x

Iklan

Penulis Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB

Bongkar Suap

Bongkar Suap "Pengampunan Pajak"

Dukung penulis Indonesiana untuk terus berkarya

 

 

Ada kasus besar yang bisa diungkap dari kasus "Pengampunan Pajak" yang diketok palu besok  Selasa (28 Juni 2016). Adanya skandal suap yang mengitari anggota parlemen dimana dalam rapat paripurna mereka akan memutuskan RUU "Pengampunan Pajak" menjadi konstitusional, ini amat membahayakan negara, karena kondisi basis data Direktorat Pajak belum siap. Selain pihak Dirjen Pajak belum berkoordinasi dengan pihak pihak terkait soal "harta kekayaan nasional" yang dirampok para bandit, sehingga RUU Pengampunan Pajak ini juga berpotensi mengakui adanya aset negara menjadi milik privat. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kekacauan basis data-lah yang paling menguatirkan, alih alih bukan menambah perluasan basis data pajak, tapi justru mengacaukan data dimana para pengusaha nakal bisa mengatur ulang asetnya dan mengatur biaya pajak.  

 

Kenapa RUU Pajak ini dengan mudah dilakukan, hal ini tak lepas dari operasi politik yang dilakukan Luhut Binsar Panjaitan dalam melakukan operasi senyap menggol-kan RUU Pengampunan Pajak dimana tempat permainan operasi ini ada di Parlemen, operasi ini ditengarai menghabiskan biaya ratusan milyar dalam agar mempermudah eksekusi di lapangan. Luhut adalah orang paling berpengaruh di seputar Presiden. Berkali kali Luhut juga menekan dirjen pajak agar menge-golkan RUU Pengampunan pajak saat ia masih duduk di KSP (Kepala Staf Presiden).  Luhut punya satu aliran ke Parlemen yaitu :Novanto, tapi sebenarnya aksi penggolan ini dilakukan oleh Akom, permainan ini dilakukan oleh barisan Golkar yang memang banyak kepentingan untuk memutihkan pajak banyak pengusaha dan juga nantinya akan mengampuni para penjahat penjahat ekonomi agar mereka pulang ke Indonesia.  

 

 

Kasus "Pengampunan Pajak" ini bisa membahayakan Presiden, karena pada akhirnya Presiden yang harus tanda tangan, sementara info yang diterima Presiden hanya soal "ketiadaan peluru APBN" lantas pengampunan pajak akan menambah likuditas penerimaan APBN.  Rumor adanya permainan duit ini, sebenarnya sudah lama bergulir, tapi tidak meledak di media, karena panggung media diisi persoalan persoalan sosial baik itu rekayasa sosial ataupun soal rebutan jabatan di DKI Jakarta, sehingga berita suap untuk mengegolkan RUU Pengampunan Pajak, jadi aman aman saja.  

 

Pagi tadi ada rumor juga 250 milyar diguyur ke anggota parlemen yang akan mengesahkan RUU Pengampunan Pajak diguyur, ada dua fraksi yang masih berjarak yaitu PKS dan PDIP, anehnya PDIP sebagai Partai penguasa tidak dianggap sama sekali suaranya. Seharusnya baik PDIP ataupun PKS, ataupun Gerindra yang punya idealisme tinggi berdiri dan berteriak kepada publik soal klarifikasi dana suap itu.  

 

Kasus gelontoran dana ratusan milyar untuk mengegolkan RUU Pajak ini harus jadi pertanyaan di Parlemen besok pagi, atau adakan saja konferensi pers bagi pihak pihak politisi yang tau adanya aliran ini dimana hati nuraninya berontak karena adanya hal tidak benar dimana amanah rejeki rakyat dimainkan begitu rupa, bukalah ke publik agar rakyat jelas bahwa RUU ini dimulai dari niat yang tidak jujur.  RUU Pengampunan pajak ini juga merupakan penghinaan atas tulusnya rakyat biasa dalam disiplin membayar pajak, sementara para pengusaha pengusaha berjiwa maling dengan seenaknya meminta pengampunan pajak tanpa adanya hukuman yang berarti, dan lagi apa setelah itu mereka menjadi patuh terhadap kewajibannya membayar pajak?  

 

Tax Amnesty adalah persoalan besar, bila itu dilakukan tanpa kesiapan yang matang, diadakan hanya desakan desakan orang sekitar Presiden seperti Luhut dan tidak menjadi amanah penting dalam distribusi kekayaan pada rakyat di sektor sektor publik, maka ini bencana besar bagi rezim Jokowi.  Intinya, kalau ada kekuatan politik berdiri di depan media, membuka data data adanya aliran suap soal tax amnesty, maka bisa saja sebelum ketuk palu ditarik dulu RUU Tax Amnesty untuk menyelidiki benar tidaknya adanya permainan uang disini. Rumor suap ini sudah jadi omongan diam diam dikalangan anggota Parlemen, mustinya KPK ikut masuk untuk mengklarifikasi adanya isu ini.  

 

Bongkar dulu dana aliran suap "Proyek Pengesahan RUU Tax Amnesty" dimana Golkar yang paling banyak bermain...

Ikuti tulisan menarik Penulis Indonesiana lainnya di sini.


Suka dengan apa yang Anda baca?

Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.












Iklan

Terpopuler

Ekamatra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

Sabtu, 27 April 2024 14:25 WIB

Bingkai Kehidupan

Oleh: Indrian Safka Fauzi (Aa Rian)

Sabtu, 27 April 2024 06:23 WIB

Terkini

Terpopuler

Ekamatra

Oleh: Taufan S. Chandranegara

Sabtu, 27 April 2024 14:25 WIB

Bingkai Kehidupan

Oleh: Indrian Safka Fauzi (Aa Rian)

Sabtu, 27 April 2024 06:23 WIB