Sebagai pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, kita pasti akan memilih jalan yang murah, terlebih lagi bagi mereka yang memang memiliki status ekonomi rendah, termasuk saya. Dengan KIP, kuliah menjadi salah satu jalan yang terbuka untuk mereka melanjutkan pendidikannya tanpa takut akan UKT dan biaya hidup yang bisa dibilang mereka tak akan mungkin sanggup memenuhinya.
Sayangnya, di tahun ini sistem pembagian KIP Kuliah berubah menjadi yang awalnya mendapatkan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup, diubah dengan menggolongkan penerima menjadi dua bagian. Pertama, mendapat bantuan biaya pendidikan dan hidup, dan yang kedua mendapat bantuan pendidikan dengan tidak mendapat biaya hidup.
KIP Kuliah merupakan program unggulan Pak Jokowi untuk mendorong perluasan akses pendidikan bagi calon mahasiswa dari kalangan ekonomi tidak mampu, tapi berprestasi.
Hingga tahun 2022, tercatat sudah ada 1.237.920 mahasiswa penerima manfaat program ini. Dampak yang besar dari program KIP Kuliah juga telah terbukti dengan lahirnya alumni-alumni berprestasi yang patut dibanggakan.
Kehadiran bantuan biaya hidup pastinya memberikan dampak positif bagi setiap pemegang KIP Kuliah. Bahkan, mereka yang memiliki status ekonomi dibawah rata-rata tak perlu merasa cemas dengan status ekonomi mereka yang sudah terselesaikan dengan adanya program KIP Kuliah ini. Meskipun, masih banyak juga petinggi-petinggi yang mempersalah gunakan wewenangnya dalam menyeleksi penerima KIP Kuliah ini. Sudah sangat tidak mengherankan.
Namun sayang, arah kebijakan 2023 agak sedikit bergeser. KIP Kuliah yang dikenal sebagai beasiswa gratis kuliah plus uang saku mungkin bisa tidak benar. Biang keladi dari rencana pergeseran ini adalah faktor anggaran yang tidak memadai.
Sebagai alternatif, pemerintah merencanakan membagi KIP Kuliah dalam dua skema, yakni :
Skema 1:
Untuk 115 ribu penerima akan memperoleh fasilitas bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan
Skema 2:
Untuk 85 ribu penerima hanya akan disubsidi biaya pendidikan saja tanpa biaya hidup.
Jika rencana skema ini berjalan, maka penerima beasiswa KIP Kuliah tahun ini akan berpikir kembali tentang ekonomi mereka. Terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa proses seleksi KIP Kuliah akan berjalan adil.
Penerima KIP Kuliah yang akan didistribusikan ke skema 1 dan 2, keduanya merupakan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sudah selayaknya mereka dibantu dengan perlakukan yang sama. Jangan justru dipaksa untuk kembali takut kuliah karena tidak ada jaminan mereka bisa lanjut.
Merujuk pada itu semua, kami memohon agar:
- 1. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan untuk menambah pagu anggaran KemendikbudRistek APBN Perubahan pada alokasi anggaran KIP Kuliah agar 200 ribu penerima KIP Kuliah 2023 mendapatkan full pembiayaan biaya pendidikan dan biaya hidup tanpa perlu diberlakukan sistem dua skema.
- 2. MendikbudRistek untuk membuat pedoman seleksi KIP Kuliah 2023 yang lebih adil, sebab banyak keluarga dari kalangan tidak mampu yang tidak masuk DKTS. Pedoman seleksi itu juga harus memastikan agar rencana kuota KIP Kuliah sebesar 200 ribu tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Lebih-lebih pada program KIP Kuliah Aspirasi DPR yang rawan sekali terdistribusi ke pihak-pihak yang seharusnya tidak layak mendapatkannya.
- 3. Memohon agar Presiden Jokowi mengistruksikan ke Menteri 3. Agama agar kuota KIP Kuliah di Perguruan Tinggi Keagamaan ditingkatkan menjadi 100.000 penerima di tahun 2023
Besar harapan kami dari 3 tuntutan ini dapat didengar dan dijadikan sebagai masukan dari masyarakat untuk pengambilan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan isu KIP Kuliah.
Semoga dengan kericuhan pemilu yang sedang ramai, Pak Presiden tetap mendengar permintaan kami, golongan ekonomi bawah.
Ikuti tulisan menarik Ariyo Rizky Valentino lainnya di sini.
