Diidentifikasi dalam dokumen pengadilan dengan inisial A.B., pria tersebut mendekati pemerintah Prancis pada tahun 2016 untuk meminta lisensi ekspor untuk gambar tersebut: sketsa dua sisi Saint Sebastian yang diikatkan pada sebuah pohon. Di bagian belakangnya terdapat catatan dan diagram yang berkaitan dengan studi da Vinci tentang cahaya dan bayangan. Dia berencana untuk menjual gambar tersebut di rumah lelang Tajan di Paris.
Hukum Prancis mewajibkan penjual untuk mendapatkan lisensi ekspor untuk karya seni dan barang budaya yang sangat berharga yang mungkin dianggap penting secara nasional. Undang-undang ini juga memberikan hak kepada Prancis untuk mencocokkan penawaran yang diajukan atas karya yang akan dijual sebelum karya tersebut meninggalkan negara tersebut.
Mengutip dari laman artnews.com, Kementerian Kebudayaan Prancis awalnya menolak permintaan lisensi ekspor dengan alasan bahwa lukisan da Vinci adalah harta nasional dan menawarkan untuk membeli karya tersebut atas nama Louvre dengan harga €10 juta ($10,6 juta), setara dengan Rp1.681.955.002.943,42. Faktanya, A.B. menolak tawaran tersebut.
Kemudian, karya tersebut dinilai oleh sepasang spesialis, satu mewakili kementerian dan yang lainnya mewakili A.B., dan dianggap bernilai sekitar $ 15,6 juta atau Rp247.533.000.433,18. Kementerian memilih untuk tidak melanjutkan gambar tersebut, setidaknya tidak dengan cara tradisional.
Ketika A.B. mengajukan izin ekspor baru pada tahun 2021, Roselyn Bachelot, yang saat itu menjabat sebagai menteri kebudayaan, mengirimi A.B. surat yang menyiratkan bahwa karya tersebut dicuri dan menuntutnya untuk membuktikan bahwa gambar tersebut diperoleh secara legal.
Melalui seorang pengacara, A.B. melawan tuduhan tersebut melalui surat kepada kementerian sebelum sekali lagi mengajukan izin ekspor. Kementerian Bachelot mengabaikan permintaan A.B. dan memaksanya untuk meminta perintah melalui sistem pengadilan yang akan memaksa kementerian untuk memberikan sertifikat tersebut.
Minggu lalu, pengadilan mengabulkan permohonan tersebut, menuntut kementerian untuk memberikan izin ekspor dalam waktu 60 hari dan menanggung biaya hukum sebesar €2.000 ($2.120) atau Rp33.633.816,58. ***
Ikuti tulisan menarik Slamet Samsoerizal lainnya di sini.
