Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral. Dimana para pihak yang membuat kesepakan dalam sebuah hubungan perkawinan. Perkawinan identik dengan hal yang bersifat privat dalam membentuk dan membangun rumah tangga yang sejahtera.
Berbicara tentang masalah perkawinan di Indonesia mengacu pada UU No. 1 tahun 1974, Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau ruma tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU perkawinan). Dalam pengertian perkawinan diatas selaras dengan UUD 1945 yang terdapat pada pasal 28b ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
Dengan begitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat secara hukum. Dengan begitu sahnya dilakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan setelah itu,perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (1) & (2)). Jadi perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak, sebagaimana yang dikata pada pasal 2 ayat (2) dalam UU Perkawinan, Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang bersangkutan (pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan).
Dalam hukum positif Indonesia ada pembatasan umur diantara pria dan wanita dalam pernikahan, hal ini terdapat pada pasal 7 yang berbunyi:
Ayat (1) : Perkawinan hanya bisa diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan bela) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun;
Ayat (2) : dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan pihak wanita;
Ayat (3) : ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seseorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku delam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Jadi dalam perkawinan ada pembatasan usia, seorang pria harus berumur 19 dan seorang wanita harus berumur 16 tahun. Namun demikian ada terkecuali, Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, dan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria dan piha wanita (pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan).
Ikuti tulisan menarik Jemimarx Ars lainnya di sini.
