Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo efektif pada tanggal 2 Oktober 2023 yang lalu. Pembangunan proyek KCJB selama 7 tahun ini telah menelan biaya total sekitar US$ 7,27 miliar, atau setara dengan Rp 112 triliun. Dana yang sangat luar biasa besarnya ini, apakah akan ada manfaatnya bagi rakyat Indonesia yang berjumlah 270 juta orang? Kalau Rp 112 triliun dibagi dengan 270 juta orang, maka setiap orang harus menyumbang sebesar Rp 414,814. Tetapi sejatinya hanya berapa orang saja yang akan dapat menikmati KCJB ini? Mungkin KCJB ini hanya akan dapat dinikmati oleh segelintir orang saja, atau tidak lebih dari 1% seluruh penduduk Indonesia. Apakah ini adil?
Di sisi lain ada proyek industri hilirisasi aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor yang tidak mendapatkan perhatian sama sekali dari pemerintah. Padahal sudah sangat jelas dan terang, bahwa proyek industri hilirisasi aspal Buton ini adalah untuk mensubstitusi aspal impor. Dan kita semua juga sudah tahu, bahwa rakyat Indonesia sangat membutuhkan aspal untuk membangun infrastruktur jalan-jalan di daerah-daerah. Mulai dari desa-desa hingga ke kota-kota. Tetapi mengapa justru KCJB yang telah menjadi prioritas utama pemerintah?. Kelihatannya, kebijakan pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat butuh aspal Buton. Dan yang disediakan oleh pemerintah malah kereta api cepat. Padahal yang paling diuntungkan sekali dengan adanya proyek KCJB ini adalah China. Rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala dan gigit jari. Menyesali apa yang sudah terjadi.
Industri hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum terwujud, karena belum ada investor yang merasa tertarik dan berminat. Mengapa? Karena kebijakan pemerintah adalah mengimpor aspal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan-jalan. Aspal Buton dianggap tidak mampu mencukupi kebutuhan aspal nasional. Oleh karena itu Indonesia masih harus tetap impor aspal terus. Sejatinya, siapakah yang bilang bahwa aspal Buton tidak mampu mencukupi kebutuhan aspal nasional? Ya sudah pastilah. Karena industri hilirisasi aspal Buton sendiri masih belum terwujud. Semua orang juga tahu masalah ini. Tetapi kalau industri hilirisasi aspal Buton sudah terwujud, maka aspal Buton pasti akan mampu mencukupi kebutuhan aspal nasional. Malah aspal Buton akan bisa diekspor juga, karena produksinya surplus.
Masalah dana merupakan persoalan utama mengapa industri hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum juga terwujud. Kalau kita mau berandai-andai, dan berani bermimpi besar, dana KCJB yang sebesar Rp 112 triliun itu, seandainya akan kita gunakan untuk membangun industri hilirisasi aspal Buton, berapa besarkah manfaatnya bagi seluruh rakyat Indonesia? Hal ini sangat menarik untuk diketahui dan dipahami oleh rakyat Indonesia guna dijadikan sebagai hikmah dan pelajaran berharga, bahwa apabila nanti akan ada proyek-proyek Mercusuar lagi, mohon dibandingkan terlebih dahulu dengan proyek-proyek yang berpihak kepada rakyat. Sehingga dengan demikian, apakah sebaiknya dana-dana yang akan digunakan untuk proyek-proyek Mercusuar tersebut, sebaiknya dialihkan saja untuk mendanai proyek-proyek yang berpihak kepada rakyat.
Dengan asumsi untuk membangun pabrik ekstraksi aspal Buton dengan kapasitas 500.000 ton per tahun dibutuhkan dana investasi sebesar Rp 4 triliun, maka untuk membangun 10 buah pabrik ekstraksi aspal Buton dengan total kapasitas 5 juta ton per tahun diperlukan dana investasi sebesar Rp 40 triliun. Kebutuhan aspal nasional 1,5 – 2 juta ton per tahun. Kelebihan produksi yang 3 juta ton per tahun itu akan dapat diekspor untuk mendapatkan devisa negara. Dengan asumsi harga aspal Buton ekstraksi di luar negeri harganya adalah US$ 1,000 per ton, Maka untuk 3 juta ton per tahun, devisa negara yang akan diperoleh adalah sebesar US$ 3 miliar per tahun, atau setara dengan Rp 45 triliun per tahun. Hitung-hitungan ini per tahun. Silahkan pembaca menghitung sendiri apabila proyek hilirisasi aspal Buton ini akan mampu berproduksi minimal selama 100 tahun.
