Fajrianto

Penulis Indonesiana

Eco Justice: Rekontruksi Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Dibaca : 470 kali

Relasi antara manusia dan alam memang sangat klasik untuk diperdebatkan. Karena alam dan manusia memiliki identitasnya masing-masing. Manusia dengan rasionya dapat menggunakan hukum untuk mengkooptasi dan menguasai alam. Di sisi lain, alam bisa mengunakan bahasa dan hukumnya sendiri untuk memberontak, misalnya melalui krisis sumber daya alam, bencana, dan lain-lain.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Pengelolaan Anggaran Daerah Tertutup, Ladang Basah Praktik Korup

Dibaca : 301 kali

Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan akses yang mudah kepada masyarakat untuk mengetahui pengelolaan anggaran daerahnya, agar masyarakat bisa ikut andil dalam mencegah praktek korupsi dikalangan pemerintah daerah yang semakin hari semakin mengakar.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Fiksi Ala Hukum; Emang Ada?

Dibaca : 433 kali

"Tadinya kirain fiksi hanya ada di film-film dan di cerita dongeng, eh ternyata di hukum ada juga".

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Pembelajaran Online; Mengurai Rapor Merah Pendidikan Tinggi dalam Pusaran Pandemi

Dibaca : 1.160 kali

Rendahnya ketertarikan pada sistem belajar online membuat seseorang tidak produktif dan memilih absen. Padahal, kehadiran (presence) merupakan salah satu tolok ukur proses internalisasi pendidikan dalam kegiatan belajar. Dari sharing banyak mahasiswa, kebanyakan telah memilih pulang kampung dan berlibur. Kuliah memberatkan karena memerlukan data dan harus mencari tempat baik agar terkoneksi.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Bergeraklah Mahasiswa!

Dibaca : 496 kali

Artikel ini menguarai redupnya marwah dan semangat mahasiswa yang identik dengan agen perubahan (Agent of Change) saat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Eko Prasetyo dalam bukunya yang berjudul "Bergeraklah Mahasiswa". Membaca buku ini serasa menghirup kembali pesan sang penyair yang seakan hilang. Widji Thukul; Hanya Ada Satu Kata, Lawan!.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Pemerintahan Otorita dan Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara; Perspektif Hukum dan Konstitusi

Dibaca : 717 kali

Perihal konstitusionalitas pemerintahan otorita dalam IKN perlu diulas, karena beberapa tokoh nasional sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ada potensi pembangunan ibu kota baru negara tidak terlaksana jika MK menyatakan pemerintahan otorita dalam UU IKN inkonstitusional. Penulis menggunakan metode original intent (pendekatan historis) yang sering digunakan MK meninjau konstitusionalitas suatu undang-undang.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Potret Buram Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dibaca : 730 kali

Dalam negara hukum (rechtsstat) yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum menjadi hak mutlak warga negara dan harus diwujudkan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah menumpuknya produk hukum di negeri ini disertai partisipasi warga yang memadai? Bagaimana tujuan dan implementasi di bentuknya produk-produk hukum yang menumpuk tersebut? Apakah instrumen hukum yang dibentuk mampu menyelesaikan masalah kenegaraan? Atau malah menambah persoalan?

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Usulan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden adalah Melanggar Konstitusi

Dibaca : 800 kali

Dalam sistem hukum positif di Indonesia tidak ada legitimasi yang dapat membenarkan untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Harus dilakukan perombakan atau penambahan rumusan UUD 1945 jika hal itu ingin bisa diberlakukan. Namun jika cara ini dipilih, Indonesia bukan lagi menjadi negara hukum melainkan negara kekuasaan.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Anomali Gugurnya Enam Perkara Gugatan Presidential Threshold dalam Putusan MK

Dibaca : 912 kali

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Keadilan ala Jaksa Agung: Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Bisa Tak Perlu Diproses Hukum

Dibaca : 1.273 kali

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Menyoal Lemahnya Fungsi hingga Praktek Monopoli di DPRD

Dibaca : 1.316 kali

Melalui amanat otonomi daerah keberadaan pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi garda terdepan mengakomodir dan melayani segala kepentingan masyarakat. DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang lahir dari tuntutan desentralisasi ini. Namun dalam pelaksanaan fungsi DPRD saat ini banyak menuai masalah. Banyak terjadi penyimpangan. Juga terjadi monopoli kepentingan untuk mengeruk uang negara.

Fajrianto

Penulis Indonesiana

Masyarakat Sipil dan Agenda Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dibaca : 1.251 kali

Korupsi merupakan musuh bersama. Ini penyakit akut yang sulit disembuhkan. Ia telah menjangkiti struktur kekuasaan di sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Melihat buramnya potret korupsi di Indonesia hari ini, kesadaran masyarakat sipil dalam mengawal jalannya tata kelola pemerintahan perlu dioptimalkan guna menekan perilaku koruptif penguasa.