Menjadi tuan rumah perhelatan akbar sekelas Asian Games adalah urusan yang sangat serius. Asian Games, ajang perlombaan berbagai macam cabang olahraga yang diikuti oleh wakil-wakil dari negara-negara Asia adalah ajang sport nomor dua terbesar di dunia, di atasnya tentu saja adalah Olimpiade yang diikuti oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia. Sebagai gambaran pada Asian Games ke 17 tahun 2014 lalu yang berlangsung di Incheon Korea Selatan, sekitar 13.000 atlit pelatih dan offisial berdatangan dari 45 negara dan mengikuti 36 cabang olahraga. Tentu saja menyelenggarakan acara sebesar itu dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 3 tahun adalah pekerjaan raksasa.
Vietnam, sebenarnya adalah negara yang mendapat hak untuk menjadi tuan rumah Asian games ke 18 yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2019. Tetapi gelombang krisis ekonomi yang melanda dalam belakangan ini membuat Vietnam memilih untuk mengundurkan diri. Dan Indonesia, yang terakhir kali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 1962, melihat peluang ini dan berkat diplomasi dan lobby Indonesia di Olympic Council of Asia (OCA) Indonesia mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah Asian Games ke 18 yang penyelenggaraannya diajukan lebih awal satu tahun dari yang direncanakan dengan pertimbangan waktunya bertabrakan dengan agenda Pemilihan Presiden yang jatuh pada tahun 2019.
Kuatnya lobby Indonesia di Olympic Council of Asia tak lepas dari kemampuan dan kepemimpinan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo yang piawai menggalang persetujuan dari dewan pimpinan OCA yang merupakan perwakilan International Olympic Committee (IOC) untuk wilayah Asia. Pengalaman, kerja keras, dedikasi dan kemampuan lobby jaringan bisnis internasional membuat sosok Rita sulit untuk digantikan.
Hal itu yang diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Agum Gumelar kepada wartawan, Selasa malam (27/10/2015) lalu. Selepas menghadiri acara peluncuran buku, Agum mengatakan bahwa sosok seorang ketua KOI harus mempunyai lobby internasinal yang bagus.
"Susah mencari pengganti Rita, karena dia sudah melakukan semacam diplomasi yang agresif di kancah organisasi olahraga internasional. Dan itu sudah bagus sehingga Konsil Olimpiade Asia memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk menjalankan Asian Games. Itu tidak lepas dari peran Rita," kata Agum.
Agum Gumelar mengatakan bahwa mencari Ketua Umum yang punya kompetensi di KOI lebih sulit daripada mencari Ketua KONI. "Karena ketua umum KOI adalah orang yang berkaitan dengan hubungan internasional. KOI sebagai bagian dari IOC (Komite Olimpiade Internasional) adalah ajang diplomasi jaringan internasional," kata Agum yang yakin bahwa kongres KOI di akhir bulan ini adalah satu-satunya forum yang resmi untuk memilih ketua umum dan komite eksekutif.
Harapan Agum adalah selama proses menjelang pelaksanaan kongres tidak terjadi kericuhan yang akan merugikan banyak pihak. "Kalau kisruh kepercayaan OCA (bisa runtuh) bisa menarik hak penyelenggaraan Asian Games dari Indonesia karena kepercayaan luntur," papar Agum.
Agum menilai bahwa pelakasanaan kongres KOI nanti harus bercermin pada pengalaman yang sudah-sudah. Konflik di sepakbola belum selesai ternyata muncul lagi kisruh dalam rapat-rapat KOI. Agum menilai bahwa jika persiapan belum selesai, kemelut olahraga selalu muncul dalam pemberitaan maka hal ini adalah kendala yang paling besar dalam persiapan pelaksanaan Asian Games. Jika persiapan terganggu Agum tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan pembinaan atlit dan persiapan sarana dan prasarana fisik yang harus dikejar.