Dari hitung-hitungan ini ternyata masih menyisakan dana sebesar Rp 72 triliun lagi. Dan kalau saja dana yang sebesar Rp 72 triliun ini akan kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan-jalan di daerah-daerah pedesaan, di seluruh wilayah Indonesia, sudah berapa panjang jalan-jalan yang akan bisa dibuat? Dan sudah berapa banyak rakyat Indonesia yang akan langsung dapat menikmati manfaat dari industri hilirisasi aspal Buton ini? Mungkin secara kasar dapat kita prediksi sebesar sekitar 50% dari 270 juta rakyat Indonesia. Bandingkan manfaat industri hilirisasi aspal Buton dengan manfaat KCJB untuk rakyat Indonesia, dimana 50 berbanding 1.
Manfaat yang terlihat kasat mata adalah dalam bentuk jalan-jalan yang beraspal. Manfaat-manfaat lainnya masih banyak sekali. Bagaimana jalan-jalan aspal di daerah-daerah pedesaan ini akan menghidupkan perekonomian di daerah-daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok masyarakat di kota-kota, sehingga Indonesia akan dapat mengurangi impor beras dan pangan. Disamping itu akan tercipta juga banyak lapangan pekerjaan baru di desa-desa, sehingga pembangunan di desa-desa akan berkembang dengan pesat. Mungkin dengan terbukanya akses jalan-jalan sampai ke desa-desa, akan banyak orang-orang kota yang akan lebih senang dan bahagia tinggal di daerah-daerah pedesaan. Mereka bisa memiliki rumah dengan halaman yang luas untuk berkebun buah-buahan, dan beternak ikan, ayam, itik, kambing, domba, dan sapi. Khususnya untuk para pensiunan yang ingin hidup lebih damai dan sejahtera di sisa akhir hidupnya.
KCJB dibandingkan dengan industri hilirisasi aspal Buton hanya merupakan salah satu pembanding saja, betapa pemerintah tidak mau berpihak kepada rakyat. Mungkin masih ada proyek-proyek lain yang akan bisa kita bandingkan dengan proyek KCJB, seperti memberikan bea siswa dengan mengirim pemuda-pemudi Indonesia untuk menuntut ilmu belajar di luar negeri. Dengan dana Rp 112 triliun, sudah berapa banyak mahasiswa dan mahasiswi Indonesia yang akan bisa dikirim ke luar negeri, sebagai investasi sumber daya manusia untuk masa depan Indonesia.
Dan lebih trenyuh lagi kalau dana yang sebesar RP 112 triliun ini sebaiknya digunakan untuk melaksanakan amanah UUD’45, Pasal 34, ayat 1, yang menyebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Tentunya hal ini akan berdampak terhadap pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Mohon para penumpang KCJB mampu merenungkan dalam-dalam tulisan ini, bahwa semua kenikmatan yang akan dirasakan naik Kereta Api Cepat Jakarta Bandung itu, sejatinya hanya sebentar saja. Hanya sejenak. Hanya untuk beberapa menit saja. Dan alangkah akan lebih mulia, terhormat, dan berpahalanya, apabila dana yang sebesar Rp 112 triliun, yang telah digunakan untuk membangun KCJB itu, seyogyanya akan lebih bermanfaat untuk digunakan, antara lain; untuk mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton, beasiswa belajar di luar negeri, dan memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, dll. Pastinya berkah dan pahalanya akan terus menerus mengalir, tiada henti-hentinya. Meskipun kita semua telah menutup mata.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
