Aspal Buton sampai hari ini sudah berusia genap 100 tahun, atau 1 abad. Hal apa yang paling menarik dari aspal Buton untuk kita perbincangkan? Adapun hal yang paling menarik dari aspal Buton yang ingin kita ketahui bersama adalah mengapa bukan orang-orang Buton sendiri yang mau memperjuangkan aspal Buton? Mengapa suara orang-orang Buton untuk mau memperjuangkan aspal Buton masih belum terdengar nyaring secara skala nasional? Padahal pak Jokowi sudah pernah datang ke Pulau Buton pada tanggal 27 September 2022 yang lalu. Tetapi mengapa kegagalan pak Jokowi untuk mewujudkan keputusannya untuk stop impor aspal pada tahun 2024 tidak mendapatkan perhatian dan tanggapan dari orang-orang Buton?.
Untuk menjawab keingintahuan kita mengenai mengapa bukan orang-orang Buton sendiri yang mau memperjuangkan aspal Buton, kita harus kembali kepada kata kunci dan rumus dasar: “Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Dan Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor”. Rumus dasar ini akan dapat kita perkaya dengan menambahkan data bahwa Sulawesi Tenggara sudah 12 kali berganti Gubernur. Dan Kabupaten Buton sudah 11 kali berganti Bupati. Tetapi aspal Buton tetap masih belum mampu mensubstitusi aspal impor.
Berdasarkan informasi dan data di atas, mengapa presiden, gubernur, dan bupati masih belum mampu mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton?. Mungkin dalam hal ini kita perlu memandang persoalan ini dari perpektif orang-orang Buton sendiri. Orang-orang Buton pasti akan berargumentasi bahwa para Gubernur dan para Bupati sudah berjuang dengan sekuat tenaga untuk aspal Buton. Tetapi oleh karena pemerintah pusat tidak mau mendukung perjuangan tersebut, maka apa daya kemampuan mereka sangat terbatas. Sedangkan keputusan akhir terdapat pada kekuasaan pemerintah pusat.
Apakah dengan menyerah kalah, bahwa keputusan akhir mengenai aspal Buton berada di tangan pemerintah pusat, maka perjuangan untuk aspal Buton dianggap sudah selesai, dan akan terhenti sampai di sini saja? Apakah kalau pemerintah pusat tidak mau mendukung aspal Buton, maka itu berarti aspal Buton sudah kiamat? Apakah kalau pemerintah pusat tidak mau membangun aspal Buton, maka itu berarti aspal Buton sudah mati? Apakah pemerintah pusat sekejam itu?
Siapa bilang perjuangan untuk aspal Buton itu hanya bergantung kepada kekuasaan pemerintah pusat saja? Boleh saja pemerintah pusat memiliki kekuasaan besar untuk menentukan nasib aspal Buton. Tetapi sejatinya orang-orang Buton memiliki harga diri dan kedaulatan untuk menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Pemerintah pusat tidak boleh sekali-kali turut campur dalam hal urusan harga diri dan kedaulatan orang-orang Buton. Orang-orang Buton adalah “Tuan” di negerinya sendiri.
Mohon ingat dan coba renungkan baik-baik rumus dasar ini: Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Sulawesi Tenggara sudah 12 kali berganti Gubernur. Dan Kabupaten Buton sudah 11 kali berganti Bupati. Tetapi mengapa aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor?. Apakah rumus dasar ini masih belum cukup jelas untuk mengguncang perasaan hati sanubari orang-orang Buton, bahwa sejatinya ada sesuatu yang salah dan ketidakadilan di negeri kita tercinta ini.
