Memburu Para Koruptor Ibarat Mencari Jarum di Tengah Tumpukan Jerami - Analisis - www.indonesiana.id
x

Menggambarkan tentang pendidikan anti korupsi dilingkungan keluarga

Muh Sjaiful

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 Agustus 2021

Selasa, 7 September 2021 10:41 WIB

  • Analisis
  • Topik Utama
  • Memburu Para Koruptor Ibarat Mencari Jarum di Tengah Tumpukan Jerami

    Publik negara ini dibuat semakin bungkam seribu bahasa dengan berbagai perkabaran yang tak usai-usai juga, bertajuk para penilep uang haram dari kalangan geng elit politik. Komisi Anti Rasuah dibikin semakin tidak berdaya menghadapi para penggarong uang haram. Bisa dikatakan menciduk para koruptor seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Sulit sekali memang. Apalagi para koruptor itu kebanyakan berlindung dibalik jubah kekuasaan serta perlindungan masif oleh jejaring elit kekuasaan yang sangat berkepentingan untuk itu.

    Dibaca : 483 kali

    Koran Tempo kembali melangsir hasil investigasinya bertajuk Satu Aziz Tiga Perkara, pada 6 September lalu. Sebelumnya juga Majalah Tempo, 4 September, telah menggeber berita bertajuk Paraf Suami Di Nota Dinas Bupati. Dua nukilan berita yang menghiasi jagad maya seolah membuktikan prilaku korup para elit politik semakin mangkrak di negeri ini. Bahkan boleh jadi masih  berderet praktik korup kalangan elit politik yang belum terendus KPK.

    Penulis mengibaratkan praktik korupsi negeri ini sebagai kisah panjang tak berujung yang bahkan menggerogoti semua level. Gerombolan para elit politik, dulunya berkonspirasi melemahkan Komisi Anti Rasuah melalui revisi Undang-Undang KPK seolah membuktikan masih bercokolnya geng penilep uang rakyat serta mafia kasus sekaligus makelar jabatan.

    Publik negara ini dibuat semakin bungkam seribu bahasa dengan berbagai perkabaran yang tak usai-usai juga, bertajuk para penilep uang haram dari kalangan geng elit politik. Komisi Anti Rasuah dibikin semakin tidak berdaya menghadapi para penggarong uang haram. Bisa dikatakan menciduk para koruptor seperti mencari jarum di tengah tumpukan jerami. Sulit sekali memang. Apalagi para koruptor itu kebanyakan berlindung dibalik jubah kekuasaan serta perlindungan masif oleh jejaring elit kekuasaan yang sangat berkepentingan untuk itu.

    Boleh jadi, elit politik atau penegak hukum yang terlanjur terjerat tangkap tangan alias OTT oleh KPK, mungkin karena ketiban sial saja. Yang pasti memburu para koruptor di negeri ini masih perlu ekstra kerja keras, dibutuhkan nyali, dan komitmen kuat para pengampu kebijakan termasuk para penegak hukum yang berkompeten. Kendati demikian, memburu para koruptor hingga kini, nyaris menghadapi banyak kendala, ada banyak faktor untuk menjawab mengapa begitu susahnya mencokok para koruptor hingga pada tataran elit politik yang berada pada simpul-simpul utama kekuasaan.

    Pertama, nafsu serakah dan ketamakan harta demi gengsi kekayaan pribadi dan kelompok, tampak masih mengkooptasi benak geng yang duduk disimpul-simpul kekuasaan. Bisa dibayangkan mahalnya ongkos politik serta jual beli jabatan menjadi trend sebagai realitas tak terbantahkan dalam jagad perpolitikan bangsa ini. Belum lagi pamer kemewahan para elit politik ditengah himpitan penderitaan ekonomi rakyat akar rumput, menjadi pemicu utama membengkaknya angka praktik kolusi dan korupsi bangsa ini.

    Kedua, lemahnya penegakan hukum bagi para koruptor sebagai akibat ambiguitas dari  para penegak hukum negeri ini, yang sebagian besar diantara mereka masih terikat dengan geng politik lingkar kekuasaan. Independensi para penegak hukum itu menjadi tidak berdaya ditengah cengkraman para elit kekuasaan. Padahal komitmen pemberantasan korupsi, independensi para penegak hukum sangat diperlukan. Konsep trias politika yang meniscayakan independensi yudikatif dari genggaman eksekutif, hanya lipservice, “tong kosong nyaring bunyinya”, komitmen pemberantasan korupsi, tidak sampai pada tataran equality before the law, yakni semua sama didepan hukum.

    Solusi strategis, tidak ada jalan lain. Dibutuhkan komitmen para elit politik yang memegang kunci kekuasaan di negeri ini. Kalau para pemegang kunci kekuasaan di negeri ini masih tersandera oleh berbagai ambisi kekuasaan serta nafsu memperkaya diri dan kelompok maka pemberantasan korupsi menjadi dagelan. Kembali mengulang kisah “negeri surganya para koruptor”. Semoga tidak berlangsung lama.  

    Dr Muh, Sjaiful, SH. MH

    Email: muhsjaiful@gmail.com



    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.