x

Iklan

Thamrin Dahlan

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

[BBM Naik] Rakyat (Miskin) Menyuapi Pemerintah?

Ironis memang, ditengah kemiskinan nan melanda sebagian rakyat, justru Kabinet Kerja menyesuaikan harga BBM. Padahal UUD 45 Pasal 33 mangamanatkan kewajiban negara (pemerintah) mensejahterakan rakyat di tengah berlimpahnya sumber daya alam nusantara.

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Kenaikan Harga BBM, sesungguhnya mengisyaratkan dan membuktikan bahwa rakyat (+miskin) terpaksa ikut menyumbang kocek Pemerintah. Sumbangan itu seperti mengisi kotak amal Kabinet Kerja yang dimulai dengan satuan 2000 perak sesuai dengan kenaikan harga premium setiap liter. Jumlah sumbangan rakyat bila di kalkulasi dengan hitungan dasar pokok 2000 perak maka kalkulator membuat rumus seperti ini. Setiap aksi di X 2000 perak X perhari x 30 (bulan) di x jumlah penduduk Indonesia. Duit yang terkumpul sebesar 100 triliun. Salut kepada kepedulian rakyat ditengah keterpaksaan masih bisa berderma untuk Pemerintah Kabinet Kerja.

Lucu juga rasanya dan agak janggal, kenapa rakyat miskin ikut diajak mendermakan uang yang hanya segitu gitunya untuk pemerintah. Bukannya kebalik, seharusnya pemerintah yang membantu rakyat miskin sesuai amanat UUD 45 Pasal 33 khususnya pasal 2 dan 3 yang tertulis demikian: Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tak habis pikir apabila menggunakan logika sederhana tanpa perhitungan menjlimet entah seberapa banyak duit rakyat terkumpul untuk disumbangkan pemerintah dalam setahun. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2000 per liter ini akan menambah belanja produktif di atas Rp 100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan mewujudkan visi Presiden Joko Widodo seperti pembangunan sektor maritim. Jadi, bila dihitung rata rata, maka jumlah summbangan rakyat untuk kotak amal pemerintah 100 triliyun di bagi 250 juta rakyat maka hasilnya hitung sendiri…….

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jadi pada posisi rakyat berderma atau menymbang duit melalui kotak amal yang terdapat di setiap SPBU untuk memenuhi kocek pemerintah bisakah di terjemahkan dengan satu kalimat saja.  Kalimat pendek dan sederhana itu adalah Rakyat Miskin Menyuapi Pemerintah seperti yang tergambar pada karikatur yang menyertai tulisan ini.  Mohon maaf beribu maaaf dan minta ampun berbapak ampun apabila kesimpulan ini tidak pada temaptnya.

Hitungan diatas adalaj sejumlah duit yang disumbangkan secara riel. Sekarang mari kita hitung pengeluaran rakyat lainnya sebagai dampak kenaikan harga BBM. Teori domino bermain disini. Setiap pergerakan manusia dan barang serta jasa yang menggunakan transportasi dipastikan akan ikutan naik. Bukan sekedar naik, tetapi penyesuaian harga itu terkadang digunakan oleh para spekulan untuk mengeruk keuntungan sebesar seberasnya. Ujung ujungnya rakyat semakin sengsara karena penghasilannya tidak bertambah sementara pengeluaran luar biasa meningkat. Jadilah kita ingat kepada pepatah nenek moyang “besar pasak dari pada  tiang “. Bukan karehna rakyat miskin boros tetapi rakyat menderita karena disengsarakan oleh kebijakan pemerintah.

Guna meminimalisir dampak kenaikan harga BBM Kabinet Kerja menyediakan 3 kartu. Seorang teman berseloroh untuk bisa main kartu secara sempurna minimal di perlukan 52 kartu . Mungkin maksudnya kartu remi yang terdiri dari 4 corak berwarna di mulai dari King, Queen dan Jack serta As dan hulubalang dari angka 2-9. Tentu saja tidak sedemikian parah harus menngeluarkan kartu sebegitu banyak demi menutupi kebutuhan riel rakyat miskin. Masalahnya bukan terletak pada kartu kartu itu, justru persoalan dimulai ketika distribusi kartu yang tidak merata dan cukup lama sampai di tangan rakyat miskin sementara harga sembako telah membumbung tinggi. Selain itu masih terdapat kekisruhan data sehingga warga yang berhak justru tidak tercover. Masalah baru timbul pula, expired date (masa berlaku) kartu dipermasalahkan, apakah setelah badai berlalu maka kartu itu hilang pula ke sakti an nya alias tak berfungsi lagi.

Pikiran menyeleneh atau dalam fatwa modern disebut sebagai out of box muncul lagi sebagai bagian tak terpisahkan dari crazy idea. Seorang teman nyeletuk, " oke harga BBM silahkan dinaikkan, tapi jangan selamanya ya Pak Presiden. Nanti setelah kotak amal atau kocek pemerintah penuh, tolong dong harga BBM diturunkan lagi " Sejatinya inilah salah satu usulan sederhana tapi masuk akal. Malah seorang teman dari Makassar yang pusing menghadapi demonstrasi mahasiswa setiap hari malah telah menimbulkkan korban yang tiada ujungnya menyampaikan saran kepada Pak JK agar khusus di Makssar harga BBM tidak di sesuaikan……. Wadoh.

Salam salaman

Ikuti tulisan menarik Thamrin Dahlan lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu

Terpopuler

Pagan

Oleh: Taufan S. Chandranegara

5 hari lalu