Gerak cepat penuhi hak identitas sebagai bentuk Implementasi Revitalisasi Pemasyarakatan bagi Anak, berpusat di aula terbuka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Palu kembali lakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk para anak binaanya, Sabtu (20/1) pagi
Kepala Subseksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan, Henny, yang turut mendampingi anak binaan pada kegiatan ini, mengatakan pendataan dan perekaman e-KTP dan KIA ini dilakukan dalam rangka menjaga terpenuhinya Hak Identitas dari setiap anak binaan LPKA Palu.
“Pemenuhan hak identitas Anak menjadi hal yang penting dan mendesak untuk segera dipenuhi agar mereka (anak binaan) memiliki akses pelayanan publik, seperti layanan kesehatan dan layanan pendidikan,” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan bahwa dari total 22 orang anak binaannya, masih terdapat 7 orang yang belum memiliki kartu identitas.
“Jadi hari ini totalnya ada 7 orang anak binaan yang dilakukan pendataan dan perekaman oleh Disdukcapil Kota Palu. Dari total tersebut ada 3 orang anak melakukan perekaman e-KTP dan 4 orang melakukan perekaman KIA,” jelas Henny saat mendampingi anak binaannya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil, yang diwakili oleh Kepala Seksi Identitas Penduduk, Tasrif mengatakan bahwa kegiatan ini dapat terselenggara sebagai bentuk sinergitas yang telah dibangun bersama pihak Disdukcapil Kota Palu dan LPKA Palu.
“Ya, jadi kami terus melakukan sinergitas bersama pihak LPKA Palu agar para anak disini terpenuhi hak identitasnya. Tidak hanya itu, seperti yang kita ketahui sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi di pemilu mendatang, dan tercatat ada beberapa anak binaan sebagai daftar calon pemilih pemula,” ungkap Tasrif.
Dilain sisi, selaku Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, yang saat ini sedang melakukan kunjungan kerja, berpesan kepada para jajarannya agar pemenuhan Hak Identitas Anak harus terus dilakukan sebagai bentuk upaya LPKA Palu dalam memberikan hak-hak anak binaan.
“Anak wajib mendapatkan perlindungan negara dalam pemenuhan hak-haknya termaksud pemenuhan hak identitas. Selain itu seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rakyat Indonesia sedang bersiap mengadakan pesta demokrasi. Para anak binaan ini sebagian ada yang menjadi daftar calon pemilih pemula sehingga kita wajib memfasilitasi mereka untuk dapat menggunakan hak suaranya di pemilu mendatang,” tutur Revanda.
Melalui kegiatan ini pihak LPKA Palu bersama Disdukcapil Kota Palu memberikan sumbangsihnya dalam memajukan bangsa ini dengan cara mencegah terjadinya golput dikalangan remaja atau pemilih pemula.
HUMAS LPKA PALU
Ikuti tulisan menarik HUMAS LPKA PALU lainnya di sini.
