Dari tahun 2010 hingga sekarang kekayaan eonomi di Indonesia tumbuh sebesar 39%, dengan modal yang diproduksi dan modal manusia merupakan bagian terbesar dari kekayaan. Temuan ini menegaskan bahwa pembangunan negara telah mengikuti proses membangun kekayaan dan beralih dari modal alam ke modal produksi dan modal manusia. Populasi tumbuh pesat selama masa studi, melebihi pertumbuhan kekayaan total, sehingga pertumbuhan kekayaan per kapita dianggap negatif.
Studi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia selama periode tersebut tidak serta merta menunjukkan pertumbuhan kekayaan per kapita. Dengan pertumbuhan kekayaan per kapita inklusif negatif, Indonesia dianggap mengekstraksi modal alam lebih banyak daripada berinvestasi dalam infrastruktur dan modal manusia.
Setelah pertumbuhan populasi, penyebab utama penurunan kekayaan per kapita, adalah depresiasi modal alam. Kami menemukan bahwa Indonesia mengalami penurunan baik dalam sumber daya alam terbarukan dan tidak terbarukan selama periode studi. Dari sudut pandang ini, Indonesia telah mengekstraksi sumber daya alam dengan mengorbankan kesejahteraan ekologis generasi mendatang.
Baru-baru ini, para pemangku kepentingan mulai memahami bahwa sumber daya tak terbarukan dapat, dan seharusnya, berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Namun dalam konteks keberlanjutan, pembangunan ekonomi harus dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan dan kemajuan sosial sehingga dapat dipertahankan untuk generasi mendatang.
Negara-negara pada lintasan yang tidak berkelanjutan pada dasarnya dapat meningkatkan investasi untuk mendapatkan keuntungan positif dalam tingkat pertumbuhan kekayaan, atau mengurangi konsumsi ke tingkat yang dapat dipertahankan oleh basis produktif mereka. Mengingat tingginya mangsa modal alam terbarukan di Indonesia, mengelolanya untuk membangun kekayaan sangatlah penting.
Modal alam mewakili kumpulan sumber daya penting yang dapat mendorong pembangunan aset modal lain dan jasa ekosistem, yang memberikan eksternalitas tanpa harga pasar. Hilangnya modal alam seperti hutan dan perikanan dapat menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah, dan potensi substitusi sering kali terbatas. Hak milik dan rezim pengelolaan yang tepat untuk sumber daya terbarukan seperti hutan sangat penting jika negara ingin dikembangkan secara berkelanjutan, daripada menghabiskan sumber dayanya. Berfokus hanya pada indikator pertumbuhan output perekonomian, seperti PDB, tidak akan cukup. Indonesia perlu memahami kemungkinan jalurnya di masa depan, selain di mana telah terjadi di masa lalu. Bagaimana suatu negara mengukur pembangunan akan mendorong bagaimana negara itu berkembang ?
Lalu dengan stabilitas politik yang sangat terkendali, pembangunan ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar sehingga negara ini termasuk sebagai salah satu keajaiban ekonomi Asia. Namun pada pemilihan umum Mei 1997, di mana Partai Golkar selalu menjadi pemenang mutlak, dan sejak itu, Indonesia dilanda krisis moneter pada Juli 1997.
Dimulai pertama kali di Thailand. Penurunan nilai tukar rupiah turun drastis dan terus menerus. Kenyataan tersebut telah menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami krisis yang sangat luas. Dalam kondisi krisis ekonomi yang buruk, Majelis Umum Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) pada bulan Maret 1998 masih mengangkat Pak Soeharto sebagai presiden untuk tahun 1998 – 2003.
Karena krisis ekonomi yang tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka menyebabkan aksi mahasiswa yang meminta Pak Soeharto untuk mundur atau disebut dengan “reformasi”. . Aksi tersebut diikuti dengan kerusuhan sosial. Kerusuhan dimulai di Medan pada tanggal 4th Mei 1998, kemudian kerusuhan yang lebih besar terjadi di Jakarta pada tanggal 13rd dan 14th Mei 1998 dan mereka telah mengambil lebih banyak korban.
Selain aksi dan huru hara, sejumlah tokoh masyarakat seperti tokoh agama dan pendidikan sempat mengatakan langsung kepada Soeharto untuk mundur. Dalam situasi genting, akhirnya Soeharto mundur dan menyerahkan kepemimpinan nasional kepada Wakil Presiden Baharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 21st Mei 1998. Presiden BJHabibie kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, membebaskan tahanan politik, memberikan kebebasan mendirikan partai politik dan juga menerbitkan surat kabar.
Setelah itu, dijadwalkan membuat konstitusi politik baru, mengadakan rapat paripurna MPR-RI, pemilihan umum, dan majelis umum MPR-RI di 1999. Namun, di tengah reformasi yang sedang dilakukan oleh BJ.Habibie, para mahasiswa terus menuntut pemerintah turun ke jalan untuk menuntut Habibie mundur. Beberapa dari mereka dan polisi menjadi korban dalam insiden tersebut. Aksi anarki lainnya juga terjadi di beberapa daerah. Sejak tanggal 15 tahun sampai 30 tahun Juli 1998 tercatat lebih dari sepuluh kali kerusuhan sosial dan tindakan anarki terjadi. Diantaranya terjadi di Sumatera Utara, Irian Jaya, Jakarta, Malang, Bogor, Banyuwangi, Jepara, Jember, Jombang, Kediri, dan Sumatere Barat.
Hal tersebut mempengaruhi upaya pemulihan ekonomi yang sempat tersendat selama hampir satu tahun. Merujuk pada uraian di atas, Apakah ketimpangan distribusi pendapatan sebagai sumber kerusuhan sosial dan tindakan anarki? Benarkah pembangunan ekonomi dapat menghasilkan pemerataan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sebagai jaminan terciptanya stabilitas negara?
Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat. Harus ada dua hal dalam pembangunan ekonomi, yaitu: pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur, yaitu. struktur ekonomi, sosial, dan politik. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur berdasarkan kenaikan pendapatan nasional atau produk domestik bruto (PDB).
Peningkatan pendapatan diikuti dengan perubahan struktur, dan hal itu akan menyebabkan jumlah penduduk berpenghasilan rendah semakin berkurang. Perubahan struktur ekonomi antara lain dapat dilihat bagaimana kontribusi sektor ekonomi terhadap pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Semakin jauh perubahan struktur perekonomian akan menyebabkan perubahan distribusi pendapatan. Dua hal yang perlu dibahas secara teoritis dalam konteks ini, yaitu: instrumen pengukuran pendapatan distribusi dan hubungan antara pembangunan dan distribusi pendapatan.
INDIKATOR PEMBAGIAN PENDAPATAN
Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dapat dianalisis melalui banyak aspek. Misalnya ketimpangan pendapatan antar sektor dan kabupaten dengan menggunakan indikator dan pendekatan tertentu. Salah satu pendekatan yang biasa digunakan untuk menganalisis kondisi distribusi suatu keadaan adalah pengukuran relatif dan koefisien Gini. Koefisien Gini menunjukkan tingkat (angka) yang berkisar dari nol (persamaan sempurna) hingga satu (ketidaksamaan sempurna). Koefisien Gini yang semakin mendekati nol menunjukkan distribusi yang lebih baik, dan angka yang mendekati satu berarti semakin buruk.
Namun jika koefisien Gini berkisar antara 0,20 – 0,35 biasanya ketimpangan distribusi pendapatan tergolong sehat atau ketimpangan rendah. Penghitungan koefisien Gini dapat dilakukan dengan menggunakan kurva Lorenz atau secara otomatis. Ukuran relatif biasanya digunakan oleh Bank Dunia dalam menganalisis ketimpangan dengan membagi populasi menjadi tiga kelompok, yaitu 20% orang sebagai kelompok berpenghasilan tinggi, 40% orang sebagai kelompok berpenghasilan menengah, dan 40% orang sebagai kelompok berpenghasilan terendah . Berdasarkan klasifikasinya, distribusi pendapatan di suatu negara menjadi tiga kategori: Ketimpangan tinggi; jika 40% orang memiliki pendapatan terendah, terimalah 12% dari pendapatan nasional. Ketimpangan sedang; jika 40% orang berpenghasilan paling rendah, terimalah 12% – 17% dari pendapatan nasional. Ketimpangan yang rendah; jika 40% orang berpenghasilan paling rendah, menerima lebih dari 17% pendapatan nasional.
PENGEMBANGAN DAN DISTRIBUSI
Pada tahap awal pembangunan biasanya ditandai dengan situasi dimana perbedaan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya menjadi lebih besar. Studi pola pertumbuhan di beberapa negara maju oleh Simon Kuznets menunjukkan bahwa ditemukan tingkat pendapatan stribusi cenderung lebih buruk pada tahap awal pembangunan ekonomi. Namun, situasinya akan membaik pada fase pengembangan.
Dengan kata lain, pada tahap awal koefisien Gini akan cenderung semakin besar kemudian semakin kecil sesuai dengan peningkatan pendapatan per kapita. Namun demikian, distribusi pendapatan di beberapa negara berkembang lebih baik daripada di negara maju, karena 40% penduduk berpenghasilan rendah di negara berkembang menerima 18% dari pendapatan nasional secara keseluruhan. Bentuk distribusi pendapatan lainnya juga terjadi di negara-negara berkembang lainnya, yaitu 40% penduduk berpenghasilan rendah hanya menerima 9% dari pendapatan nasional secara keseluruhan. Artinya ketimpangan di negara berkembang lebih buruk dibandingkan dengan kondisi di negara maju.
Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas negara. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengentaskan kemiskinan. Masalah selanjutnya adalah bila hasil pembangunan tersebut secara mutlak dapat menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, berpeluang menjadi sumber gangguan stabilitas nasional atau bahkan sumber disintegrasi bangsa.
Banyak kemajuan ekonomi yang telah dicapai selama Orde Baru hingga sekarang. Rata-rata pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu sekitar 7% per tahun. Transformasi ekonomi yang terjadi secara struktural antara lain ditandai dengan semakin kecilnya kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional.
Dalam kasus kemiskinan, Indonesia telah berhasil berada dalam kelompok negara berpenghasilan menengah. Jumlah penduduk berpenghasilan rendah berkurang secara absolut dan relatif dalam jumlah yang besar. Dengan demikian, Indonesia juga berhasil menjadi kelompok negara semi industri yang memiliki kecukupan pangan, dari negara agraris yang sebelumnya termasuk pengimpor beras terbesar di dunia.
Keberhasilan pengendalian indikator ekonomi makro cukup baik, karena tingkat inflasi yang tertahan di bawah satu digit, tingkat pengangguran dapat ditekan ke tingkat yang lebih rendah, cadangan federal yang cukup untuk impor 4 sampai 6 bulan. Karena itu, dulu pemerintah mengatakan bahwa fundamental ekonomi makro sudah cukup kuat. Dengan menggunakan indikator yang biasa digunakan dalam analisis pembangunan ekonomi, pembangunan di Indonesia dibenarkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai negara yang sukses dalam pembangunan ekonomi hingga termasuk dalam kumpulan negara yang disebut sebagai keajaiban ekonomi Asia.
Ikuti tulisan menarik Lidya Laili lainnya di sini.
