Pemerintahan dua periode pak Jokowi akan berakhir pada bulan Oktober 2024. Apa saja hasil dari upaya-upaya pak Jokowi untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Rasanya masih belum ada. Padahal pada tahun 2015, pak Jokowi sudah pernah menginstruksikan kepada semua jajaran kementerian-kementerian terkait untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Dan pada tahun 2022, pak Jokowi sudah pernah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi mirisnya, sampai saat ini hilirisasi aspal Buton dimulai saja, masih belum. Rekam jejak digital ini telah menunjukkan dengan jelas kepada kita, bahwa rapor pak Jokowi merah. Karena telah gagal total untuk mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Bagaimana ini pak Jokowi?
Pemerintahan pak Jokowi tinggal tersisa 1 tahun lagi. Apakah mungkin pak Jokowi masih mau berusaha agar rapornya berubah, dan bisa menjadi hijau? Kelihatannya sangat sulit sekali. Tetapi sejatinya, tidak ada hal yang mustahil. Seandainya saja pak Jokowi memang benar-benar mau dan tulus ingin naik kelas. Apa yang harus pak Jokowi lakukan agar setidak-tidaknya hilirisasi aspal Buton sudah akan memiliki dasar berpijak dan fondasi yang kuat dan kokoh di era pemerintahan pak Jokowi? Pertama-tama yang harus pak Jokowi lakukan adalah melaksanakan introspeksi diri. Hal ini adalah sangat penting untuk dilakukan. Apakah peristiwa yang telah terjadi pada tahun 2015 dan 2022 yang lalu tersebut adalah telah diucapkan dengan niat demi kepentingan rakyat, atau pencitraan? Kalau demi pencitraan pak Jokowi, mohon maaf. Kelihatannya sudah tidak ada yang bisa dilakukan apa-apa lagi.
Tetapi seandainya saja apa yang sudah pak Jokowi laksanakan selama ini adalah dengan niat tulus dan jujur demi untuk menyejahterakan rakyat, maka mungkin saja akan masih ada sedikit cercah harapan, dan kesempatan kedua untuk pak Jokowi, agar rapornya tidak menjadi merah. Sejatinya, apa yang masih bisa pak Jokowi perbuat lagi untuk aspal Buton di akhir masa jabatan pak Jokowi sebagai presiden Republik Indonesia?
Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia sudah mengimpor aspal selama 43 tahun lebih. Ini waktu yang sangat lama sekali. Dan rasanya hal ini tidak masuk akal sehat sama sekali, kalau Indonesia tidak mampu berswasembada aspal. Deposit aspal alam di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, jumlahnya 662 juta ton. Jumlah yang terbesar di dunia. Tetapi mengapa justru impor aspal yang telah menjadi prioritas dan fokus utama pemerintah? Padahal pak pak Jokowi pada tahun 2022 sudah pernah memutuskan akan stop impor aspal pada tahun 2024. Tetapi keputusan itu kelihatannya hanya merupakan pencitraan, dan main-main belaka. Karena pak Jokowi sendiri pasti sudah paham, bahwa industri hilirisasi aspal Buton sampai saat ini masih belum juga kunjung terwujud.
Adapun masukan untuk pak Jokowi agar hilirisasi aspal Buton akan dapat segera diwujudkan adalah dengan membuat Undang-undang: “Aspal Buton wajib digunakan untuk mensubstitusi aspal impor”. Undang-undang ini sudah sesuai dan sejalan dengan UUD’45, Pasal 33, Ayat 3, yang berbunyi: “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan adannya Undang-undang ini berarti negara wajib mewujudkan hilirisasi aspal Buton. Sehingga dengan demikian, negara sudah tidak boleh mengulur-ngulur waktu dan menunda-nunda lagi untuk segera mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton.
Setelah Undang-undang: “Aspal Buton wajib digunakan untuk mensubstitusi aspal impor” sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah pak Jokowi wajib menugaskan kepada PT Pertamina (Persero), sebagai sebuah perusahaan BUMN terbesar, yang selama ini telah memproduksi aspal minyak, dan mengimpor aspal, untuk segera menangani dan mengolah aspal Buton, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pertamina wajib membangun dan mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton untuk mengsubstitusi aspal impor.
Mungkin usulan solusi ini adalah jawaban yang paling bijak dan cerdas dari ketidak tahuan pak Jokowi untuk menyelesaikan masalah aspal Buton selama 9 tahun masa pemerintahannya. Keputusan pak Jokowi akan stop impor aspal pada tahun 2024, merupakan keputusan yang dinilai kurang tepat, dan salah arah. Karena memang benar, bahwa keputusan itu merupakan sebuah keputusan yang paling gampang dan mudah dilaksanakan oleh pak Jokowi. Tetapi sejatinya, keputusan tersebut tidak akan mampu menyelesaikan masalah aspal Buton yang rumit. Dan justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang lebih kompleks dan kusut.
Pak Jokowi masih mempunyai banyak waktu untuk merenung dan melakukan instropeksi diri. Mohon tanyakan kepada diri pak Jokowi sendiri: “Apakah yang selama ini telah saya laksanakan untuk aspal Buton adalah demi kepentingan rakyat, atau kepentingan pencitraan?. Kalau semua itu adalah demi kepentingan rakyat, mengapa rapor saya merah?. Masihkah ada waktu tersisa untuk membuat rapor saya menjadi hijau?”. Merenung dan instropeksi diri itu adalah sangat perlu dan penting dilakukan, agar kita bisa menjadi lebih dewasa dengan mau belajar dan mengambil hikmah dari kejadian dan pengalaman di masa lalu. Dan kemudian akan berupaya terus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, serta memberikan yang terbaik di dalam hidup.
Masa pemerintahan pak Jokowi tinggal sebentar lagi. Apakah pak Jokowi mau dikenang sebagai Presiden yang memiliki rapor merah, karena telah gagal mewujudkan hilirisasi aspal Buton? Kalau pak Jokowi tidak mau, maka mohon laksanakanlah masukan-masukan ini. Masukan yang pertama, mohon untuk buat Undang-undang: “Aspal Buton wajib digunakan untuk mensubstitusi aspal impor”. Dan masukan kedua, mohon untuk menugaskan PT Pertamina (Persero) mewujudkan industri hilirisasi aspal Buton. Mudah-mudahan pak Jokowi masih memiliki cukup waktu untuk menuntaskan pekerjaan rumah aspal Buton ini. Seandainya saja waktu pak Jokowi sudah habis, sehingga terlambat, maka mungkin kedua usulan tersebut akan menjadi pekerjaan rumah dan masukan bagi presiden yang baru, pengganti pak Jokowi.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
