Kementerian ESDM akhirnya memiliki nakoda baru yakni duet fenomenal Ignatius Jonan dan Arcandra Tahar. Jonan dikenal menteri tegas sementara Arcandra dianggap pakar pada bidang perminyakan. Kombinasinya diharapkan mampu memberikan kontribusi perbaikan pada bidang ESDM yang betul-betul morat-marit. Politik lifting migas misalnya penuh dengan banyak rencana dan angka-angka, faktanya selalu mengecewakan rakyat Indonesia.
Berkali-kali kementerian ESDM dipegang tokoh dengan latar belakang manajemen sehingga putusannya tidak akurat. Karena tidak kuatnya profil kemigasan, sering sekali kementerian ini mendapat sorotan dari publik. Sosok menterinya selama ini seolah tidak memahami teknis migas sehingga hanya melakukan stempel program kerja yang ditawarkan SKK Migas.
Akhir-akhir ini SKK Migas memublikasikan bahwa lifting kembali naik pada 834,4 ribu bph, sementara itu lifting gas bumi disebutkan tercapai 7.962 million metric standard cubic feet per day (mmscfd). Kenaikan lifting ini diklaim karena dampak investasi migas sebesar 5,65 miliar dollar AS (setara dengan 76,3 triliun rupiah) terdiri 367 juta dollar AS untuk kegiatan eksplorasi, 845 juta dollar AS untuk pengembangan, 3,992 miliar dollar AS produksi dan 521 juta dollar AS untuk aktifitas administrasi. Ini perlu diuji.
Atas nama perlambatan bisnis migas global, berbagai macam trial and error metode pelelangan wilayah kerja (WK) dan juga tata cara mekanismenya dilakukan. Semula disebutkan 10 WK gagal dilelang tahun ini kemudian menyusul SKK Migas melelang 15 WK pada tahun yang sama. Mekanisme lelang juga dilonggarkan yang diantaranya model penawaran langsung, skema bagi hasil pemerintah dikepras hanya 50 persen. Model signature bonus pun dipotong yaitu sebesar 40 juta dollar AS dengan argumentasi agar investor mau kembali bekerja di Indonesia.
Pelonggaran tata cara bisnis migas ini berlawanan dengan rekomendasi Komite Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi pada tahun lalu. Komite itu sebetulnya sudah merekomendasikan perubahan model production sharing contract (PSC) sejak Desember 2014. Jika sekarang menggunakan mekanisme kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan skema cost recovery yakni biaya produksi seluruhnya diganti pemerintah, maka usulan Tim RTKMG adalah menggunakan mekanisme royalty and tax. Namun faktanya saat ini SKK Migas menggunakan mekanisme open bid split yang diklaim sepihak lebih baik.
Di samping simpang siur mekanisme pelelangan, program kerja pada sisi teknis juga harus dicermati. Banyak sekali rencana mahal pemerintah pada bidang energi yang memusingkan seluruh rakyat Indonesia. Beberapa waktu lalu Komite Eksplorasi Nasional (KEN) dibentuk dan akan menggunakan 400 miliar rupiah untuk menemukan 5,3 miliar barel setara minyak sebagai cadangan potensial 2016. Teknisnya dengan mengebor sumur lama yang tidak berproduksi lebih dalam lagi agar menemukan shale gas. Menteri ESDM yang baru harus memastikan program ini karena sudah terlanjur dibiayai oleh APBN.
Rencana sebelumnya oleh Kementerian ESDM juga ada yaitu mengupayakan teknologi baru enhanced oil recovery (EOR) menggunakan surfaktan pada tahun 2019. Ada dua jenis surfaktan yang akan digunakan yakni jenis surfaktan MES pada tahun 2019 dan surfaktan peptida tahun 2020. Untuk kepentingan tersebut Badan Lemigas dan Pertamina pada tahun 2014 harus melaksanakan produksi MES, polimer desain dan menyelesaikan paten untuk penggunaan sufaktan MES secara masal. Sementara secara paralel dikembangkan pula optimasi sekuen, teknologi SUPEL dan simulasi numerik CEOR untuk persiapan penggunaan surfaktan Peptida. Targetnya pada tahun 2016 ini surfaktan MES yang diklaim mampu mengangkat sisa minyak dalam perut bumi sudah diuji-cobakan pada sumur Pertamina.
