Rabu, 12 Juli 2023 14:21 WIB

Tidak Ikut BPJS Padahal Biaya Pengobatan Rp80 Juta

Kisha nyata seorang kenalan yang repot membayar biaya kesehatan dan perawatan di rumah sakit.

Oleh: Yudhi Hertanto

Kamis, 16 Februari 2023 07:28 WIB

Homo Sacer dan Keterbukaan Informasi Audit BPJS Kesehatan

Kasus serupa antara Kemenkeu dan ICW terkait arus informasi yang terbuka menjadi ruang konflik antara publik dan pengelola negara. Kita tidak hadir di ruang kosong dimana informasi bersifat senyap. Kerahasiaan terbesar terkait sebuah informasi, diukur dari kebermanfaatan data tersebut bagi publik.

Oleh: Supartono JW

Senin, 15 Februari 2021 12:57 WIB

Bijak untuk Mobil Gratis, Tak Bijak untuk Iuran BPJS

Bijak untuk orang kaya dengan pajak mobil gratis, tak bijak untuk rakyat jelata, iuran BPJS tetap naik.

Oleh: Supartono JW

Selasa, 1 Desember 2020 17:08 WIB

Kelas Standar BPJS Mencekik Rakyat Jelata Lagi

Salah apa rakyat? Iuran BPJS dikutak-katik terus, rakyat jelata juga yang harus menanggung beban dan derita di tengah NKRI yang sudah lepas dari 75 tahun dari penjajahan kolonialisme.

Oleh: Supartono JW

Rabu, 23 September 2020 17:15 WIB

Rencana Kelas Standar, Iuran BPJS Kesehatan Diobok-Obok Terus, Rakyat Kecil Tetap Jadi Korban

Pikirkan betul lahirnya kelas BPJS standar dan penghapusan kelas I, II, dan III. Harus dikaji secara matang dan cerdas. Sudah pasti, kelas standar tentu akan membuat peserta kelas III sekarang akan sangat kesusahan nantinya.

Oleh: Supartono JW

Selasa, 11 Agustus 2020 18:42 WIB

Jauh Hari Sudah Diprediksi, MA akan Tolak Gugatan Soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Sejatinya keputusan MA yang mengalahkan KPDCI dan memenangkan pemerintah Jokowi, menyoal kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, untuk tuntutan kali kedua tidak begitu ditunggu rakyat. Karena jauh hari rakyat sudah tahu keputusannya akan begini. Terlepas apa alasan keputusan MA Karena belum ada salinannya, maka semakin menggarisbawahi bahwa hukum memang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Oleh: Sayyidina Aliudin

Sabtu, 27 Juni 2020 07:13 WIB

Iuran BPJS Naik lagi, Bagaimana Penjelasan Pemerintah?

Perlu kita sadari bahwa memang prihal jaminan kesehatan nasional bukanlah perkara mudah. Terbukti beberapa negara maju sekalipun butuh puluhan tahun untuk dapat menjalankan jaminan kesehatan nasional secara efektif dan efisien setelah mengalami kesulitan bahkan kegagalan.

Oleh: Sayyidina Aliudin

Rabu, 17 Juni 2020 05:41 WIB

Iuran BPJS Naik, Siapa yang Diuntungkan?

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah terbukti sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah menjanjikan melakukan pengecekan menyeluruh agar dapat memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah menyiapkan serangkaian kebijakan secara menyeluruh untuk perbaikan ekosistem JKN.

Oleh: Supartono JW

Minggu, 31 Mei 2020 05:28 WIB

Rakyat Berbondong Turun Kelas, BPJS akan Semakin Semrawut dan Sengkarut

Adanya kenaikan iuran dan opsi bebas turun kelas bagi rakyat yang tak mampu, BPJS Kesehatan akan semakin semrawut dan sengkarut.

Oleh: Supartono JW

Sabtu, 30 Mei 2020 06:21 WIB

Masih Dibilang Iuran Kenaikan BPJS Rendah, Padahal Sudah 50 Persen Rakyat Meminta Turun dari Kelas 1 ke Kelas 3

Hari begini, masih saja ada yang sok cari muka dan bilang kenaikan iuran BPJS itu rendah.

Oleh: Supartono JW

Rabu, 20 Mei 2020 17:11 WIB

Semoga MA Masih Berpihak, Selamat Berjuang Demi Rakyat KPCDI

Semoga perjauangan KPCDI untuk kali kedua,menggugat kenaikan iuran BPJS kembali berhasil, meski ada sinyalemen MA sudah berpihak kepada pemerintah

Oleh: Redaksi

Sabtu, 16 Mei 2020 19:43 WIB

Menaikan Iuran Tak Akan Menuntaskan Masalah BPJS*)

KEPUTUSAN Presiden Joko Widodo menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkesan tak menghormati putusan Mahkamah Agung. Belum genap tiga bulan lembaga peradilan tertinggi itu membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran BPJS. Kini, Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, dengan dalih untuk menyelamatkan keuangan lembaga tersebut.

Oleh: Supartono JW

Sabtu, 16 Mei 2020 06:48 WIB

Mustahil Iuran BPJS Dapat Turun Lagi, Bila MA Ada di Balik Terbitnya Perpres 64/2020

Bila MA ada di balik terbitnya Perpres 64/2020, maka mustahil rakyat dapat memenangi gugatan lagi

Oleh: Supartono JW

Kamis, 14 Mei 2020 07:19 WIB

Cetak Perpres Baru Kenaikan Iuran BPJS, Presiden Abaikan Putusan MA?

Mengabaiakan putusan MA, tak hargai kemenangan gugatan rakyat, Presiden Jokowi tinggal cetak Perpres baru dan iuran BPJS naik lagi. Sungguh masyarakat kembali berduka atas sikap semena-mena Jokowi di tengah pandemi corona tersebut. Inikah pemimpin yang berpihak dan menghargai rakyat dan alat negara?

Oleh: Supartono JW

Rabu, 13 Mei 2020 11:42 WIB

Dalam Senyap, Iuran BPJS Dinaikkan Lagi oleh Presiden Jokowi

Ternyata dalam senyap tanpa perlu ribut-ribut, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan lagi. Karena tidak dapat banding atas keputusan Mahkamah Agung (MA), yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hal itu direspon dengan membuat Peraturan Presiden (Perpres) baru yang berisi bahwa iuran BPJS dinaikkan lagi.

Oleh: Yanuar Nurcholis Majid

Kamis, 7 Mei 2020 06:19 WIB

BPJAMSOSTEK Lakukan Relaksasi Iuran

Rencana relaksasi iuran program BPJAMSOSTEK? Wow, itu bakal keren bila terealisasi. Jadi rencana kebijakan hebat diberikan pemerintah Indonesia.

Oleh: Ahmad Irso Kubangun

Selasa, 28 April 2020 13:53 WIB

Relaksasi Iuran Peserta BPJAMSOSTEK, Saling Berdampak Baik

Relaksasi iuran pembayaran peserta BPJAMSOSTEK. Wacana; rencana yang mengemuka lagi saat ini --di tengah krisis pandemi global wabah virus Covid-19. Termasuk melanda Indonesia.

Oleh: Supartono JW

Kamis, 2 April 2020 07:30 WIB

Iuran BPJS Kesehatan Per 1 April Masih Sesuai Tarif Naik, Bagaimana Bapak Presiden?

Meski sudah dibatalkan oleh MA pada awal Maret 2020, ternyata iuran BPJS Kesehatan belum turun. BPJS menyatakan saat ini belum dapat dipastikan, karena masih menunggu salinan dari keputusan MA.