Politik hari ini bukan lagi urusan visi, melainkan urusan diksi. Yang diperebutkan bukan cuma kursi, tapi juga kosa kata.

_EDAS

_{Penulis, Ahmad Wansa Al-faiz}

Politik hari ini bukan lagi urusan visi, melainkan urusan diksi. Yang diperebutkan bukan cuma kursi, tapi juga kosa kata. Bahasa menjadi infrastruktur kekuasaan,  jalan raya tempat mobil-mobil retorika melintas. Polisi lalu lintas-nya bernama aparat, dan penonton jalanan bernama rakyat.

Bahasa yang Membius

Setiap rezim punya kamusnya sendiri. Kata “reformasi” jadi mantra sakti, meski isinya hanya daur ulang janji basi. Kata “demokrasi” jadi gula-gula, padahal di baliknya hanya mesin oligarki yang mengunyah sumber daya. Bahasa politik tidak pernah polos, ia adalah kosmetik kekuasaan, bedak tebal yang menutupi wajah bopeng sebuah sistem yang membusuk.

Tragedi Sosial di Balik Kata-Kata

Bahasa politik selalu menyajikan janji manis, tapi di panggung realitas rakyat menelan pahit. Itulah tragedi sosial kita: rakyat disebut saudara, tapi diperas pajaknya. Rakyat disebut “tuan”, tapi dipaksa antre sembako. Disebut “pemilik kedaulatan”, tapi suara mereka dijual ke pasar gelap politik uang.

Bahasa di mulut penguasa adalah doa, tapi di tubuh rakyat berubah jadi luka.

Norma Budaya sebagai Properti Panggung

Politik selalu pandai meminjam ornamen budaya. Mereka mengutip ayat, membakar semangat adat, memakai jargon moralitas. Tapi jangan tertipu: itu semua hanya properti panggung, seperti wayang tanpa dalang.

Norma budaya yang seharusnya jadi pedoman hidup, direduksi jadi latar belakang konferensi pers, atau slogan kosong dalam spanduk kampanye.

Politik Adalah Seni Tragedi

Di tangan para politisi, bahasa berubah jadi senjata. Kata-kata dipelintir, norma diperdagangkan, tragedi disulap jadi tontonan nasional. Kita dipaksa menonton drama murahan bernama pembangunan, stabilitas, atau perubahan. Padahal isinya cuma rotasi wajah lama dengan kostum baru.

Maka benarlah politik adalah seni menyajikan infrastruktur bahasa kekuasaan, di mana tragedi sosial diproduksi, dan norma budaya dijadikan dekorasi.

Jika rakyat masih percaya pada bahasa politik, berarti kita sedang menulis babak baru tragedi, yakni drama panjang berjudul Kebohongan Kolektif. Di atas panggung, politisi bersandiwara. Di bawah panggung, rakyat bertepuk tangan.
Itu bukan demokrasi. Itu adalah opera sontoloyo dengan tiket termahal: masa depan kita sendiri.