Kasus Pemerasan Penonton DWP: Oallah, Pak Polisi-Pak Polisi...

Dugaan pemerasan yang melibatkan 18 polisi terhadap warga negara Malaysia mencoreng wajah institusi penegak hukum di Indonesia. Betapa lemahnya integritas sebagian individu yang bertugas menjaga hukum.

Polisi, dalam hal ini Polri, adalah garda terdepan penegakan hukum. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan rasa aman di masyarakat.

Namun, tindakan oknum-oknum korps baju coklat itu di arena DWP justru menunjukkan sebaliknya. Alih-alih melindungi, mereka memanfaatkan jabatan untuk memeras orang asing, memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

Ironis memang. Tindakan tersebut dilakukan dalam sebuah acara besar berskala internasional yang seharusnya menjadi ajang promosi nama baik Indonesia di mata dunia. Terduga pelakunya adalah mulai dari perwira menengah hingga bintara di tingkat Polda Metro Jaya, polres, dan polsek.

Kasus ini menambah daftar panjang pelanggaran etik yang melibatkan aparat penegak hukum. Belum hilang dari ingatan kita tentang kasus-kasus lain yang memperlihatkan penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Sayangnya, tindakan tersebut sering kali hanya berhenti pada proses internal atau mutasi, tanpa ada kejelasan sanksi yang benar-benar memberikan efek jera.

Reformasi Sistem

Masalah ini bukan hanya soal individu, tetapi juga sistem. Kepolisian Indonesia perlu berbenah secara struktural untuk memastikan bahwa oknum-oknum seperti ini tidak mendapatkan tempat dalam institusi yang harusnya menjadi pilar keadilan.

Dampak dari kasus ini lebih dari sekadar kerugian materi yang dialami korban. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian semakin terkikis. Di tengah upaya pemerintah memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, insiden seperti ini menjadi kontra-produktif.

"Skandal DWP" menunjukkan perlunya audit menyeluruh terhadap kinerja dan perilaku personel kepolisian. Ada beberapa langkah penting yang dapat diambil. Pertama, memperketat sistem pengawasan internal dengan  lebih transparan dan tegas. 

Kedua, jangan ada toleransi bagi pelanggaran semacam ini. Pelaku harus dipecat dan diproses secara hukum untuk memberikan efek jera. Ketiga, setiap anggota kepolisian harus secara berkala mengikuti pelatihan etika dan moral untuk mengingatkan kembali tanggung jawab mereka sebagai pelindung masyarakat.

Jadikan Momentum Perubahan

Kasus pemerasan penonton DWP oleh oknum polisi bukan sekadar aib institusi, melainkan cermin dari perlunya reformasi besar-besaran dalam tubuh kepolisian. Selama masalah integritas tidak diatasi, kasus serupa hanya akan menjadi siklus yang terus berulang.

Mari kita berharap bahwa kasus ini menjadi momentum perubahan, bukan sekadar tambahan catatan kelam dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.