Pinjaman Online: Solusi Mudah, Tapi Mengguncang Mental Masyarakat

Pinjaman online bisa menjadi solusi atau masalah tergantung pada langkah konkret pemerintah ke depan.

Pinjaman online kini menjadi pilihan cepat dan mudah bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat. Dengan hanya mengunduh aplikasi, mengunggah foto KTP, dan melakukan swafoto, dana dapat cair ke rekening dalam hitungan menit. Namun, di balik kemudahan itu, muncul risiko yang tidak kecil bagi peminjam.

Realitas Ekonomi Akhir Tahun 2024

Menjelang akhir tahun 2024, tantangan ekonomi semakin dirasakan masyarakat. Banyak perusahaan memilih untuk tidak memperpanjang kontrak karyawan, salah satunya diduga karena ancaman kenaikan pajak di tahun 2025. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) direncanakan naik menjadi 12%, sementara UMR/UMP yang meningkat justru diikuti dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Dalam situasi seperti ini, gaji kerap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pinjaman online pun muncul sebagai solusi instan, meskipun seringkali menjadi sumber permasalahan baru.

Risiko Pinjaman Online

Proses pengajuan yang mudah ternyata menyembunyikan berbagai risiko. Pinjaman online umumnya memiliki tenor pendek dengan bunga yang tinggi, sehingga menambah beban finansial peminjam. Selain itu, metode penagihan oleh debt collector (DC), baik dari layanan pinjaman legal maupun ilegal, sering kali merusak mental peminjam.

Teror telepon, ancaman, hingga pelecehan verbal menjadi praktik yang umum. Hal ini menciptakan tekanan psikologis yang berat bagi banyak orang, terutama mereka yang sudah berada dalam kondisi ekonomi sulit.

Pinjaman Online: Legal vs. Ilegal

Pinjaman online legal biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara yang ilegal beroperasi tanpa izin resmi. Meski demikian, praktik penagihan keduanya sering kali serupa, sehingga menimbulkan pertanyaan besar:

Jika layanan legal sudah diawasi OJK, mengapa metode penagihan tetap tidak manusiawi?

Mengapa tidak ada mekanisme blacklist yang lebih efektif untuk menangani peminjam bermasalah tanpa harus menggunakan ancaman atau intimidasi?

Harapan di Era Presiden Prabowo

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatur pinjaman online. Apakah layanan ini akan dihapuskan, diatur lebih ketat, atau justru dibiarkan tumbuh tanpa kontrol yang memadai?

Regulasi yang lebih ketat dan sistem penagihan yang manusiawi sangat diperlukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pinjaman online tidak hanya menjadi alat eksploitasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pinjaman online memang memberikan solusi instan, tetapi risiko yang menyertainya tidak bisa diabaikan. Dalam tekanan ekonomi yang semakin berat, perlindungan terhadap masyarakat dari praktik yang tidak etis menjadi tugas bersama, terutama bagi pemerintah dan regulator.

Apakah pinjaman online akan menjadi penolong atau justru kutukan? Jawabannya ada pada langkah konkret yang diambil pemerintah ke depan.