Indonesia sudah merdeka selama 78 tahun. Ini adalah waktu yang sangat lama sekali. Kalau sampai saat ini pemerintah pusat masih belum mau dan mampu memanfaatkan dan mengolah aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, apakah orang-orang Buton masih mau dan ikhlas untuk menerima permintaan maaf pemerintah ini? Apabila pemerintah pusat berkata: “Mohon maaf orang-orang Buton, kami sangat sibuk sekali mengurus negara, sehingga kami masih belum sempat mengurus aspal Buton”. Apakah orang-orang Buton masih bersedia dengan hati terbuka mau menerima permintaan maaf yang tidak tulus ini?
Bukankah pemerintah pusat seharusnya berkata: “Selama ini kami salah telah mengutamakan aspal impor. Maka mulai dari saat dan detik ini juga, kami akan memasukkan program Swasembada Aspal ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN)”. Ini adalah pernyataan pemerintah yang sungguh jantan dan berani bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang selama ini telah dilaksanakannya terhadap aspal Buton.
Dari dua buah skenario di atas, skenario mana yang paling sesuai dengan hati nurani orang-orang Buton? Mungkin untuk memutuskan secara aklamasi mengenai masa depan dan nasib orang-orang Buton perlu diadakan “Rembuk Orang-Orang Buton” dengan mengumpulkan semua orang-orang Buton yang tersebar luas di perantauan dan seluruh pelosok negeri. Dengan demikian, keputusan untuk menentukan nasib dan masa depan orang-orang Buton tidak bergantung hanya kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati. Tetapi sejatinya sangat bergantung sekali kepada orang-orang Buton sendiri.
Pemilihan presiden dan wakil-wakil rakyat Sudah selesai dilaksanakan. Pemilihan berikutnya adalah pemilihan untuk menentukan Kepala-kepala Daerah, antara lain Gubernur dan Bupati. Apakah orang-orang Buton sudah siap dan memiliki konsep dasar, serta kriteria yang ideal mengenai persyaratan calon-calon Gubernur dan Bupati yang akan dipilihnya? Apakah politik uang akan terulang kembali dalam pilkada nanti? Kalau orang-orang Buton masih tergiur dengan iming-iming politik uang, maka lebih baik orang-orang Buton melupakan saja, bahwa aspal Buton itu pernah ada di bumi Wolio.
Tanpa ingin menggurui atau memaksa orang-orang Buton untuk memilih siapa calon-calon Gubernur dan Bupati dalam Pilkada nanti, silahkan merenungkan dalam-dalam rumus dasar ini: “Indonesia sudah 78 tahun merdeka. Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Sulawesi Tenggara sudah 12 kali berganti Gubernur. Dan Kabupaten Buton sudah 11 kali berganti Bupati. Tetapi mengapa aspal Buton masih belum mampu mensubstitusi aspal impor?”.
Apabila orang-orang Buton sudah sadar, paham, dan setuju dengan rumus dasar ini, maka bersatulah orang-rang Buton untuk memperjuangkan aspal Buton. Berkumpullah dan bergotongroyonglah orang-orang Buton untuk membuat sebuah konsep pembangunan aspal Buton. Proposal pembangunan aspal Buton ini akan diserahkan kepada para calon-calon Gubernur dan Bupati untuk ditandatangani sebagai sebuah “Kontrak Politik”.
Kemudian kita akan minta kepada para calon-calon gubernur dan bupati tersebut, untuk menuliskan sangsi atau hukuman apa yang akan mereka terima, apabila mereka tidak mampu dan gagal untuk mewujudkan program swasembada aspal sesuai dengan tuntutan orang-orang Buton.
Setelah itu orang-orang Buton tinggal memilih siapakah diantara para calon gubernur dan bupati yang paling jujur dan ikhlas mau memperjuangkan aspal Buton lahir dan bathin. Dan mereka rela untuk berjuang dan memberikan segala-galanya yang dimilikinya untuk aspal Buton. Karena mereka merasa pasti dan sangat yakin, bahwa apabila Indonesia sudah mampu berswasembada aspal, maka orang-orang Buton akan dapat hidup lebih makmur dan sejahtera. Apakah semua orang-orang Buton juga merasa yakin?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
