berdaya menghadapi praktik-praktik suap, yang umumnya melibatkan uang besar. Godaan material akan lebih mudah menerobos pintu-pintu KPK yang selama ini susah ditembus karena kokohnya.
Integritas merupakan aset yang sangat mahal bagi institusi apapun, jika bukan yang termahal. Bila institusi KPK semakin keropos dan rapuh, masihkah ada yang percaya bahwa pemberantasan korupsi di negeri ini akan berjalan dengan semestinya? Masihkah ada yang berharap pada kembalinya integritas KPK? Apabila ya, bagaimana membersihkan institusi ini agar marwah baiknya, yang dulu pernah dimiliki, pulih kembali? Siapa yang dapat diandalkan dan dijadikan tumpuan harapan rakyat? >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
