Dalam sebuah diskusi di sebuah rumah makan di Jakarta, Profesor Riset Ilmu Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, bahwa salah satu indikator demokrasi itu hidup dalam sebuah kontestasi politik bisa dilihat dari seberapa besarnya partisipasi pemilih. Bila partisipasi melempem, apalagi rendah, bisa dikatakan demokrasi 'kurang rasa' alias hambar.
Nah, untuk mendongkrak partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah serentak, pemerintah memutuskan tanggal 9 Desember 2015, sebagai hari pemungutan suara ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tujuannya tentu masyarakat atau pemilih akan lebih punya waktu luang untuk menunaikan hak pilihnya. Sehingga partisipasi bisa meningkat.
Tapi, antara tujuan dengan fakta di lapangan kerapkali tak segaris lurus. Partisipasi yang diharapkan bisa melonjak tinggi ternyata tak tercapai. Bahkan, orang memilih libur beneran di hari pemungutan suara.
Mochammad Nadlir, wartawan Viva.co.id punya cerita menarik, kala ia meliput hiruk pikuk di hari pemungutan di Kota Batam, Kepulauan Riau. Saat itu, Nadlir meliput di sana ikut dengan tim pemantau yang dikirim Kementerian Dalam Negeri. Dari hasil pandangan matanya di Kota Batam, warga ternyata lebih senang datang ke Mall ketimbang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya TPS pun hanya dikunjungi segelintir pemilih. Partisipasi pun tetap rendah.
"Di hari pemungutan suara justru mall yang penuh, sementara TPS sepi-sepi saja." kata Nadlir mengisahkan kembali pengalamannya meliput Pilkada di Kota Batam. Nadlir menceritakan itu kembali di acara bincang-bincang santai dengan Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Pak Yuswandi A Temenggung dan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Pak Doddy Riatmadji, Senin 21 Desember 2015.
Hari itu Pak Yuswandi dan Pak Doddy mengajak para wartawan, terutama yang kemarin ikut menempel dengan tim pemantau Kemendagri ke beberapa daerah berbincang soal Pilkada. Pak Yuswandi ingin mendengarkan langsung apa yang dilihat dan direkam para wartawan selama hari pemungutan, 9 Desember kemarin.
Nadlir juga menceritakan upaya yang dilakukan penyelenggara untuk mendongkrak partisipasi pemilih. Kata dia, penyelenggara mencoba berbagai cara agar warga yang punya hak pilih berbondong bondong ke TPS. Beberapa baliho dibuat, bahkan dengan menggunakan bahasa lain, misalnya memakai bahasa Mandarin. Harapannya baliho tentang Pilkada berbahasa Mandarin itu bisa menggugah antusiasme warga etnis Tionghoa yang punya hak pilih datang ke TPS. Tapi, usaha tinggal usaha, partisipasi yang tinggi tetap tak tercapai.
Menanggapi itu, Pak Yuswandi sendiri mengatakan, ditetapkannya tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional, tujuannya biar pemilih punya waktu yang banyak menunaikan hak pilihnya. Sebab, jika tak diliburkan, pemilih justru enggan datang ke TPS, karena memilih mementingkan pekerjaannya. Pemerintah pun kemudian memutuskan hari pemungutan suara pemilihan serentak sebagai hari libur nasional.
"Kalau tak diliburkan takutnya kan mengganggu orang yang kerja. Ternyata mencoblos di hari libur dianggap kerja. Libur beneran jadinya," kata Pak Yuswandi.
Tapi apa mau dikata, pemungutan suara telah berlalu. Partisipasi pemilih yang tinggi seperti yang diharapkan tak tercapai. Padahal sudah didukung dengan diliburkannya tanggal 9 Desember. Cobloslah calon, kau ku liburkan, ternyata belum membuahkan hasil maksimal. Warga banyak memilih liburan ke mall, ketimbang liburan sambil mencoblos calon kepala daerah.
"Lain kali mungkin TPS-nya itu pak dibangun dekat mall atau dalam mall, agar sehabis shoping pemilih bisa langsung mencoblos," kata Nadlir memberi usul.
Ikuti tulisan menarik Agus Supriyatna lainnya di sini.
