Tapi, lain dulu lain sekarang. Hari ini, perang tidak melulu persoalan angkat senjata. Anda tentu sering mendengar jargon-jargon seperti perang melawan korupsi, melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan anti toleransi, dan lain-lain. Itu adalah perang jenis lain, dan kita pun tahu, setiap peperangan akan melahirkan pahlawan, kendati perang hari ini tak serupa dengan perang pada puluhan tahun kemarin.
Peperangan yang disebut-sebut di atas mungkin terdengar akrab. Sebab hari ini perang tersebut memang sedang terjadi di Indonesia dan bersama-sama, kita melawannya tanpa memikul senjata. Tapi di lain hal, ada suatu musuh yang tengah mengancam dunia. Orang-orang menyebutnya krisis lingkungan, atau dikenal juga sebagai krisis ekologi.
Dalam artikelnya yang berjudul Sustainable Development, A. Sonny Keraf menyampaikan bahwa, pola pikir manusia acap kali menyikapi alam sebagai obyek yang mesti dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah yang menjadi akar dari perkara krisis ekologi dan mengakibatkan serangkaian masalah.
Dilansir dari laman Mongabay, serangkaian masalah itu seperti: persoalan iklim, pengasaman air laut, penipisan ozon si stratosfer, batas aliran biogeokimia (siklus nitrogen dan fosfor), penggunaan air bersih global, perubahaan manfaat lahan, hilangnya keragaman hayati, pelepasan aerosol ke atmosfer, dan polusi kimia.
Dari seluruh persoalan itu, perubahan iklim menjadi ancaman terbesar dan paling urgen. Peningkatan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia telah membuat iklim dunia tidak stabil, lalu disusul dengan ancaman lainnya. Bila sikap self destruction itu tidak berubah, maka dampak kenaikan suhu global dapat mengancam keberlangsungan sebagian besar spesies di bumi, termasuk manusia itu sendiri.
Ada beberapa solusi yang terlansir dari laman liputan6, yaitu:
- Memberi insentif pada pertanian dan makanan
- Memperbaiki bangunan atau gedung, dan meningkatkan standar bangunan, dan memikirkan kembali perencanaan kota seperti memberikan insentif untuk mini-grid
- Membuat program efisiensi energi
- Melindungi dan memulihkan hutan tropis
- Mengurangi emisi dari kendaraan bermotor
Menariknya bila menilik dari lima solusi tersebut, beberapa poin telah berlangsung di suatu daerah yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tepatnya sekitar 200 km arah timur dari Kota Makassar. Daerah itu bernama Kajang, yang terbagi dalam delapan desa dan enam dusun. Secara geografis, Kajang dibagi menjadi dua, yaitu Kajang Dalam dan Kajang Luar.
Di Kajang Dalam, hidup sekelompok orang yang dikenal sebagai Suku Kajang Ammatoa. Secara etimologi, Ammatoa terdiri dari dua kata, yaitu Amma, yang berarti bapak, dan Toa yang berarti tua.
Umumnya, Suku Kajang Ammatoa tidak mengikuti pendidikan formal. Selain itu, mereka tidak hidup dengan teknologi masa kini, dan bahkan di daerah Kajang dalam tidak dialiri listrik.
Suku Kajang Ammatoa mengerti bagaimana cara berinteraksi dengan alam secara baik, khususnya dengan hutan. Sumber kekayaan hutan menurut suku tersebut tidak sepatutnya dieksploitasi. Prinsip tersebut mereka junjung, sebab menurut mereka, itu suatu pengormatan kepada Sang Maha Berkehendak yang berwujud ke dalam sakralitas alam.
Merusak alam bagi mereka sama halnya dengan mengkhianati Tuhan. Apabila ada di antara Suku Kajang Ammatoa yang melakukannya, maka akan menanggung konsekuensi yang berat.
Dilansir dari laman Forestdigest, bagi Suku Kajang Ammatoa, hutan merupakan tangga untuk naik dan turunnya arwah manusia dari langit ke bumi. Karena itu, merusak hutan, atau disebut ammanraki borong, ialah tindakan melanggar hukum. Pelakunya akan dikenakan Poko Habbala, sebuah sanksi terberat yang dimiliki suku tersebut. Pelaku dan keluarganya akan diusir dari daerah Ammatoa, dan tak boleh kembali.
Ada beberapa larangan yang tertulis di Passang Ri Kajang, ajaran asli kelompok tersebut. Di antaranya, dilarang meretas rotan (tatta uhe), dilarang menebang kayu (tabbana kayu), mengambil sarang lebah ialah pelanggaran (tunu bani), dan dilarang mengambil ikan dan udang (rao doang). Dari prinsip ajaran itu, kearifan lokal Suku Kajang Ammatoa lestari hingga sekarang.
Mengenai sanksi pelanggaran, dibagi menjadi tiga, yaitu berat, sedang, dan ringan. Sanksi berat ialah denda 12 real, atau sekitar 12 juta, ditambah kain kafan sepanjang 12 meter. Sedangkan sanksi sedang, hanya 8 juta, dan ringan kira-kira 4-6 juta.
Bila pelaku pelanggaran tidak mengakui kesalahannya, dan juga tidak ada saksi yang melihatnya, dia harus menjalani ritual sumpah pocong, dengan konsekuensi 14 keturunan tidak selamat. Berbeda lagi bila pelaku tidak mengakui, tetapi ada saksi yang melihat pelanggarannya. Ketua adat akan membakar linggis, lalu tertuduh diminta untuk memegang linggis panas tersebut. Menurut keyakinan mereka, tangan tertuduh mustahil melepuh bila memang tak bersalah.
Suku Kajang Ammatoa memiliki hutan adat atau lokal yang disebut borong, yang artinya warisan leluhur, paru-paru dunia, mampu hujan, sebagai sumber mata air. Di dalam Passang Ri Kajang--ajaran asli Suku Kajang Ammatoa--juga tertulis: Olo-olo 'jintu akkulle ammanraki tinananga siagang boronga. Jari puna lanupanraki injo boronga kittemintu nikua olo-olo'a. Sedikit banyak artinya seperti ini: Hanya bintang saja yang dapat merusak hutan. Bila Anda merusaknya, Anda termasuk jenis binatang.
Ikuti tulisan menarik sangpemikir lainnya di sini.
