x

Iklan

Ahmad Deni Rofiqi

menyukai kucing dan menikmati setiap obrolan menarik
Bergabung Sejak: 6 November 2019

Rabu, 24 Agustus 2022 06:31 WIB

Seabad NU; Politik Kekuasaan dan Khittah Perjuangan

NU kerap menjadi alat politik kekuasaan. NU digunakan untuk meraup suara pemilih, misalnya. Dan karenanya, pasca Muktamar ke-34, masa depan NU dipertaruhkan; memilih jalan kekuasaan atau kembali pada khittah perjuangan(?)

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Tulisan ini hadir sebagai respon atas tulisan Moh. Mukri di Media Indonesia dengan judul “Muktamar dan Satu Abad NU” (20/11).

Dalam uraiannya, Moh. Mukri, mengutip pernyataan KH. Sahal Mahfudh, mengenai himbauan politik tingkat tinggi kepada warga NU. “Beliau menginstruksikan agar NU menjalankan politik tingkat tinggi dan menghindari bermain di politik kelas rendah.” Lanjutnya, “Politik tingkat tinggi disini ialah politik kenegaraan, politik kerakyatan dan politik etika.” Pertanyaannya, benarkah ketiga pokok klasifikasi tersebut dibutuhkan NU? Bagaimana cara kita menguji efektivitas, relevansi dan hubungannya dengan tantangan zaman terhadap kebutuhan NU?

Mengenai politik kenegaraan. NU sebagai jam’iyyah dengan basis massa besar yang tersebar di berbagai daerah, kerap menjadi alat politik kekuasaan. Fakta bahwa NU diperalat—salahsatunya dalam hal politik kekuasaan—nampak nyata pada kasus terpilihnya Jokowidodo (Presiden) dan KH. Ma’ruf Amin (Wakil Presiden). KH. Ma’ruf Amin sebagai representasi Ulama’ NU jelas mengindikasikan suatu siyasat dari kekuasaan untuk menyerap suara pemilih dari sosok beliau. Andaikan politik kenegaraan ini cukup efektif dan sportif, KH. Ma’ruf Amin tidak akan ditempatkan di belakang layar oleh kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan akan memberikan kesempatan pada KH. Ma’ruf Amin tampil di panggung politik dengan peran dan fungsi riil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu mengenai politik etika. Kondisi politik dan demokrasi yang kian buruk di 2 tahun Jokowi-Ma’ruf, mengindikasikan isu moralitas tidak mampu melawan ketamakan elit kekuasaan. Sekiranya pemegang “politik etika” harus berjuang secara konstan, apakah mereka akan meniru jejak Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi (?) Harus gugur terlebih dahulu, baru “politik etika” itu dipungut berbondong-bondong oleh generasinya. Dan hasil akhirnya: berjuang lagi untuk kesekian kalinya. Sampai disini, saya ragu mengatakan, harapan dibalik “politik tingkat tinggi” masih ada.

Sebagai turunan dari “politik tingkat tinggi”, Moh. Mukri menyatakan, “NU dituntut untuk memiliki lima kekuatan utama yang jika itu semua bisa dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa.” Kelima komponen itu antara lain, (i) kiai, santri dan para alumnus pesantren, (ii) para intelektual NU, (iii) para pengusaha NU, (iv) para birokrat, dan (v) para politikus.

Setelah sebelumnya saya ragu menyatakan ada harapan dibalik “politik tingkat tinggi”, saya jadi tidak punya alasan lain untuk meragukan juga turunan kelima komponen yang harus dimiliki NU versi Moh. Mukri. Seperti orang lapar, pendapat Moh. Mukri butuh asupan.

Satu abad NU ditemani Gus Dur

Perjalanan politik dan spritual Gus Dur akan saya tawarkan sebagai alternatif sekaligus asupan tambahan Moh. Sukti untuk Muktamar NU ke-34. Gus Dur, oleh Achmad Mukafi & Syaifullah Amin (2014), “Meramal Ketua Umum PBNU”

Pertama, Ketua Umum PBNU—nantinya yang terpilih—adalah Ketua Umum bagi warga NU semua. Tidak ada dikotomi hasil infiltrasi politik yang menyebabkan perpecahan di dalam tubuh NU. Toh, terpilihnya KH. Said Aqil Siradj sudah jelas oleh Gus Dur: sebelum Muktamar ke-32. Sehingga, siapapun dan apapun hasilnya, harus kita terima lapang dada.

Kedua, sesuatu muncul secara tidak terduga. Kasus Mathori bisa jadi sesuatu yang aneh bagi kita semua, tetapi tidak untuk Gus Dur. Tanpa diduga-duga, Mathori yang ditolak mayoritas, malah memipin Partai PKB. Sama seperti Ketua Umum PBNU—terpilih di Muktamar ke-32—bisa jadi tidak pernah diduga-duga sebelumnya.

Akhirnya, saya menyesal sudah menyatakan, pendapat Moh. Mukri, kurang asupan. Sebab, setelah sampai di akhir tulisan ini, ternyata ada asupan-baru yang bisa ditransmisi ke pendapat Moh. Mukri. Pendapat Moh. Mukri—baik melalui pijakannya terhadap penyataan KH. Sahal Mahfudz, atau kritik saya terhadap pendapat beliau—akan menjadi satu tarikan nafas menuju satu abad NU. Apa maksud “satu tarikan nafas”? Satu tarikan nafas adalah istilah yang saya pakai ketika orang hendak menyanyi dengan nada tinggi dan menghasilkan suara merdu dengan intonasi indah. Tapi masalah akhirnya, apakah “nafas” NU masih panjang?

 

 

 

 

 

 

Ikuti tulisan menarik Ahmad Deni Rofiqi lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu

Terkini

Terpopuler

Numerik

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu