Terkuaknya kasus vaksin palsu menimbulkan reaksi keras keluarga korban. Betapa tidak anak kandung yang diharapkan menjadi pemuda pemudi sehat dan kuat ternyata tidak mendapatkan kekebalan tubuh yang sempurna.
Wajar saja apabila reaksi keras yang mereka tunjukkan itu sebagai rasa kecewa atas pelayanan Rumah Sakit. Rasa kecewa itu terlebih karena merasa dibohongi oleh oknum yang tidak bertangung jawab terkait vaksinasi anak balita. Wajar mereka marah karena anak kesayangan dan diharapkan menjadi kebanggaan orang tua ternyata mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak profesional.
14 Rumah sakit yang patut diduga menggunakan vaksin palsu kini menuai banyak masalah berat. Masalah itu berupa tuntutan hukum akibat pemalsuan vaksin dan masalah kredibilitas Rumah Sakit di mata masyarakat. Belum lagi nanti adanya hukuman admistratif dari pihak berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyangkut masalah izin operasional Rumah Sakit.
Dalam dua minggu terakhir ini terjadi kerumunan orag tua korban vaksin palsu terpapar di 14 rumah sakit. Kelihatan pihak manajemen tidak siap menghadapi reaksi demonstratif ini. Rasa tanggung jawab yang gamang serta pola penanganan serba salah kasus nampaknya belum bisa di berikan oleh Rumah Sakit tergugat.
Oleh karena itu pihak keamanan dalam hal ini Polri sudah turun tangan untuk menjaga agar reaksi orang tuan korban tidak mengarah kearah anarkis. Walaupun sudah terlanjur terjadi pemukulan kepada pihak medis yang menimbulkan reaksi balasan dari organisasi dokter indonesia IDI.
Pemerintah kelihatanya belum punya konsep adequat untuk memecahkan permasalahan sejenis ini. Seharusnya sebelum timbul reaksi keras keluarga korban, Kementrian kesehatan dan berbagai institusi terkait sudah bisa mengantisipasi langkah langkah awal pencegahan.
Pemberian vaksin ulang merupakan solusi terbaik dan yang tidak kalah penting adalah ungkapan keprihatinan Pemerintah dengan menyampaikan permintaan maaf sebesar besarnya kepada keluarga korban karena kelalianan ini. (malpraktek).
Semoga masalah ini segera terurai dengan indikator keluarga mendapatkan informasi yang benar secara ilmiah tentang perjalanan kondisi kesehatan anak anaknya. Dengan demikian diharapkan keluarga korban vaksin palsu bisa menjadi lebih tenang dan kasus hukum tetap harus berjalan.
Para pihak yang terkena sanksi hukum hendaknya menjadikan efek jera bagi sesiapa saja yang masih berniat bermain main dengan vaksin palsu. Inilah titik masuk bagi apararat keamanan dan Balai POM serta Kementrian Kesehatan untuk maju selangkah lagi menguak kasus obat palsu yang tentunya lebih menyeramkan lagi.
Point yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa Pemerintah wajib melindungi seluruh warga terhadap ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa. Memang tidak sejauh itu namun akibat dari vaksin palsu yang sudah merebak sejak tahun 2003 ada baiknya di teliti bagaimana kondisi kesehatan anak anak tersebut melalui upaya medical check up. Kemudian setelah itu Kementrian Kesehatan mengambil langkah langkah konstruktif agar anak anak ini bisa tumbuh selaiknya anak anak lain sebagai generasi yang kuat dan sehat.
Salamsalaman..
Ikuti tulisan menarik TD Tempino lainnya di sini.