Teknisnya, surfaktan ini disuntikkan ke dalam sumur-sumur lama dan minyak akan naik 3 tahun kemudian. Jadi jika sekarang bahan-bahan aditif dan kimiawi itu dilaksanakan injeksi sekarang, maka minyak mentah sisa-sisa itu dapat disedot pada tahun 2017-2018. Namun biaya pengadaan sampai injeksi surfaktan MES dan surfaktan peptida pun tidak murah. Untuk mendapatkan satu barel minyak mentah memerlukan surfaktan 10 kg dengan harga 40 dollar AS. Jadi jika diinginkan kenaikan 200 ribu bph maka harus disiapkan anggaran 80 juta dollar AS per hari atau 28,8 miliar dollar AS per tahun.
Biaya EOR yang hanya mendapatkan kenaikan lifting maksimal 10 persen tentu saja tidak relevan. Pada tahun lalu misalnya rencana SKK Migas dalam Work Program and Budget (WP&B) adalah 25,64 miliar dollar AS. Alokasinya untuk eksplorasi (3,84 miliar dollar AS), administrasi (1,6 miliar dollar AS), pengembangan (5,3 miliar dollar AS) dan produksi (14,9 miliar dollar AS). Sementara itu dengan menggunakan EOR yang sebetulnya masih dalam taraf uji coba justru memerlukan anggaran 28,8 miliar dollar AS.
Dari alokasi WP&B itu ditargetkan ada kegiatan seismik 2D sepanjang 9.020 km, seismik 3D dengan areal 11.633 km persegi, pengeboran untuk 205 sumur produksi dan sebanyak 1.364 sumur pengembangan. SKK Migas juga mengagendakan kerja untuk merekondisi 932 sumur kerja ulang dan perawatan 33.060 sumur di Indonesia.
Kalau melihat besarnya anggaran surfaktan MES dan peptida yang luar biasa tersebut, maka menggunakan metode EOR memang harus ditinjau ulang. Ironisnya SKK Migas mengajukan anggaran 123 juta dollar AS dengan janji mampu meningkatkan lifting 9.000 bph. Namun ini menyimpan keraguan jika melihat sumur-sumur yang hendak dioptimalisasi adalah sumur-sumur tua peninggalan Belanda.
Mafia Energi Dunia
Dapat dirasakan dengan jelas bahwa bisnis migas adalah portofolio mafia energi dunia yang sangat besar. Harga minyak dunia terus menerus merosot sampai 44,82 – 47,25 dollar AS per barel pada saat ini. Jatuhnya harga minyak ini disebabkan karena melimpahnya produksi minyak dunia salah satunya karena meningkatnya minyak jenis shale asal AS dan dibarengi melemahnya perekonomian global. Banyak perusahaan minyak dunia mengurangi tenaga kerjanya dan sebagian tutup karena tidak dapat menutupi biaya produksi.
Melorotnya harga minyak ini menyebabkan perdebatan sengit masalah harga BBM di Indonesia langsung seketika sirna. Harga BBM yang tetap tinggi dibandingkan dengan harga bahan dasarnya tidak dipersoalkan rakyat. Poin penting bagi rakyat adalah harga BBM tidak naik, seharusnya turun karena harga di pasar global merosot. Tarif angkutan seharusnya juga turun seperti harga tiket pesawat terbang, kereta api, angkutan barang dan pada akhirnya transportasi rakyat misalnya bus-bus umum atau angkutan kota.
Terpelantingnya harga minyak dunia pada hakekatnya tidak bisa dilawan karena berhadapan dengan mafia energi dunia yang sangat kuat. Produksi minyak dari negara-negara OPEC misalnya 34 juta barel per hari, namun di pasar melimpah sampai dengan 85 juta bph. Minyak jenis shale memberikan kontribusi sampai dengan 9 juta bph dari total jumlah minyak dunia. Jadi menentang mafia dunia akan keburu membuat pingsan negara. Jika mafia menginginkan harga minyak naik maka mereka mampu menciptakannya, demikian sebaliknya. Yang terburuk jika harga migas dunia segera ingin dikendalikan maka menciptakan perang adalah jalan tercepat.
Kini kembali kepada Kementerian ESDM Indonesia, berharap terlalu muluk kepada pasangan Jonan dan Arcandra tentu sangat berlebihan. Yang bisa kita harapkan saat ini, jika anggaran pajak rakyat sudah dianggarkan, rakyat hanya ingin bertanya bagaimana hasilnya!
*) Effnu Subiyanto, Memperoleh doktor ekonomi dari Unair
Ikuti tulisan menarik Effnu Subiyanto lainnya di sini.
