Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan dinaikkan. Wakil Presiden Yusuf Kalla malah mengatakan bahwa bulan November 2014 penyesuaian harga BMM akan diumumkan pemerintah. Sementara itu gejolak penolakan kenaikan BBM terjadi dimana mana. Mahasiswa Makassar mulai bergerak, di beberapa tempat lainnya demontrasi penolakan rencana kenaikan BBM semakin sering di beritakan televisi. Harga belum naik antrian BBM telah mengular dan kamtibmas mulai terganggu karena terjadi unjuk rasa penolakan kenaikan harga BBM.
Kader PDIP yang seharusnya mendukung penyesuaian harga BBM justru sebaliknya menolak. Effendy Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka kader militant PDIP menyatakan terus terang di sosial media bahwa mereka tidak menyetujui kebijakan pemerintah Jokowi. Nampaknya PDIP konsisten membela wong cilik seperti yang yang selalu mereka suarakan ketika ada rencana kenaikan harga BBM di pemerintahan sebelumnya.
Akibat awal dari rencana kenaikan harga BBM sudah dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Antrian di Stasiun BBM memanjang karena masyarakat ingin mendapatkan atau mungkin menyimpan stock BBM sebanyak banyaknya sebelum BBM benar benar dinaikkan. Dampak kenaikan harga bahan pokok sudak mulai terjadi dimana mana. Entah bagaimana lagi ketika harga BBM benar benar dinaikkan nanti. Harga bahan pokok kebutuhan primer akan naik sebagai reaksi kaget dimana kenaikan harga itu terkadang tidak realistis.
Alokasi anggaran transportasi rakyat akan meningkat sehubungan pihak penyedia jasa angkutan pasti segera menaikkan ongkos angkut orang dan barang. Apakah kenaikkan BBM ini bisa diatasi dengan pendistribusian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk rakyat miskin ? Waktu lah yang akan menjawabnya, karena untuk mengisi perut lapar tidak bisa ditunda sementara penghasilan harian tidak bisa disesuaikan.
Sebaiknya pemerintah berkuasa tidak terburu buru menyesuaikan harga BBM. Pemerintah yang baru seumur jagung di kuatirkan tidak kuat menerima aksi penolakan rakyat yang terdeteksi dari aksi perlawanan yang muncul hampir di seluruh tanah air. Apabila kartu kartu yang dikeluarkan Pemerintah dimaksudkan untuk meredam aksi penolakan ada baikknya kartu kartu itu telah terdistribusi secara merata dalam jangka waktu minimal 6 bulan maka pemrintah boleh memposisikan disi untuk mengatur biaya biaya yang tidak produltig di kementrian. Penolakan rakyat tidak akan sebesar sekarang harga BBM di naikkan di bulan November 2014 karena rakyat belum merasakan secara langsung manfaat dari kartu kartu tersebut.
DPR RI yang masih dalam kondisi terbelah nampaknya belum kosentrasi terhadap rencana Pemerintah. Namun dengan posisi oposisi dari Koalisi Merah Putih bisa jadi penolakan dari pihak legislatif akan menyeruak di berita kancah nasional. Walaupun menyesuaikan harga BBM adalah hak Pemerintah berkuasa, ada baiknya didengarkan dahulu masukan dari Rakyat dan DPR sembari mencari solusi adequad mengatasi subsidi BBM yang semakin membengkak.
Point dari posting ini adalah meminta pemerintah berpikir berulang kali sebelum memmutuskan kebijakan yang berakibat terjadinya gangguan kamtibmas. Kamtibmas yang kondusif adalah harga mahal yang wajib di pertahankan agar pembangunan bisa berjalan lancar. Satu hal lagi yang perlu diperhitungkan pemerintah adalah adanya oknum oknum yang mempunyai agenda lain menggunakan unjuk rasa rakyat untuk menggoalkan maksud memporak porandakan kesatuan dan persatuan Indonesia Raya .
Salam salaman
Ikuti tulisan menarik Thamrin Dahlan lainnya di sini.
