Penculikan dan penyanderaan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjadi ditahun 2016 ini seakan-akan telah menjadikan negara ini sebagai ladang uang bagi para perompak di laut, bagaimana tidak, dengan mudah mereka mendapatkan pundi-pundi uang dari hasil tebusan yang dibayarkan Indonesia kepada perompak tersebut. Tak tanggung-tanggung uang tebusannya pun mencapai milyaran Rupiah. Dengan mudahnya mendapatkan uang tebusan dari Indonesia, mereka menjadi ketagihan untuk melakukan tindakan serupa dengan tebusan yang semakin tinggi.
Seperti kita ketahui ditahun 2016 ini telah terjadi 4 kali peristiwa penyanderaan terhadap WNI di Laut lepas, yakni pada 29 Maret 2016 terjadi penyanderaan terhadap 10 WNI yang merupakan anak buah kapal (ABK) kapal TB “Brahma 12” diperairan philipina, oleh kelompok Abu Sayyaf dengan meminta tebusan sekitar Rp13,2 Milyar, Kemudian dilanjutkan pada 15 April 2016, 4 WNI, ABK kapal TB “Henry” dibajak dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf kembali, kali ini mereka meminta uang tebusan mencapai Rp 56 Milyar. Pada tanggal 21 Juni 2016 terjadi kembali penyanderaan terhadap 7 WNI ABK TB”Charlie” yang diduga dilakukan oleh kelompok Al Habsyi Misaya, kelompok ini meminta uang tebusan sebesar Rp 65,5 Milyar dan yang terakhir pada 10 Juli 2016, 3 WNI diculik dan disandera oleh kelompok Abu Sayyaf kembali di wilayah perairan Lahad Datu, Sabah, Malaysia, dengan uang tebusan belum diketahui jumlahnya.
Peristiwa penyanderaan terhadap WNI itu merupakan pukulan keras bagi Indonesia, bagaimana tidak dalam waktu lima bulan saja sudah terjadi 4 kali peristiwa penyanderaan, dan dari kesemua peristiwa itu belum ada satupun dari pihak pemerintah untuk melakukan tindakan desktruktif tehadap para kelompok penyandera ataupun usaha pencegahan agar tidak terjadi kembali penyanderaan terhadap WNI. Jika selama ini pemerintah menyatakan bahwa pembebasan sandera kapal TB “Brahma 12” dan TB “Henry” dilakukan berdasarkan hasil negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf sehingga tidak perlu memberikan uang tebusan, lalu kenapa peristiwa penyanderaan ini kembali terjadi, bahkan dapat dikatakan menjadi “hoby” yang menggiurkan bagi kelompok penyandera, kalau bukan karena uang lalu apa. Pertemuan Trilateral antar Indonesia, Malaysia dan Philipina untuk melakukan kerjasama keamanan laut dianggap gagal total. Indonesiapun seakan-akan terbelenggu atas nama kehormatan diplomatik negara luar, yang pada akhirnya Indonesia dijadikan sebagai “mesin pencetak uang” bagi kelompok teroris luar negeri.
Pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri, harus aktif mengadakan deplomasi dengan negara terkait, jangan hanya sebagai pejabat pemberi informasi kepada media, tetapi tidak ada tindakan. Ingat WNI kita di sana sekarang berlomba dengan waktu, jika uang tebusan tidak dikabulkan, mereka (kelompok penyandera) tidak segan-segan akan menghabisi warga kita disana, seperti halnya Warga Negara Canada, yang dibunuh oleh kelompok ini. WNI dimanapun berada harus mendapatkan jaminan hukum dan jaminan keamanan yang sama, jangan sampai mereka mati dengan sia-sia tanpa adanya usaha dari pemerintah.
Ikuti tulisan menarik Mirna lainnya di sini.
