Dengan adanya arus perkembangan teknologi-informasi dan transportasi menjadikan dunia menjadi mengecil. Interaksi masyarakat suatu negara dengan negara lainnya begitu mudah dan leluasa terjadi. Dahulunya hal ini hanya bisa dilakukan aktor negara saja, kini komunitas non aktor negara bahkan individu mudah dan leluasa berinteraksi dengan masyarakat dunia. Kemudian dengan internet dan e-commerce yang lepas landas sekitar tahun 2000 turut menjadikan dunia semakin menyusut lebih kecil. Inilah yang disebut globalisasi.
Dalam konteks globalisasi ekonomi tentunya setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Ada yang pro, kontra maupun mengambil jalan tengah dalam memandang globalisasi. Perbedaan pandangan terhadap globalisasi ini jika dikelompokkan bisa dibagi tiga kaum, yakni, kaum hiperglobalis, skeptis dan tranformasionalis.
Para hiperglobalis memandang globalisasi mampu mengintegrasikan ekonomi global sehingga menciptakan pemerataan dan peningkatan ekonomi. Caranya dengan menerapkan sistem pasar bebas. Itu menjadi jargonnya. Kaum skeptis memandang globalisasi hanya sebagai agenda negara-negara super power untuk memperlebar pengaruh kapitalismenya melalui perusahan-perusahaan multinasional. Targetnya adalah negara-negara berkembang atau negara dunia ketiga. Kaum ini juga memandang globalisasi dapat memperparah kemiskinan dan memperlebar ketidakmerataan pendapatan ekonomi (economic income), akibatnya the rich get richer the poor getting poorer.
Sementara, para kaum transformasionalis mengambil jalan tengah diantara kedua pandangan hiperglobalis dan skeptis. Mereka memandang globalisasi sebagai sesuatu ketidakpastian. Biasanya kaum ini memandang globalisasi memiliki dampak negatif dan dampak buruknya.
Tulisan ini mencoba memandang globalisasi secara skeptis melalui rumusan masalah, kemudian dijelaskan yang didukung beberapa kasus dan penjelasan yang telah ditemukan.
Globalisasi memicu adanya ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (knowledge-driven economy) serta mendorong kompetisi antar bangsa untuk memiliki daya saing yang kuat ditopang pasar yang bebas dan adil (free and fair market). Namun, apakah globalisasi mampu mengatasi kemiskinan dan inequality atau justru sebaliknya memparah kemiskinan dan memperlebar ketidakmerataan? Untuk menjelaskan masalah ini, penulis menggunakan term high income countries sebagai negara-negara maju dan low income countries sebagai negara-negara berkembang. Sedangkan term inequality diterjemahkan sebagai ketidakmerataan atau suatu yang tidak merata dalam pendapatan ekonomi (economic income).
Kemiskinan dan inequality sebagai suatu masalah (kondisi) sosial yang berjalan secara beriringan, namun dibaliknya beragam faktor yang melatar belakangi. Globalisasi melalui sistem pasar bebasnya tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan kemiskinan dan inequality. Dalam halaman sambutan buku yang ditulis oleh Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, MSi yang berjudul Grand Strategy Indonesia, Prof. Dr. Pietut Soeharto menjelaskan tidak semua orang beruntung dengan globalisasi. Sebab, 94% pendapatan dunia hanya dinikmati oleh 40% penduduk dunia, sedangkan sisanya 6% menjadi rebutan 60% penduduk dunia.
Sementara dalam data Departemen of Economic and Social Affairs, pada tahun 2010 high income countries yang hanya terdiri dari 16% populasi dunia menikmati lebih dari 55% pendapatan global. Ssementara low income countries yang terdiri dari 72% penduduk dunia hanya menikmati kebagian 1% pendapatan global. Ini menunjukan distribusi pendapatan ekonomi global tidak merata, sehingga jurang pemisah antar high income countries dengan low income countries semakin melebar menuju masyarakatnya.
