Kritik tidak selalu harus dijawab oleh yang dikritik. Misalnya saja, ada kritikus musik menulis kritik bahwa Band X mainnya gak sepenuh hati di album barunya, maka tidak ada kewajiban bagi personelnya untuk menjawab. Begitu pula kalau ada kritikus sastra yang mengritik sastrawan soal kenapa tokoh utamanya dinamai Kakiku, mestinya kan Daguku. Pemain band dan sastrawan ini boleh-boleh saja jalan lempeng terus tidak usah menengok kiri-kanan, tak perlu menjawab kritikus.
Tapi, pemerintah tak boleh seperti pemain band, sastrawan, atau perupa kala menghadapi menghadapi kritik dan protes rakyat. Sebab, mereka dipilih untuk duduk di eksekutif untuk melayani rakyat—kehidupan sosialnya, ekonominya, pendidikannya, kesehatannya, dan banyak lagi. Tak seperti pemain band, pemerintah mesti menengok ke arah rakyat bila dikritik dan menjawab kritik itu sebagai kewajiban.
Kan sudah ada DPR dan DPRD serta DPD. Secara formal, mereka memang wakil rakyat sesuai dengan nama institusinya, namun secara faktual mereka penyambung lidah elite dan partai politik. Rakyat mengritik langsung pemerintah karena para Dewan lebih senang diam seribu bahasa, sebab teman-teman mereka juga banyak yang duduk di pemerintahan. Bahkan, pejabat partai pun jadi menteri dalam kabinet.
Bagaimana mungkin anggota DPR yang juga petugas partai akan mengritik ketua umumnya yang jadi menteri? Masak iya, anggota Dewan ini mau mempertaruhkan masa depan karir politiknya demi mengritik kebijakan menteri yang notabene atasnnya di partai politik? Bisa mengharu biru nasib anggota Dewan ini nanti, sementara ia masih ingin menapaki jenjang karir yang lebih tinggi hingga menyamai atasannya duduk di kabinet.
Karena itu pula, rakyat memandang DPR itu sebagai kawan seiring pemerintah ketimbang kawan bermain rakyat. DPR lebih sering bersepakat dengan pemerintah dalam berbagai urusan, sehingga rakyat kebingungan kepada siapa harus menyampaikan aspirasinya. Kalau maju ke pengadilan, rakyat juga seringkali kalah. Maklumlah, di ruang-ruang sidang seperti Mahkamah Konstitusi pun rakyat kesulitan.
Sudah menjadi nasib rakyat bila kritiknya mental [bacanya pakai huruf ê] bak menabrak tembok keras alias dianggap angin lalu. Rakyatnya memang mesti berjuang sendiri untuk dapat menyuarakan pikiran, pendapat, dan aspirasinya mengenai banyak hal, tak bisa mengandalkan institusi yang secara formal disebut perwakilan rakyat. Bila DPR menjadi sasaran kritik rakyat, sebagaimana pemerintah, bukanlah keanehan,sebab para Dewan tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya wakil rakyat.
Fungsi perwakilan rakyat tidak berjalan baik, sebaliknya fungsi perwakilan elite politik dan ekonomi semakin menguat. Ketika masyarakat mengritik revisi undang-undang KPK, mineral dan batubara, maupun penyusunan omnibus law, pemerintah dan DPR kompak dalam satu barisan. Saat ini pun, terkait KPK, pemerintah dan DPR terlihat tutup mulut seolah-olah tidak tahu menahu mengenai apa yang sedang terjadi dan menutup telinga terhadap suara rakyat.
Suara rakyat memang kerap menabrak tembok tebal. Suara rakyat tidak diperhatikan dan diacuhkan. Pemerintah dan DPR sama-sama tahu bahwa rakyat hanya bisa memprotes dan mengritik, tapi tak akan berdaya untuk menindaklanjuti protes dan kritik itu. Jadi biarkan saja rakyat berteriak-teriak sampai habis suaranya, toh hanya bisa bersuara. Rakyat adalah rakyat nirdaya yang hanya dimintai suaranya tatkala musim pilpres dan pileg tiba. Inilah ironi demokrasi kita. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.
