Nilai Kurs Dan Harga BBM Tak Menentu, Bagaimana Perkonomian Indonesia Sebaiknya?

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Bagikan Artikel Ini
img-content0
img-content
Iklan
img-content
Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

Nilai kurs dan harga BBM sejak negara Indonesia di Nahkodai oleh Jokowi-JK terus mengalami fluktuasi yang tak menentu yang berimbas pada perekonomian Indonesia terus tegerus. Lantas bagaimanakah maslah perekonomian ini bisa diselesaikan?

Banda Aceh, Edev- Awal pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai pemegang nahkoda kepimimpinan Republik Indonesia, perekonomian Indonesia dihadapi berbagai ketidakpastian, hal ini menyebabkan ketidakyakinan masyarakat terhadap target pertumbuhan ekonomi yang digodok pemerintah tahun ini sebesar 5,7 persen. Permasalahan ekonomi yang paling banyak dibicarakan pada awal tahun 2015 hingga saat ini adalah jatuhnya nilai tukar secara terus menerus dan sempat menyentuh angka lebih Rp 13.000 per-USD. Anjloknya nilai tukar rupiah tersebut lebih disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dimana ketidakpastian ekonomi global diantaranya, pelambatan perekonomi beberapa negara seperti AS, Jepang, China dan Eropa.
 
Anjloknya nilai tukar rupiah hingga Rp 13.000 ini menurut Ekonom Indef Eko Listiyanto (sindonews.com, 4/3) dengan pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 5,7% akan sulit terealisasi apabila rupiah masih berada dikisaran Rp12.900-Rp13.000 per USD. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut pemerintah harus berusaha agar rupiah bisa kembali ke level Rp12.500 per USD. Dia mengasumsikan, apabila iklim Indonesia bisa membaik serta suku bunga lebih kompetitif maka ke depan pertumbuhan ekonomi dapat segera membaik. Namun, masih terdapat persoalan baru di mana pada kuartal III atau IV akan ada pembayaran bunga utang luar negeri yang bisa kembali menekan rupiah. Jika rupiah tidak bisa menguat artinya jika Indonesia ingin impor akan membutuhkan harga yang lebih mahal atau tinggi. Sehingga dapat menekan pertumbuhan. Jadi 5,1%, menutur Eko, angka pertumbuhan sebesar itu sudah realistis dan memasukan beberapa variabel
 
Selain itu, lima kali perubahan harga BBM yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla terhitung sejak Oktober 2014 sampai Maret 2015 juga menjadi perbincangan. Dilansir merdeka.com alasan pemerintahan kali ini menaik-turunkan harga BBM adalah untuk memperbaiki pengelolaan anggaran yang lebih sehat, karena selama ini banyak anggaran yang dihabiskan hanya untuk konsumsi, alasan lainnya adalah kebijakan ini merespon harga minyak dunia yang bergerak fluktuatif. Ini mengartikan bahwa harga BBM dalam negeri dilepas mengikuti perubahan harga minyak dunia dan pemerintahan menghapus subsidi untuk menghemat anggaran yang dapat digunakan untuk hal lain yang lebih menguntungkan seperti pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga dapat meningkatkan investasi dengan mengundang investor asing, hal ini dianggab tentu akan memperluas lapangan kerja.

Menimbang Untung dan Rugi

Naik maupun turunnya nilai tukar secara teori memang bisa menjadi keuntungan maupun sebaliknya bagi Indonesia, namun untung dan rugi tersebut harus dilperhatikan secara seksama berapa besar perbandingannya dengan pertumbuhan ekonomi. Rendahnya nilai mata uang rupiah saat ini menjadi kendala yang serius bagi Indonesia, hal ini dikarenakan ketergantungan impor yang masih sangat besar serta ekspor yang beberapa tahun terakhir secara umum mengalami penurunan, hal ini dikarenakan ekspor Indonesia yang masih bergantung pada ekspor barang komoditi (mentah). 

 
Beberapa tahun terakhir harga-harga barang komoditi di pasar dunia jatuh sehingga menyebabkan penurunan ekspor yang sangat signifikan, contohnya kita bisa mengingat  krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 yang salah satunya disebabkan harga komoditas dunia yang anjlok sehingga neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit yang cukup lebar, hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus segera terselesaikan karena ketergantungan pada barang komoditi akan membuat Indonesia sangat tergantung pada volatilitas harga komoditas di pasar internasional. 
 
Dalam hal ini tentu pemerintah harus belajar dari segudang pengalaman negeri ini yang sudah beberapa kali jatuh kedalam krisis ekonomi. Kebijakan yang tentu harus pemerintah lakukan untuk meningkatkan daya saing ekspor adalah dengan meningkatkan value added dari barang-barang ekspor dengan lebih banyak mengekspor barang-barang manufaktur yang bernilai lebih tinggi. Semakin meningkatnya daya saing ekspor, tentu akan berimbas pada pendapatan negara yang lebih banyak sehingga nilai tukar Rupiah menjadi lebih kompetitif di pasar valuta asing, sehingga eksistensi nilai tukar Rupiah menggambarkan perekonomian Indonesia.
 
Sementara dari naik-turunnya harga BBM yang sudah berkali-kali terjadi di era Jokowi-JK ada beberapa hal positif dan negatif yang bisa kita rasakan saat ini. Positifnya adalah banyaknya anggaran yang disubsidi untuk BBM dapat diplotkan kepada hal-hal lain yang lebih produktif, sehingga ekonomi dapat tumbuh dengan baik, selain itu ketergantungan yang tinggi yang dihadapi masyarakat terhadap BBM perlahan akan terhapus yang juga mendorong adanya inovasi-inovasi baru yang bisa menggantikan BBM. Negatifnya dari naik-turunnya BBM adalah masyarakat menghadapi ketidakpastian terhadap fluktuasi harga BBM serta masyarakat tidak siap dalam menghadapi perubahan harga beragam komoditas pokok,  hal ini dikarenakan komunikasi yang belum terlaksana dengan baik oleh  pemerintah kepada publik terkait kenaikan BBM dan lemahnya manajemen pengelolaan harga BBM. 
 
Selain itu fluktuasi harga BBM yang tidak menentu seperti beberapa bula terakhir  ini telah cukup banyak membawa dampak bawaan seperti biaya transportasi, komoditas pangan dan logistik yang kembali merangkak naik. Namun lacurnya, sampai sekarang, pemerintah belum memiliki manajemen pengaturan harga barang dan tata niaga yang sesuai dengan fluktuasi harga BBM, akibatnya harga barang tersebut hanya akan merespons ketika harga BBM naik.
 
Positif dan negatif dari fluktuasi BBM yang sudah kita rasakan hingga saat ini, terasa banyak yang lebih besar adalah sisi negatifnya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan khusus dari Pemerintah dalam mengontrol harga akibat pengaruh kenaikan harga BBM serta jika perlu terapkan saja kebijakan subsidi kembali dengan angka yang dianggab optimal, jangan diturun-naikkan, hal ini untuk membiasakan masyarakat terbiasa dengan kondisi harga BBM yang sudah ada dan rasa keridakpastian hilang, dengan tidak begitu tingginya subsidi BBM, pemerintah juga masih bisa mengalokasikan dana untuk hal yang lebih produktif untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia.
 
 
 
Penulis: Tajul Ula 

email: tajulula32@gmail.com 

Bagikan Artikel Ini
img-content
Tajul Ula

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Baca Juga











Artikel Terpopuler











Terpopuler di Peristiwa

img-content
img-content
img-content
img-content
Lihat semua