Globalisasi melalui sistem pasar bebasnya tentunya berdampak baik kepada high income countries seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Singapura. Mereka menikmati tingkat kenyamanan kelayakan pendapatan dan kesejahteraan. Sebaliknya low high countries justru bekerja secara keras dengan upah yang masih belum layak.
Melihat adanya ketidakmerataan pendapatan ekonomi antar high income countries dengan low income countries jika dianologikan 1 ekor sapi di negara maju menghabiskan lebih dari 2 dolar AS per hari untuk membelinya, sedangkan satu orang penduduk miskin hanya menghabiskan 1 dolar AS per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Belum lagi jika kita melihat penduduk di negara Afrika sub-Sahara, dimana pada 2010 sekitar 414 juta penduduk hidup dalam garis kemiskinan. Dalam hal ini, globalisasi dengan jargonnya mengurangi kemiskinan dan integrasi ekonomi secara global belum mampu mengatasi masalah kemiskinan dan inequality.
Warga negara yang berada pada low income countries juga masih banyak yang belum mendapat kesempatan merasakan pendidikan. Selain itu juga belum bisa menghadirkan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya secara merata (intern). Terlebih lagi sekalipun warga negaranya berpendidikan tinggi, secara khusus masih belum bisa menghadirkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kemampuan yang dimiliki warga negaranya. Akibatnya mereka memilih pergi ke negara maju yang dapat mendukung dan mewadahi untuk mengimplementasikan keilmuan dan kemampuannya.
Dalam bukunya, Ir. Erman Suparno, MBA, MSi, menjelaskan bagaimana globalisasi dapat membuat gadis-gadis belia dari Thailand dan Fhilipina diperjualbelikan sebagai pekerja seks komersial di klub-klub malam Tokyo. Bagaimana tenaga kerja wanita Indonesia sebagai pembantu rumah tangga mendapat perlakuan tidak senonoh di negara-negara Timur Tengah. Begitu juga dengan warga negara berkembang lainnya seperti, Tanzania, Laos, Malawi yang harus berjalan berkilo-kilo meter hanya untuk mendapatkan satu ember air bersih. Dalam hal ini seharusnya para aktor internasional lebih khusus para aktor globalis (hiperglobalis) mampu memperhatikan permasalahan ini. Masalah tersebut bukan tidak mungkin akan memunculkan permasalahan aksi kejahatan lainnya.
Kritik
Kehadiran globalisasi dengan pasar bebasnya yang diperlebar setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991 telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh negara-negara maju terutama negara super power bersama aliansinya (Barat) untuk memperluas perusahaan-perusahaan multinasional dengan sistem kapitalismenya. Alih-alih membantu untuk meningkatkan pendapatan nasional negara berkembang dengan mengintegrasikan ekonomi secara global, justru globalisasi seolah-olah sebagai agenda penguasaan ekonomi oleh negara maju terhadap negara berkembang sehingga menjadikan the rich get richer the poor getting porer dalam globalisasi ekonomi.
Contoh kasus penguasaan melalui globalisasi ekonomi ialah negara Somalia yang memiliki sumber daya alam seperti gas alam dan minyak tanah serta sektor pertanian dan perternakan menjadi tulang punggung prekonomian nasional negara tersebut. Namun setelah adanya intervensi IMF dan Word Bank pada awal tahun 1980an dengan program ekonominya telah menggantikan prekonomian tradisional menjadi pasar bebas. Program melalui perusahaan multinasionalnya yang mempromosikan isu reformasi ekonomi dan ketahanan pangan justru mengakibatkan krisis ekonomi bahkan bangkrut di sektor pertanian dan peternakan negara tersebut serta adanya pengendalian IMF terhadap pemerintah.
Kasus-kasus seperti di Somalia, kemiskinan di negara Afrika sub-Sahara, aksi perdagangan manusia dan minimnya upah dan lapangan pekerjaan menunjukan bahwa globalisasi dapat memperluas kemiskinan dan memperlebar ketidaksetaraan antara high income countries dengan low income countries meskipun globalisasi tidak sepenuhnya disalahkan.
Ikuti tulisan menarik Khalqinus Taaddin lainnya di sini.
