Setelah memenangkan suara terbanyak pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto dipastikan akan menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya, menggantikan Joko Widodo (Jokowi). Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar perkara dugaan-dugaan kecurangan proses Pilpres 2024 lalu. Artikel ini berasumsi bahwa ‘seandainya’ Prabowo memang akan disahkan menjadi Presiden RI berikutnya.
Prabowo memiliki segudang Pekerjaan Rumah (PR) dengan tanggung jawab yang besar. Masalah yang akan dihadapi tentu jauh lebih besar dan penting dari sekedar mencari dana makan siang gratis. Sebagai Presiden RI, Prabowo akan dibebani tanggung jawab atas segala hal yang berhubungan dengan negara.
Salah satu sektor yang menjadi kunci kemajuan dan ketahan negara ialah Ekonomi. Presiden tidak hanya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak, tapi juga menguasai makroekonomi untuk berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain.
Berikut ini sejumlah kecil tantangan ekonomi bagi Prabowo setelah menjabat sebagai Presiden RI:
Pendapatan Pajak
Pendapatan negara melalui penerimaan pajak menembus rekor tertinggi di era Jokowi. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan era Jokowi mampu meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai kebijakan fiskal.
Pada masa berakhirnya kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), penerimaan pajak hanya mencapai Rp. 981, 9 triliun dengan alasan melambatnya perekonomian nasional. Semua jenis perpajakan di bawah target penerimaan pajak saat itu. Namun ketika Jokowi menjadi presiden dan Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan, penerimaan pajak tembus hingga Rp. 2.155 triliun. Ini merupakan suatu rekor yang fantastis.
Tentu PR besar bagi Prabowo untuk mempertahankan dan meningkatkan persentase penerimaan pajak ketika Ia jadi presiden RI nanti. Korupsi dan para pengemplang pajak adalah faktor utama yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak secara drastis. Hal perpajakan juga berhubungan dengan inflasi dan daya beli masyarakat. Tidaklah mudah untuk menstabilkan perekonomian nasional dan menumpas para koruptor dan pengemplang pajak.
Hilirisasi Nikel
Masa depan teknologi dunia adalah sumber daya listrik, sebagaimana dunia telah gencar mengembangkan berbagai alat elektronik dan transportasi berdaya tenaga listrik atau baterai. Ini adalah masa transformasi ke energi yang terbarukan.
Hal tersebut merupakan kesempatan emas bagi Indonesia. Pasalnya pabrik bahan baku baterai atau Nikel terbesar di dunia ada di Indonesia. Proyek mineral terbesar yang dikelola Indonesia-Morowali Industri Park (IMIP) ini terletak di Sulawesi Tengah.
Sebelumnya Indonesia mengekspor bahan mentah (bijih Nikel) ke luar negeri (Uni Eropa). Namun semenjak tahun 2020 Presiden Jokowi mengeluarkan larangan ekspor bijih Nikel. Tujuannya adalah agar Indonesia dapat memproduksi Nikel sebagai komoditas turunan yang bernilai lebih secara mandiri, sehingga harga jualnya pun semakin tinggi.
Walaupun dikelola mitra usaha asing, yakni China, hilirisasi Nikel sanggup mendongkrak keuntungan bagi Indonesia sebesar 33 miliar dollar AS atau Rp 514,3 triliun pada tahun 2022. Ketika hanya mengekspor bijih Nikel, Indonesia hanya menghasilkan sekitar 3,4 miliar Dollar AS. (Data: Kemenkeu RI)
Namun sayangnya usaha untuk memajukan bangsa Indonesia ini mendapat pertentangan dari Uni Eropa. Melalui World Trade Organization (WTO) pada tahun 2021, Uni Eropa memperkarakan kebijakan larangan ekspor bijih Nikel. Hingga sampai saat artikel ini ditulis, Indonesia belum berhasil memenangkan perkara hilirisasi Nikel. Uni Eropa beralasan bahwa industri di Indonesia belum matang.
Selain dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri, adalah tugas Prabowo untuk melanjutkan perjuangan menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia melalui industri Nikel, masa depan sumber daya teknologi dunia.
Pelamahan Rupiah atas Dollar AS
Semenjak rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), periode ke-2, Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk setidaknya mengejar keterpurukan rupiah menghadapi mata uang ekonomi negara maju selama 13 tahun terakhir.
Rupiah mengalami penurunan terhadap Dollar AS semenjak Agustus 2011. Dari Rp. 8.481 hingga saat ini Rp. 15.848 per satu Dollar AS. Hal serupa terjadi pada Rupiah melawan Yuan China (CNY). Sejak Juli 2011, Rupiah terus mengalami pelemahan melawan CNY. (Data: Dokpri)
Fundamental ekonomi Indonesia terlihat baik-baik saja. Inflasi dapat dikontrol dengan nilai rata-rata 2%, Produk Domestik Bruto (PDB) yang walaupun cenderung flat dan banyak sektor yang minus tapi mampu berjalan dengan cukup baik, suku bunga BI juga stabil di angka 5,75% - 6%. (Data: Bank Indonesia)
Apakah program-program Prabowo untuk meningkatkan perfoma dan nilai mata uang Rupiah?
Capital Outflow
Jika Jokowi berhasil menarik banyak investor domestik dan luar negeri, maka Prabowo harus siap mempertahankan yang ada dan menambahnya. Sejak awal tahun 2024 Indonesia mengalami capital outflow sebesar Rp. 33,31 triliun, kondisi dimana para investor domestik & luar negeri menarik dananya keluar. (Data: Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, Jumat 29/3/2024)
Emas Freeport
Emas dan hasil tambang bangsa Indonesia adalah komoditi bernilai tinggi. Sayangnya sejak era Soeharto, Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil dari industri tambang. Contohnya Emas di Papua yang dikelola mitra usaha asing dari Amerika, PT Freeport.
Jokowi telah berjuang keras untuk proses hilirisasi industri logam, termasuk Tembaga dan Emas. Tujuannya adalah meningkatkan nilai lebih bagi kekayaan alam kita bangsa indonesia. Selain itu, agar hasilnya dapat lebih besar dikuasai negara untuk kesejahteraan rakyat.
Pada tahun 2018, Jokowi berhasil mendapatkan 51.2% saham Freeport. Nilai tersebut termasuk 10% yang diberikan kepada Pemda Papua. Pendapatan yang diterima negara adalah sebesar 70%.
Saat ini Jokowi tengah berjuang lagi untuk mendapatkan saham Freeport sebesar 61%. Hal ini dilakukan agar negara mendapatkan 80% hasil dari Freeport.
Selain mampu meningkatkan pendapatan negara, Emas digunakan negara-negara melalui bank sentralnya untuk ‘mem-backup’ nilai mata uangnya.
Apakah Prabowo mampu menaikkan jumlah saham kepemilikan Freeport? Jika tidak sempat didapatkan Jokowi di masa jabatannya sebagai Presiden RI.
Dan yang tidak kalah penting dari semua itu, mampukah seorang Prabowo mengimbangi segala pendapatan negara dengan kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ikuti tulisan menarik Ronald Hutasuhut lainnya di sini.
