Asuransi Makan Bergizi Gratis; Cerita Apa Lagi?

Bila benar rencana ini digulirkan, akan ada dana pemerintah yang disalurkan kepada pihak ketiga.

Rencana Program Asuransi Makan Bergizi Gratis (RPAMBG), akal-akalan "cerdas" di tengah kebijakan efisiensi Presiden yang dampaknya membuat bahagia siapa dan siapa menderita?

(Supartono JW.15052025) Pengamat pendidikan nasional

Di tengah berbagai masalah yang timbul akibat dinamika politik dan ekonomi global, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pun "berhasil" menyukseskan masalah bertambah masalah. Terlebih dalam dunia pendidikan yang semakin nampak gagal, hingga ada gubernur yang potong kompas, membuat kebijakan memasukan anak nakal ke nbarak militer. Sementara, terkait militer sendiri, juga sedang menghadapi berbagai sorotan dari rakyat.

Asuransi akal-akalan

Kini, ibarat petir di siang bolong, muncul rencana akal-akalan" membuat program yang dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga saat ini terus menuai polemik.

MBG masih terus dipermasalahkan, tetapi tiba-tiba dimunculkan rencana Program Asuransi MBG (PAMBG) karena terjadi keracunan di beberapa titik, yang sepertinya hanya sekadar untuk menopang industri asuransi BUMN maupun swasta yang lesu.

PAMBG ini pun bila benar digulirkan, akan membuat ada dana pemerintah yang disalurkan kepada pihak ketiga, yaitu industri asuransi yang tidak lain untuk kepentingan dan keuntungan siapa?

Luar biasa yang punya akal membuat akal-akalan PAMBG, sangat "cerdas", kreatif dan inovatif, tetapi cerdas yang "licik" dan keatif-inovatif yang mudah ditebak arahnya.

Bagaimana tidak, PAMBG bila benar digulirkan, akan menjadi pemberian jaminan secara berulang, mengingat saat ini pemerintah telah memiliki jaminan sosial untuk pekerja, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan berlebihan, mubazir karena siapa yang akan mengambil keuntungan, dapat diterka.

Dapat dipastikan PAMBG akan menambah pengeluaran program yang sudah ada. Implikasi akan terjadi pemborosan fiskal, yaitu segala hal yang terkait dengan urusan perpajakan dan pengelolaan pendapatan negara.

Sebab, terjadi penghamburan program perlindungan sosial yang sebetulnya alokasi idealnya diterima langsung oleh penerima manfaat. Tetapi, rencana PAMBG, justru digeser diberikan kepada korporasi atau lembaga eksternal asuransi.

PAMBG bukannya akan mendampak maslahat, tetapi berpotensi membahayakan keuanngan negara (uang rakyat) hanya untuk kepentingan "mereka". Padahal Prabowo sedang menerapkan kebijakan efisiensi, tetapi bawahannya malah ada yang membuat rencana program bancakan uang rakyat dengan akal-akalan PAMBG. Miris.

Ironis

Ironisnya, meski rencana PAMBG ini dapat diterka arahnya, dari berbagai pemberitaan, Badan Gizi Nasional (BGN) malah sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan skema asuransi, nantinya untuk karyawan SPPG akan menggandeng BPJS TK, sementara untuk penerima manfaat akan melibatkan dua asuransi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum.

Adapun premi untuk karyawan SPPG adalah Rp 16.000 per orang per bulan, sementara untuk penerima manfaat saat ini masih didiskusikan dan belum mencapai angka final. Luar biasa. Matang sekali rencana "merampoknya" itu.

Dari beberapa pihak yang menyoroti tentang rencana "perampokan uang negara" melalui PAMBG ini, persoalannya tidak sepele. Karena dalam pelaksanaannya ada hal admimistrasi yang wajib di urus. Seperti skema asuransi, verifikasi hingga pembayaran premi yang membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit.

Yang pasti, secara nalar, akal sehat, PAMBG adalah program yang tidak efisien dan hanya membuang-buang anggaran negara saja. Meski dalihnya PAMBG diberikan kepada para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat.