Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa aspal Buton untuk pertama kali ditemukan pada tahun 1924. Jadi sekarang ini, usia aspal Buton sudah 1 abad. Tetapi mirisnya, aspal Buton masih belum mampu dimanfaatkan dan diolah dengan baik oleh pemerintah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan UUD’45, Pasal 33, Ayat 3.

Dimanakah letak permasalahannya? Apakah yang salah adalah aspal Buton? Atau Undang-undang Dasar’45? Atau Presiden sebagai pimpinan tertinggi dari negara? Yang pasti, aspal Buton dan Udang-undang Dasar’45 tidak salah. Jadi, mungkin yang salah adalah rakyat Indonesia sendiri. Karena mengapa aspal Buton sudah 1 abad lamanya masih belum mampu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia hanya diam saja?. Diam bukan berarti emas. Tetapi diam berarti tidak peduli. Bukankah rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi di negeri ini?

Kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi sumber daya alam dan mineral, sejatinya  diharapkan akan mampu mengangkat derajat dan nilai tambah dari aspal Buton ke tingkat yang jauh lebih tinggi. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Pemerintah kelihatannya lebih fokus dan berambisi kepada pengembangan hilirisasi nikel, daripada hilirisasi aspal Buton. Adapun hilirisasi aspal Buton selama ini selalu saja diremehkan, direndahkan, dan dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Karena sudah selama 45 tahun pemerintah merasa sangat nikmat dan nyaman sebagai salah satu negara terbesar di dunia yang mengimpor aspal.

Jadi untuk apa pemerintah harus mau repot-repot mengurus hilirisasi aspal Buton?. Bukankah lebih baik pemerintah mengurus hilirisasi nikel saja?. Karena nikel adalah bahan baku utama untuk membuatan baterai mobil-mobil listrik. Mobil masa depan dunia. Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia harus menjadi raja baterai mobil-mobil listrik. Oleh karena itu, pemerintah merasa sangat yakin dan optimis, bahwa hilirisasi nikel akan membawa keuntungan yang sangat besar, dan Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Dimana kita akan memperingati tahun Indonesia Emas, yang akan bertepatan dengan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Baru-baru ini telah muncul isu-isu negatif mengenai kekuatiran bahwa hilirisasi nikel tidak akan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan diharapkan semula. Mengapa? Karena mobil-mobil listrik sekarang ini sudah tidak menggunakan baterai-baterai yang bahan utamanya terbuat dari nikel lagi. Tetapi sudah menggunakan baterai LFP. Baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) adalah baterai untuk mobil-mobil listrik yang harganya lebih murah, masa pakai lebih lama, lebih bersahabat dengan lingkungan, dan lebih aman karena tidak beracun dan tidak mudah terjadi kebakaran. Dengan demikian masa depan baterai-baterai yang menggunakan bahan utama nikel untuk mobil-mobil listrik masih dipertanyakan. Apakah akan mampu bersaing dengan baterai LFP?.

Hilirisasi nikel adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan baku nikel menjadi bahan setengah jadi, atau barang jadi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, ternyata harapan baterai mobil-mobil listrik akan menggunakan bahan utama nikel telah beralih kepada penggunaan baterai LFP yang lebih murah dan handal. Jadi bagaimana dengan nasib hilirisasi nikel selanjutnya? Isu-isu negatif ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintahan baru periode 2024-2029 untuk segera membuat rencana kerja dan program pembangunan yang mengacu kepada UUD’45, Pasal 33, dan Ayat 3.

Pelajaran yang sangat berharga apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari program hilirisasi nikel yang sekarang sedang berjalan ini? Adapun pelajaran yang dapat kita peroleh adalah sebagai berikut:

1. Bahan baku nikel yang masih berupa bahan setengah jadi telah diproduksi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga harga jual nikel di pasar dunia anjlok.
2. Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) China sangat banyak, sehingga mengurangi terciptanya kesempatan lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia sendiri.
3. Eksploitasi dan produksi nikel secara besar-besaran telah merusak lingkungan hidup.
4. Terjadinya banyak kecelakaan kerja yang telah memakan korban jiwa.
5. Masyarakat setempat tidak merasakan adanya peningkatan kesejahteraan hidup dampak dari pembangunan hilirisasi nikel.

