Dalam dunia politik modern, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam ruang tarik-menarik antara kepentingan kekuasaan

Ilustrasi Hubungan Hukum, Politik Dan Konsekuensi.

_EDAS

Dalam dunia politik modern, hukum tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berada dalam ruang tarik-menarik antara kepentingan kekuasaan, aspirasi masyarakat, dan citra global suatu negara. Kasus Lokataru menjadi contoh nyata bagaimana terminologi hukum — khususnya penghasutan — dapat menjadi perdebatan serius : apakah ia digunakan sesuai logika hukum (rasio legis) atau justru menjadi instrumen politik yang lentur?

Erosi Legitimasi dan Polarisasi

Di ranah domestik, penarikan kritik sosial ke dalam ranah kriminal akan berdampak luas. Hukum bisa kehilangan wajahnya sebagai pelindung warga sipil, dan berubah menjadi alat kekuasaan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terkikis.

Situasi ini mudah berkembang menjadi polarisasi. Sebagian melihatnya sebagai kriminalisasi, sebagian lain memandangnya sebagai ketegasan negara. Dalam kondisi ini, ruang publik berpotensi menjadi steril dari kritik, karena masyarakat memilih diam ketimbang berisiko.

Tekanan HAM dan Citra Demokrasi

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang menjunjung HAM. Namun, bila hukum digunakan untuk menekan kritik, maka citra itu mudah tercoreng. Dunia internasional — mulai dari NGO global hingga lembaga seperti PBB — akan mengawasi dan memberi tekanan. Bahkan, isu HAM sering kali menjadi alat tawar dalam diplomasi internasional, yang bisa berdampak pada hubungan dagang maupun politik.

Rasio Legis yang Ditinggalkan

Istilah penghasutan seharusnya digunakan dengan hati-hati, hanya ketika ada bukti jelas bahwa sebuah tindakan atau ujaran memang dirancang untuk memicu kekerasan. Bila istilah itu digunakan terlalu longgar, maka hukum kehilangan konsistensi dan tujuan utamanya. Rasio legis menuntut agar hukum tetap berpihak pada perlindungan warga sipil, bukan justru melemahkan mereka.

Preseden Berbahaya

Jika advokasi terhadap kasus ini gagal, ia berpotensi menjadi preseden. Kritik sosial kapan pun bisa ditarik ke ranah pidana, dan ruang sipil semakin sempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan melemahkan legitimasi pemerintah di mata rakyat, sekaligus memperburuk posisi Indonesia di mata global sebagai demokrasi yang rapuh.

Kasus Lokataru bukan hanya soal individu yang dituduh, melainkan cermin dari arah politik hukum Indonesia. Pertanyaan yang perlu kita ajukan bersama adalah: apakah hukum masih berdiri sebagai pelindung, atau sudah berubah menjadi instrumen politik? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan kualitas demokrasi kita, baik di mata rakyat sendiri maupun di mata dunia.