Dinasti belakangan selalu menjadi pembicaraan netizen di Indonesia, dimulai dari anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Isu dinasti semakin memuncak setelah kader PSI, Ade Armando, membuat pernyataan yang mengkaitkan politik dinasti dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang selalu dipimpin oleh Sultan Yogya yang sekarang diduduki Sri Sultan Hamengkubuwana X. pernyataan Ade Armando dianggap oleh sebagian masyarakat Yogyakarta sebagai bentuk penghinaan yang akhirnya Ade Armando membuat permintaan maaf dan disanksi oleh partainya sendiri.
Dalam menanggapi pernyataan Ade Armando, Sri Sultan mengatakan keistimewaan Yogya sudah berdasarkan konstitusi yang berlaku. Sultan juga mengatakan jika dianggap sebagai politik dinasti silakan mengubah Undang-undang yang berlaku.
Melihat pernyataan Sultan tersebut sebenarnya ada kejadian yang mirip terjadi di Eropa pasca Perang Dunia II tepatnya di Italia. Italia yang ketika itu masih berbentuk Kerajaan yang diperintah oleh Wangsa Savoy sejak unifikasi Italia pada 1861. Kekuatan Kerajaan ini mengalami pelemahan pada periode 1920-an yang dimanfaatkan oleh Benito Mussolini dengan paham fasisnya untuk menjadi perdana menteri Italia yang mendorong negara ini terlibat dalam Perang Dunia (PD) II.
Pada PD II itulah yang membuat Italia terjadi perang sipil yang mendorong kekalahannya disamping operasi pembebasan Italia yang dilakukan oleh Sekutu pada 1945. Selasainya PD II di front Eropa memunculkan gerakan anti-fasis. Di Italia gerakan anti-fasis muncul dengan bergabungnya partai-partai anti-fasis yang mayoritas berada di Utara Italia yang dipimpin oleh Ferruccio Parri. Gerakan itu membuat 15 ribu anggota fasis berhasil disingkirkan dan dibunuh di wilayah utara Italia seperti di Emilia dan Tuscany yang terus berlangsung hingga 1946.
Pada pertengahan 1946 atau 2 Juni 1946 Italia menggelar referendum untuk menentukan bentuk negara mereka antara Monarki atau menjadi Republik. Hasilnya yang diumumkan pada 10 Juni 1946 oleh Supreme Court of Cassation menunjukkan 12.717.923 orang (54 persen) memilih republik dan 10.719.284 orang (46 persen) memilih monarki. Para pemilih yang memilih Republik mayoritas merupakan warga yang berada di wilayah utara dan tengah Italia, sedangkan mayoritas pemilih monarki berada di wilayah selatan Italia.
Kejadian ini kemudian dikenal dengan Festa della Repubblica dan diperingati setiap tahunnya. Atas hasil referendum itu membuat mantan Raja Umberto II secara sukarela meninggalkan negara itu pada tanggal 13 Juni 1946, menuju Cascais, di Portugal selatan, bahkan tanpa menunggu hasil ditentukan dan keputusan banding yang diajukan pihak mendukung monarki yang pada akhirnya ditolak oleh Supreme Court of Cassation. Dengan bentuk negara baru Italia baru memiliki Presiden pada 1 Januari 1948 dengan Enrico De Nicola yang merupakan pemerintahan republik pertama di Italia sejak Republik Romawi.
Ikuti tulisan menarik Harrist Riansyah lainnya di sini.
