Lupa kata sandi Tempo ID anda?
Belum memiliki akun? Daftar di sini
Sudah mendaftar? Masuk di sini
Entah siapa yang salah membuat rakyat takut corona, sauara kandung takpeduli dengan saudaranya sendiri diduga terkena corona atau boleh jadi akibat wartawan mem-“Blow Up” (sebut melebih-lebihkan) pemberitaan atau pemerintah dan ahli kesehatan memberikan keterangan simpang siur. Berikut pengalaman dalam kepanikan akibat pemberitaan corona.
Upaya Direksi PT. Telkom tbk untuk memasyarakatkan internet Indihom patut diacungi jempol, namun sayang upaya itu belum didukung karyawan lapangan, terutama di Palembang yang se enaknya memutus jaringan pelanggan baru.
Upaya Direksi PT. Telkom tbk untuk memperluas pemasaran Indihom patut diacungi jempol, namun kalau ulah karyawannya seperti karyawan Indihome Palembang, sulit upaya Direksi PT. Telkom akan berhasil. Sebab dilapangan karyawan perusahaan negara itu saling sikut, bahkan dengan sewenang-wenang memutus jaringan pelanggan baru.
Setelah 7 korban diterkam harimau di Sumatera Selatan, 5 tewas, 2 luka parah, berasal dari Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam dan Kabupaten Muaraenim, kini masyarakat diwilayah Kecamatan Muarakuang dan Rambangkuang, Kabupaten Ogan Ilir dicekam rasa takut, sebab harimau bukan hanya berkeliaran didua Kecamatan, tapi sudah masuk ke Unsri Kampus Inderalaya di Kabupaten Ogan Ilir itu.
Tari tradisional peninggalan kerajaan Sriwijaya maupun Kesultanan Palembang, kini mulai ngeteren ditampilkan diacara respsi pernikahan di Sumatera Selatan.
Caleg DPRD Sumsel dari PKB terancam dicoret dari DPT, apabila Bawaslu menemukan bukti yang bersangkutan menerima honor dari APBN.
Drs Yasmaun terancam dicoret sebagai Caleg DPRD Sumsel, karena statusnya tenaga pendamping Kementrans yang menerima honor dari APBN.
Meski ancaman terhadap pegawai negeri tidak netral pada Pilkada akan dipecat, namun sejumlah ASN di Palembang tetap mendukung calon tertentu.
Unjukrasa kasus korupsi dan pemotongan dana proyek diduga melibatkan Bupati Muaratara dan Anaknya yang menjabat Kepala Bappeda berlangsung di Palembang.
Calon Walikota Palembang H Mularis, suara buruh harus diserap, pemerintah berkewajiban menjadi fasilitator yang baik agar Indonesia Memiliki Daya Saing
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain berpesan, kita boleh berbeda calon, partai politik, tetapi tolong Kesatuan, Persatuan, NKRI tetep dijaga & dipelihara.
Ada 4 masalah yang dihadapi kota Palembang dan yang paling memalukan kondisi kota ini semeraut dijadikan tuan rumah pesta olahraga Asian Games 2018.
Mafia tanah di BPN Palembang, sudah menelan korban, ada yang kehilangan tanah 3 hektar lebih. Anehnya tanah itu ternyata dikuasai Apat.
Brigpol Anizar ahirnya ditahan Kejari Palembang, setelah barang bukti yang diserahkan Kadiv V, Subdit IV Direskrimum Polda Sumsel dinyatakan lengkap.
Penggugat PT. PLN H. Syamsul Bahri tak habis mikir, siding sudah berulang kali, majelis hakim menolah gugatannya, karena salah obyek.
Gubernur DKI Jakarta digugat ke Pengadilan, karena ucapkan pribumi, tutup jalan dipasar Tanah Abang dan biarkan dua Rs pungut DP 8 juta
Kinerja Kejaksaan Agung RI dalam pemberantasan korupsi mulai disorot. Lembaga yang dipimpin Prasatyo dinilai kurang serius usut korupsi.
Ketua Umum PPP Rohulmuziy pada acara jalan santai yang digelar Partai Persatuan Pembangunan di Palembang mengajak masyarakat memilih pemimpin secara cerdas
Saksi ahli PT. PLN dalam persidangan gugatan ganti rugi yang diajukan H. Syamsul, mengatakan, sesuai Permen ESDM, ganti ruginya tidak ada.
Pegiat anti KKN H. Syamul, bukan hanya menggugat petinggi negara tidak mengubris korupsi yang dilaporkan, tapi kolusi dan nepotisme jabatan juga digugatnya
Jaksa Agung RI sudah untuk kedua kalinya digugat ke Pengadilan Negeri Palembang, akibat tidak menindaklanjuti laporan dugaan penyewengan keuangan Negara.
Upaya perdamaian antara KPK, Jaksa Agung dan Panitia Hak Angket DPR-RI dengan penggugat kandas di Pengadilan Negeri Palembang.
Pemerintah disarankan menghidupkan Kembali Komisi Penyidik Kekayaan Penyelenggara Negara, sebab lembaga ini memiliki kewenangan menyidik harta pejabat.
Ketua majelis hakim menyarankan tergugat dan penggugat KPK, Jaksa Agung dan Hak Angket DPR untuk mediasi perdamaian,sebelum berlanjut pemeriksaan perkara.
Kasus dugaan penyelewangan dana desa sudah diporkan ke Kejari OKU Selatan, sejak 6 bulan lalu, penduduk menunggu tindakan Kejari mengusut tuntas.
Akibat laporan pengaduannya terhadap Panitia Hak Angket tidak digubris, KPK dan Jaksa Agung digugat ke Pengadilan, karena membiarkan kerugian negara.
Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum, seharusnya tidak melakukan perbuatan pidana, resikonya dipecat dari Kepolisian seperti Brigpol Endang.
Kelangkaan premiun di SPBU di Kota Palembang, terkuak, setelah BPH Migas Pusat terjun langsung ke sejumah SPBU di kota ini.
Upaya Bripka Annizar untuk melepaskan jerat tersangka terhadap dirinya, dengan mempraperadilkan Kapolri ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Palembang.
Bripka Annizar anggota Polres Lahat djadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hak azazi manusia terhadap istrinya sendiri. Namun yang bersangkutan balik m