Dalam sebuah pertemuan perencanaan program sebuah NGO yang memperjuangkan hak-hak Difabel, saya berbincang dengan seorang difabel paraplegia (patah tulang belakang), Imam Subaweh namanya. Bencana gempa bumi Bantul tahun 2006, menjadikannya lumpuh bagian bawah tubuhnya.
Semakin malam, obrolan semakin menarik. Tak hanya membincang persoalan-persoalan umum isu difabel, seperti tuntutan seluruh ruang harus aksesibel bagi teman-teman difabel, tuntutan inklusifitas. Tetapi masuk ke ranah yang menjantra jauh ke depan. Bagaimana Indonesia memberikan perhatian serius dan pemenuhan hak-hak teman-teman difabel.
Obrolan ini tak lagi teknis, melainkan menembus ranah paradigmatik. Menggugat cara pandang negeri ini terhadap warganya yang difabel. Bukan soal yang mudah, banyak hal harus dilakukan. "Jalan itu panjang, bahkan mungkin terjal,"katanya.
Menjadikan Indonesia ramah difabel. Begitu kira-kira yang saya tangkap dari semangat perbincangan dengan Imam Subaweh. Dari sini, mulai memetakan bagaimana cara pandang masyarakat terhadap teman-teman difabel. Manifestasinya pada sikap belas kasihan, mengucilkan, dan memandang rendah. Kenapa disebut manifes? Sebab ada akar sikap dan tindakan yang melahirkannya. "Normalitas dan Abnormalitas," kata Imam Subaweh.
Saya tertantang membaca, menelusuri informasi terkait dengan pernyataan Imam Subaweh. Saya menemukan banyak kajian mengenai normalitas dan abnormalitas. Teman-teman difabel menyebutnya, penghapusan paradigma ini akan menjadi langkah strategis penghilangan seluruh tindakan diskriminatif, pengucilan sosial dan kekerasan.
Dalam paradigma ini, difabel disebut sebagai abnormal karena pikirannya, tubuhnya, tak sesuai dengan rumusan mengenai manusia pada umumnya, manusia yang memenuhi definisi nornal. Mereka yang memiliki jari jemari lima di tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Mereka yang meiliki dua kaki, dua mata, dua telinga. Mereka yang bisa berjalan dengan dua kakinya. Di luar definisi ini, disebut abnormal, tak sesuai dengan kenormalan.
Paradigma normalitas harus digeser, dilawan, dan menggantinya dengan cara pandang yang berbeda. Tak ada pembagian normal dan abnormal, semuanya ada begitu saja, dan harus diakui sesuai dengan adanya. Tak ada kategori yang harus mejadi pembanding dan dibandingkan.
Ketika masyarakat sudah terbebas dari paradigma normalitas dan abnormalitas, mereka akan bisa mendesak pemerintah menghapuskan kebijakan-kebijakan yang menumbuhkan dan merawat paradigma ini. Tak ada lagi sebutan anak dan anak berkebutuhan khusus. Sebab setiap anak memamg meiliki kebutuhan yang unik sesuai dengan potensi tumbuh kembangnya.
Tak ada lagi istilah penyandang, sebab semua yang ada dalam diri mereka bukanlah sesuatu yang dicita-citakan, diusahakan dengan sekuat tenaga. Menyebut teman-teman difabel sebagai penyandang tak hanya sesat secara semantik dan kebahasaan, seperti menyebut penyandang gelar sarjana, penyandang kejuaraan olahraga.
Menjadikan Indonesia ramah difabel, ketika Indonesia berumur seabad kemerdekaannya, mungkin penting diharapkan, tetapi sangat mungkin pula untuk diragukan. Tigapuluh tahun bukan waktu yang panjang untuk mengubah paradigma, yang akan mengubah pada seluruh ranah, infrastruktur, ruang publik, dan juga ruang politik dan keuasaan.
Siapa yang berani menjawab, tigapuluh tahun ke depan, negeri ini dipimpin presiden dari komunitas difabel. Saya berani merancang, tapi sedikit ragu untuk menjawab, BISA! Anda?
Ikuti tulisan menarik Mukhotib MD lainnya di sini.