Adapun tantangan masa depan dari upaya-upaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia mampu berswasembada aspal adalah sebagai berikut:

1. Merubah paradigma penggunaan istilah dari hilirisasi aspal Buton menjadi swasembada aspal. Swasembada berarti berdiri di atas kaki sendiri. Yakni, memproduksi produk-produk aspal alam dari dalam negeri untuk mensubstitusi produk-produk aspal impor.
2. Produk akhir aspal Buton adalah aspal Buton ekstraksi penetrasi 60/70 sesuai dengan spesifikasi tehnis dari Bina Marga. Barang jadi ini sudah setara dengan aspal impor.
3. Menggunakan tenaga kerja lokal yang berasal dari daerah dan sekitar lokasi dimana pabrik akan dibangun.
4. Eksploitasi dan produksi wajib mengutamakan kelestarian dan ramah lingkungan.
5. Penggunaan teknologi yang handal, ekonomis, dan mudah dioperasikan, serta aman dan selamat terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.
6. Rakyat Buton harus dapat menikmati adanya peningkatan kesejahteraan hidup dampak dari berkembangnya industri aspal Buton.

Tampaknya ada hikmahnya mengapa hilirisasi aspal Buton sampai sekarang ini masih belum juga terwujud. Sehingga upaya-upaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia berswasembada aspal masih harus banyak belajar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dari hilirisasi nikel. Apa yang seharusnya pemerintah upayakan agar permasalahan-permasalahan yang telah terjadi dengan hilirisasi nikel ini tidak akan terulang kembali untuk mewujudkan gagasan Indonesia berswasembada aspal? Adapun, masukan-masukan kepada pemerintah baru periode 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membuat target Indonesia mampu berswasembada aspal pada tahun 2039.
2. Memasukkan target Indonesia mampu berswasembada aspal pada tahun 2039 ke dalam daftar Proyek Strategis dan Prioritas Nasional.
3. Membentuk perusahaan BUMN baru yang akan khusus untuk memproduksi aspal Buton ekstraksi penetrasi 60/70 sesuai dengan spesifikasi tehnis Bina Marga guna mensubstitusi aspal impor.
4. Peningkatan produksi secara bertahap dan terukur dengan lebih mengutamakan terciptanya lapangan kerja baru, keselamatan kerja, dan kelestarian & ramah lingkungan.
5. Pemerintah wajib melakukan survei dan eksplorasi untuk mencari cadangan-cadangan aspal Buton baru.
6. Mengatur kebijakan pengelolaan IUP secara adil dan merata untuk tujuan menyejahterakan rakyat.
7. Produk-produk aspal Buton ekstraksi penetrasi 60/70 diprioritaskan untuk pembuatan jalan-jalan yang memiliki multiplier effect yang banyak, dan akan mampu menggerakkan roda perekonomian Indonesia menjadi lebih cepat.

Pekerjaan rumah bagi pemerintahan baru periode 2024-2029 kelihatannya akan semakin banyak saja. Dengan adanya masukan-masukan ini, diharapkan setidak-tidaknya tugas dan beban dari presiden baru periode 2024-2029 akan menjadi semakin ringan. Langkah-langkah taktis dan strategis implementasinya sudah dibuat berdasarkan pengalaman yang banyak dan panjang di masa lalu. Mudah-mudahan upaya-upaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia berswasembada aspal pada tahun 2039 akan bisa terlaksana dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Dengan mengadopsi slogan dari Gojek: “Pasti ada Jalan”, slogan ini akan dapat mendorong dan memotivasi presiden baru periode 2024-2029, bahwa pasti ada jalan untuk aspal Buton dalam mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan gagasan Indonesia mampu berswasembada aspal pada tahun 2039. Sejatinya, apabila presiden baru periode 2024-2029 sudah paham, dan merasa sangat yakin dan percaya mengenai betapa besar sekali potensi dari aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, maka sudah pasti ada jalan dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Indonesia berswasembada aspal pada tahun 2039. Atau lebih cepat.

Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.