Kamis, 17 Agustus 2023, Indonesia kembali bergema. Berbagai elemen bangsa riang-gembira. Pekik kata “Merdeka” tidak henti-hentinya dikumandangkan diberbagai daerah. Ya, hari itu adalah momen bersejarah diperingatinya kemerdekaan Indonesia untuk yang ke-78 kalinya.
Di tengah hingar-bingar peringatan hari kemerdekaan Indonesia saat itu, salah satu hal yang banyak menuai perhatian masyarakat adalah pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih “Indonesia Emas 2045” dengan kehadiran bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Menurutnya, Hal tersebut merupakan peluang dan modal besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, di mana 68% penduduk adalah usia produktif (Kompas.com, 2023).
Indonesia Emas 2045 sendiri merupakan gagasan sekaligus cita-cita yang hendak diwujudkan pada satu abad usia kemerdekaan Indonesia kelak. Asbabun Nuzul munculnya cita-cita tersebut lahir dari Presiden Jokowi yang merumuskan “Impian Indonesia 2015-2085”, yaitu: (1) Sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia; (2) Masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika; (3) Indonesia menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia; (4) Masyarakat dan aparatur Pemerintah yang bebas dari perilaku korupsi; (5) Terbangunnya infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia; (6) Indonesia menjadi negara yang mandiri dan negara yang paling berpengaruh di Asia Pasifik; dan (7) Indonesia menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia (PPN/Bappenas, 2019).
Untuk mewujudkan impian tersebut kemudian disusun Visi Indonesia Tahun 2045 dengan 4 (empat) pilar, yaitu: (1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, (2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, (3) Pemerataan Pembangunan, serta (4) Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Dengan kata lain, keempat pilar inilah target yang akan dicapai dalam Indonesia Emas Tahun 2045.
Jalan Terjal Indonesia Emas 2045
Cita-cita Indonesia Emas 2045 yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi tetap perlu disambut baik. Karena dengan hal itu, niat tulus pemerintah untuk terus melakukan perbaikan tatanan kenegaraan dapat diketahui oleh masyarakat. Di lain sisi, hal tersebut juga dapat memupuk optimisme masyarakat untuk terus menanti kehidupan yang lebih baik yang selama ini dijanjikan oleh pemerintah saat kampanye pemilihan-nya.
Jika berkaca pada realitas dan dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, cita-cita Indonesia Emas 2045 seakan sulit untuk diraih (bukan tidak bisa). Ibarat berjalan di “medan terjal”, tidak sedikit tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan niat baik tersebut. Tantangan tersebut sedikitnya dapat dipotret dari tiga aspek, yaitu fenomena kemiskinan, kualitas pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
Pertama, fenomena kemiskinan di Indonesia saat ini masih menuai pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% dari total populasi. Artinya, terdapat 25,90 juta masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan (BPS, 2023). Angka tersebut tentunya perlu untuk di kritisi, sebab angka tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan pada September 2018 yang hanya sebesar 25,67 juta orang. Dengan kata lain, selama lima tahun terakhir fenomena kemiskinan di Indonesia bukan semakin membaik melainkan semakin memburuk.
Selain itu, angka ketimpangan kemiskinan yang di ukur dengan gini ratio juga perlu menjadi catatan penting. Semakin tinggi koefisien gini, semakin tinggi pula ketimpangan di suatu wilayah. Gini ratio di Indonesia pada Maret 2023 mencapai sebesar 0,388 (BPS, 2023). Angka tersebut jauh meningkat jika dibandingkan gini ratio di Indonesia pada September 2022 yang hanya sebesar 0,381, pada Maret 2022 sebesar 0,384, bahkan lebih tinggi dari September 2018 yang juga hanya sebesar 0,388. Masih tingginya tingkat ketimpangan di Indonesia yang mencapai 0,388 per Maret 2023 tersebut, semakin jauh dari target Presiden Joko Widodo (Jokowi) di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024, yang mengharapkan gini ratio Indonesia turun menjadi 0,374. Pada konteks ini, dapat disimpulkan bahwa slogan umum “yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin” di Indonesia terbukti.
Kedua, problematika kualitas pendidikan saat ini juga menjadi tantangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Menurut hasil penelitian world population review 2021, kualitas pendidikan Indonesia berada pada peringkat ke-54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Indonesia masih kalah ketimbang negara serumpun Asia Tenggara, yaitu Singapura di posisi 21, Malaysia 38, dan Thailand 46 (Hadna, 2022). Hal serupa juga terlihat dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2018, yang secara internasional menempatkan kualitas pendidikan Indonesia di peringkat 72 dari 79 negara yang bergabung pada Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Begitupun, berdasarkan Human Development Index (HDI), Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), serta Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) yang menyatakan bahwa peringkat kualitas pendidikan Indonesia beberapa berada pada posisi menengah bawah hingga rendah (Hadna, 2022).
Ketiga, realitas tata kelola pemerintahan yang masih cenderung korup saat ini turut menjadi tantangan serius. Catatan Transparency International (TI) dalam laporannya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia di tahun 2022 bertengger di angka 34 dalam skala 0-100. Skor pada angka 0 berarti sangat korup dan sebaliknya skor angka 100 sangat bersih. Skor IPK Indonesia tahun 2022 menurun 4 angka jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berada di angka 38. Menurunnya angka IPK tersebut menyebabkan posisi Indonesia merosot menjadi urutan ke-110 dari 180 negara dari yang sebelumnya berada di urutan 96 dengan angka IPK 38 (Sulistiyo, 2023). Tingginya angka korupsi di Indonesia juga dikonfirmasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam laporannya, disebutkan bahwa terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak sepanjang 2022 dengan total kerugian keuangan negara sebesar 42,747 Triliun. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Dari berbagai kasus tersebut, terdapat 1.396 orang yang menjadi tersangka korupsi. Jumlah ini juga naik 19,01% dibandingkan 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka (ICW, 2023). Berpijak pada data tersebut, dapat dipahami bahwa praktik tindak pidana korupsi atau praktik “memaling uang rakyat” di Indonesia setiap tahunnya bukan semakin berkurang melainkan malahinkan semakin meningkat.
Berdasarkan catatan diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan, kualitas pendidikan dan perbaikan tata kelola pemerintahan Indonesia saat ini masih menuai lapor merah. Alih-alih mengalami perbaikan, ketiga pilar yang akan diwujudkan dalam gagasan Indonesia Emas 2045 justru semakin memburuk di setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan serius yang penting untuk segera direspon dan diatasi oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Jika tidak, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 sudah pasti tidak akan tercapai. Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita perubahan yang perlu disambut baik. Namun, tatkala cita-cita pemerintah tersebut tidak diiringi dengan agenda perbaikan yang nyata, maka hal tersebut akan menjadi “duri” yang dapat menaruh luka berkepanjangan terhadap masyarakat.
Ikuti tulisan menarik Fajrianto Rahardjo lainnya di sini.
