Penyiksaan PRT, Menunggu Komitmen DPR RI - Analisa - www.indonesiana.id
x

Para pembantu pengganti (infal), menunggu di tempat penyalur jasa tenaga kerja Bu Gito di Cipete, Jakarta, 9 Juli 2015. Saat datangnya Lebaran, para pembantu infal tersebut mampu meraih pendapatan dua kali lipat lebih besar dari hari biasanya. TEMPO/

Mukhotib MD

Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Penyiksaan PRT, Menunggu Komitmen DPR RI

    Dibaca : 1.637 kali

    Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) memperkirakan ada 2-4 orang PRT menjadi korban kekerasan setiap harinya. Sampai pertengahan Februari 2016 ini saja, tercatat 103 kekerasan, 21 kasus di antaranya PRT anak-anak.

    Menurut Lita Anggraini, koordinator Jala Perempuan, 65% dari kasus kekerasan berbentuk multi kekerasan, pelecehan seksual, penyekapan, penganiayaan dan tak dibayar upahnya. Sisanya, 35% merupakan kasus perdagangan manusia yang dilakukan agen penyedia jasa PRT.

    Meski begitu, dalam catatan Jala Perempuan, dari 100 kasus kekerasan yang masuk ke kepolisian hanya 20% saja bisa sampai ke pengadilan. Sisanya, kandas di kepolisian. "80% kasus tak mampu menyentuh majikan pelaku kekerasan," kata Lita Anggraini, saat bicara di Komnas Perempuan, Jakarta.

    Imma Nakhei, dari Komnas Perempuan, dalam pernyataan persnya, mengatakan kasus-kasus PRT umumnya baru diketahui setelah kondisi korban sangat parah. "Penyebabnya, area kerja PRT di ruang domestik yang sering terisolir dari jangkauan publik," katanya.

    Situasi bekerja di ruang domestik ini menguatkan fakta, Pekerja Rumah Tangga termasuk Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA) rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Area domestik merupakan tempat yang membahayakan bagi anak. Dan sudah selayaknya PRTA segera dihapuskan, dan PRT mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi.

    Menurut Imma, penghapusan PRTA dalam segala model dan cara, sejalan dengan pemenuhan hak-hak anak dan sebagai upaya mencegah berulangnya eksploitasi dan kekerasan.

    Persoalan pekerja rumah tangga di Indonesia, kata Imma, sudah menjadi sorotan dunia internasional. Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada dua mekanisme PBB, Universal Periodic Review (UPR) dan Sidang Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yang memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian dan mengupayakan kerja layak bagi PRT, setidaknya melalui Undang Undang Nasional. "Pemerintah dan DPR RI berkewajiban mewujudkannya," katanya.

    Sayangnya, para wakil rakyat belum juga mau memberikan perhatian pada persoalan kekerasan terhadap PRT. Padahal sudah hampir 12 tahun, Jala PRT memperjuangkan perlindungan PRT dengan mendesak pemerintah Indonesia memberlakukan UU PRT. Dan kasus-kasus kekerasan terhadap PRT dan PRTA terus menerus terjadi, dan berulang-ulang menyita perhatian publik.

    PRT menurut Lita bekerja dalam situasi eksploitatif dan perbudakan modern. Mereka juga tak memiliki jaminan dalam menjalankan pekerjaannya. "Negara tak hadir dalam pembelaan terhadap PRT kala mereka mengalami kekerasan," kata Lita.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.









    Oleh: Napitupulu Na07

    2 hari lalu

    Bangun Jutaan Tandon Air Hujan-Padat Karya Tunai, untuk Menambah Cadangan Air Kemarau dan Mengurangi Banjir, serta Dampak Covid 19

    Dibaca : 117 kali

    Pembangunan yang terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi berakibat terjadinya alih fungsi hutan dan ruang terbuka hijau secara masif menjadi: perkotaan, permukiman, areal industri, perkebunan sawit, kawasan pertambangan minerba dan galian C, berbagai sarana transportasi, perladangan berpindah dan lahan gundul kritis terlantar; telah berujung terjadinya banjir-banjir besar di musim hujan,diikuti kekeringan dan kelangkaan air di musim kemarau, serta air kotor / tercemar oleh limbah cair dan sampah yang menyumbat sungai dan drainase sepanjang tahun. Mengatasi masalah ini sekarang pemerintah sedang giat-giatnya membangun banyak bendungan/waduk banjir dan serbaguna bersamaan dengan merehabilitasi hutan dan konservasi lahan (gerhan). Namun upaya gerhan dan bangun waduk-waduk tersebut belum optimal menurunkan debit puncak banjir DPB) yang membesar/meningkat menjadi 5 (lima) kali debit (Q) sebelum alih fungsi tata guna tanah. Untuk mengantisipasi dampak alih fungsi tata guna lahan ini peraturan perundang-undangan terkait Penataan Ruang telah memuat persyaratan prinsip Zero Delta Q (Pertambahan Debit Nol). Tulisan ini menguraikan pentingya menerapkan prinsip Pertambahan Debit Nol ini dengan membuat/membangun jutaan tandon-tandon air hujan di seluruh nusantara; untuk melengkapi dan mengoptilakan upaya yang sedang berjalan tersebut di atas, namun sekaligus dapat menyerap tenaga kerja secara padat karya bagi penduduk yang terdampak pandemi Covid 19.