Terbitnya PP No 75 Tahun 2021 yang mengubah isi aturan lama tentang Statuta Universitas Indonesia mengundang tanda tanya berbagai pihak. Begitu pula, mundurnya Prof Ari Kuncoro dari jabatan wakil komisaris utama BRI—yang semula ia rangkap dengan jabatan Rektor UI. Mengapa aturan baru Statuta UI tiba-tiba terbit setelah ramai perbincangan mengenai rangkap jabatan Rektor UI? Mengapa Ari kemudian mundur dari jabatan komisaris BRI justru setelah aturan Statuta diubah? Mengapa Ari tidak mundur dari jabatan Rektor UI padahal yang ia langgar aturan lama Statuta UI?
Lebih dari semua pertanyaan itu, fenomena apa ini? Aturan diubah dalam sekejap hanya untuk memenuhi kebutuhan tertentu, agar yang semula melanggar menjadi tidak melanggar. Apa yang dicari seorang rektor dengan merangkap jabatan di bidang usaha? Apakah ada kepentingan lain di balik perubahan Statuta UI tersebut? Apakah kejadian ini terkait dengan kepentingan tahun 2024 nanti, sebagaimana disinyalir oleh seorang guru besar UI?
Apabila dugaan guru besar UI tersebut benar, mungkinkah perguruan tinggi akan ditarik oleh pihak tertentu demi kepentingan politik? Kemungkinan ini cukup terbuka mengingat banyak pihak ingin berkuasa melalui pentas politik 2024. Bagi yang ingin mempertahankan kekuasaan, inilah saat terpenting untuk menghimpun sumber daya yang diperlukan, termasuk memengaruhi perguruan tinggi agar dapat digunakan untuk kepentingan itu.
Kepentingan kekuatan politik luar kampus membutuhkan dukungan dari dalam kampus. Dukungan ini hanya mungkin diperoleh apabila ada orang-orang kampus yang dapat diajak bekerja sama. Mereka yang potensial dapat diajak bekerja sama tak lain adalah akademisi yang memiliki ambisi kekuasaan—saat ini saja, betapa banyak doktor dan profesor yang lebih senang menjadi pejabat hingga staf ahli ketimbang mengembangkan ilmu pengetahuan dan mendidik akademisi juniornya di kampus.
Relasi antara kekuatan politik, termasuk yang memegang kekuasaan, dengan lingkungan akademik di perguruan tinggi hanya mungkin terjadi apabila ada pertemuan kepentingan di antara keduanya. Proses simbiosis antara kekuasaan dan kekuatan politik di luar kampus dengan akademisi yang menyimpan ambisi kekuasaan berpotensi semakin meningkat manakala pesta politik 2024 semakin dekat.
Simbiosis ambisi orang luar dan orang dalam kampus itu berpotensi mengorbankan nilai-nilai akademik, melecehkan tradisi yang dipegang teguh perguruan tinggi—kejujuran, kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya, serta mengorbankan kehormatan perguraan tinggi maupun insan akademik yang hidup di dalamnya. Simbiosis ambisi ini hanya akan memenangkan orang-orang yang haus kekuasaan, namun mengorbankan nilai-nilai ilmu pengetahuan.
Selama ini perguruan tinggi berusaha terbebas dari kepentingan praktis politisi tertentu. Jika mahasiswa dan para guru besar mengritik pemerintah dan parlemen, misalnya, itu bukan karena perbedaan pandangan politik, melainkan karena tindakan pemerintah dan parlemen itu telah melanggar nilai-nilai yang diyakini insan kampus, seperti kebenaran, keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya. Insan kampus selama ini berusaha menjaga diri agar terbebas dari ikatan dan pengaruh partai-partai politik, sebab mereka ingin apabila mengritik, maka kritik itu terbebas dari kepentingan politik praktis. Mereka berperan sebagai penyambung lidah rakyat.
Para akademisi yang memiliki ambisi kekuasaan sudah semestinya berhenti memanfaatkan kampus untuk batu loncatan kepentingan mereka. Mengorbankan nilai-nilai akademik, martabat perguruan tinggi, serta masa depan manusia dan ilmu pengetahuan demi mewujudkan ambisi kekuasaan pribadi maupun kepentingan politik partai sungguh tidak patut dilakukan. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