"Saya tidak bisa membayangkan jika kongres nanti bakal gagal. Itu artinya, jalan menuju Asian Games bakal terjal. Terburuk, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia bisa menurun. Termasuk IOC yang akan mempertimbangkan kembali penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games. Kalau 31 Oktober nanti deadlock, lebih baik Indonesia jangan jadi tuan rumah Asian Games 2018. Nanti bikin malu," pungkas Agum.
Pentingkan Dialog
Kisruh dan ketegangan yang telah berlangsung beberapa lama akhirnya menunjukkan tanda-tanda mulai mencair. Pihak pimpinan KOI akhirnya membuka pintu dialog dengan kubu "serba guna" yang merupakan perkumpulan dari berbagai pengurus cabang olahraga yang membentuk tim penjaringan Ketua Umum KOI di luar tim yang dibentuk oleh pengurus KOI.
Karena aksi tersebut banyak pengurus dari organisasi cabang olahraga itu mendaat peringatan keras dari KOI. Bahkan organisasi internasional cabang olahraga Gulat sempat mengeluarkan surat ancaman akan mendapat sanksi internasional jika pengurus cabang olahraga gulat di Indonesia ditengarai terlibat terlalu banyak dalam proses politik yang terjadi. KOI sendiri bahkan mengeluarkan surat teguran keras kepada para pengurus cabang olahraga yang lain dengan ancaman pembekuan dan kehilangan hak suara dalam kongres yang akan berlangsung nanti.
Dihadapkan pada situasi yang cukup sulit akhirnya kubu "serba guna" melunak, mereka melakukan audiensi dengan KOI pimpinan Rita Subowo dengan mengajukan tiga tuntutan. Tuntutan itu adalah agar pertama, KOI mencabut surat teguran terhadap pengurus cabang olahraga yang ada di dalam pihak "serba guna". Kedua agar KOI memberika status peserta kongres bagi 9 (sembilan) cabang olahraga yang disahkan dalam RAI 2015. Ketiga, agar KOI mengembalikan status Pengurus Besar Pordasi (Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) sehingga memiliki hak suara di dalam kongres.
Pihak KOI, yakni Rita Subowo di depan wartawan mengatakan pada hari Kamis lalu (22/10/2015). "Jadi kita masih membuka dialog dengan PB-PB terutama mereka yang membentuk tim koordinasi atau apalah itu, supaya mereka kembali dalam satu payung menuju kongres KOI. Kita akan tanya mereka maunya seperti apa. Karena kami inginnya supaya kongres ini berjalan dengan sukses, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Anggota tidak membentuk tim-tim lain di luar yang telah ditunjuk secara resmi oleh KOI," ungkapnya.
Ditambahkan Ketua Komisi Sport for All KOI, Ade Lukman, intinya sementara ini isu pembekuan PB/PP tidak ada. Dialog yang nantinya akan dilakukan dengan 8 cabor yang mendapat peringatan, diyakininya akan mendapatkan suatu solusi yang terbaik, buat PB dan jalannya kongres nanti.
'Meskipun ada pertentangan, namun kami akan tetap mengundang mereka (PB) yang di jalur serba guna. Kita tetap undang karena mereka masih terdaftar sebagai anggota KOI. Terlebih kebanyakan dari mereka bukan merupakan perwakilan cabor karena mandatnya bukan dari Ketua PB/PP. Sari dulu yang namanya pembekuan itu selalu dihindari, karena tidak mau membekuan dan dibekukan, tapi kita setidaknya harus menjunjung tinggi AD/ART," imbuhnya kemudian.
Sebagai informasi, 8 (delapan) pengurus cabang olahraga yang mendapat surat teguran dari KOI adalah Doddy Iswandi (PB PGSI-Gulat), Timbul Thomas Lubis (PB Perkemi-Kempo), Bambang Rus Effendi (PB IPSI-Pencak Silat), Dasril Anwar (PB FOKSI-Kabbadi Gulat India), Indra Wargadalam (PB Perbakin-Menembak), Anjas Rivai (PSTI-Sepak Takraw), Johanna Sri Ambarwati (PP Iodi-Dancing) dan Hans Nayoan (PB Ikasi-Anggar).
Ikuti tulisan menarik Ronggo Warsito lainnya di sini.
