Berita itu mengejutkan. Tak banyak media yang memberitakannya. Media memilih untuk mengabaikan ketimbang mengabarkan pada dunia.
Berita yang tenang itu datang dari Republik Demokratik Konggo, Afrika. Gambar dan beritanya muncul di harian Italia Avvenire pada Senin pagi 3 April. Satu-satunya koran yang memberitakan secara gamblang tentang situasi di Kongo. Dengan semangat mewartakan ini, Avvenire kembali menurunkan berita tentang Kongo di hari berikutnya, Selasa 4 April. Ini bukan saja demi konsistennya semangat memberitakan tetapi ingin mengabarkan perkembangan yang sebenarnya di Kongo.
Kejadian yang terjadi pada 2-3 April itu mengorbankan sekitar 400 orang. Mereka mati dibunuh dalam persaingan antara militar pemerintah dan militer yang sering disebut ‘ribelli’ alias pasukan ilegal. Persaingan itu terjadi di wilayah Kasai, sebelah Timur dari Ibu Kota Kinsasa. Kejadian di Kasai ini hanya satu dari beberapa persaingan di kota lainnya seperti di ibu kota sendiri, di wilayah Kivu (sebelah Utara) dan Katanga (sebelah Selatan). Protes ini rupanya menyebar di seluruh wilayah Kongo. (Avvenire 4/4/2017).
Seperti setiap persaingan pada umumnya, persaingan yang terjadi di Kongo tentu punya sebab di baliknya. Menurut beberapa analisis di Avvenire, persaingan ini terkait dengan Presiden Kongo Joseph Kabila. Kabila ingin meneruskan jabatannya setelah 2 periode. Saat ini, Kabila sedang membuat undang-undang agar proses penerusan jabatan ini bisa lolos. Dengan ini, dia ingin meneruskan pemerintahannya. Ia tidak ingin ada saingan lain yang akan mengambil alih pemerintahan. Inilah awal dari protes-protes di berbagai wilayah Kongo.
Rakyat Kongo tentu saja tidak mau terus diperintah oleh Kabila. Undang-undang yang berlaku hingga saat ini pun mensyaratkan batas maksimal 2 periode untuk jabatan ini. Kabila dengan kelihaiannya ingin mencari trik menghadapi protes warganya ini. Reaksi pun muncul dari berbagai kalangan.
Otoritas Gereja Katolik yang diwakili oleh Para Uskup di Kongo sudah membuat negosiasi untuk mencari solusi. Sayangnya, usaha ini belum sampai pada tujuan awalnya. Pihak gereja tetap berniat untuk meneruskan dialog. Gereja memilih berdialog ketimbang solusi perang atau protes seperti ini. Para Uskup dan Duta Besar Vatikan di Kongo Uskup Agung Luis Mariano Montemayor di tengah kekhawatiran ini menegaskan kembali niat untuk solusi dialog ini. “Masalah ini tidak akan selesai dengan balas dendam,” kata Uskup Montemayor asal Argentina ini.
Gereja Katolik Kongo sebagai salah satu otoritas yang menaruh perhatian pada penderitaan warga sipil ini juga rupanya menjadi target protes. Keuskupan dan Seminari (tempat pendidikan calon pastor) diincar oleh piha kepolisian. Para mahasiswa seminari juga dituding sebagai bagian dari militer ilegal. Militer pemerintah pun masuk dan mengambil paksa para mahasiswa ini. Pastor Jeannot Mandefu, dosendi Universitas Kananga mengatakan, “Para tentara datang mengambil para mahasiswa saya. Saya sudah sampaikan pada Pak Jenderal bahwa, para mahasiswa saya sedang belajar. Pak Jenderal tidak peduli dan tetap membawa para mahasiswa ini.”
Keberanian secara brutal dari para militer pemerintah ini kiranya berawal dari kejadian sebelumnya. Dua minggu lalu—seperti dikutip Avvenire—sekitar 40 polisi dibunuh oleh militer ilegal. Mereka dianggap bertindak diskriminasi. Aksi saling bunuh dengan alasan balas dendam seperti ini tentu saja tidak menyelesaikan masalah. Benar yang dikatakan Uskup Montemayor sebelumnya.
Seperti warga Kongo yang resah, peristiwa ini meresahkan pihak lainnya juga. Dari organisasi internasional seperti PBB, Pihak Kementrian Luar Negeri Italia, sampai Pengamat Benua Afrika. Otoritas tertinggi dari misi PBB di Kongo José Maria Aranaz mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan otoritas lokal untuk menyelesaikan masalah ini. “Kami bekerja dengan otoritas lokal dan menemukan bahwa masih banyak tempat tersembunyi lainnya di Grand Kasai ini, komentar Aranaz. Tempat tersembunyi ini tidak terjangkau oleh pihak keamanan dan keselamatan sebelumnya. Dengan kerja sama ini, Aranaz juga berharap untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan bantuan.
Kerja sama yang digagas PBB juga menjadi perhatian pihak Italia. Wakil Menteri Luar Negeri Italia Mario Giro menyampaikan perhatian dan keprihatinannya. “Otoritas sedang memeriksa warga sipil yang ditangkap dengan tuduhan diskriminasi. Para mahasiswa juga dituding menjadi bagian dari militer ilegal—seperti tudingan pada warga sipil lain juga,” komentar Giro. Ini akan menjadi sebuah bumerang yang tidak akan berakhir. Aksi balas dendam justru menciptakan lingkaran permusuhan yang tak berakhir. Seperti dikatakn Giro, “Semua ini menjadi hal yang buruk dan membawa pada krisis politik. Pada akhirnya dialog pun tidak akan mungkin dibuat atau amat sangat sulit.”
Kongo dengan situasi ini menjadi sebuah bangsa yang maju kena mundur kena. Negara ini kaya dari segi sumber daya alam. Di balik kekayaan alamnya, tersimpan kemiskinan sumber daya manusia. Dengan ini, Kongo pun hanya menjadi lahan perebutan. Rakyat Kongo sendiri tidak bisa mengelola kekayaan alam mereka. Mereka pun pada akhirnya tunduk pada kekuasaan pihak asing yang ingin mencuri harta kekayaan alam mereka. Jangan heran jika rakyat dibayar murah dengan menjual hasil pengerukan di tambang emas.
Bukan hanya ini, zat Coltan yang digunakan sebagai bahan memori perangkat elektronik (hp, komputer, laptop, dan lain sebagainya) juga berasal dari negara ini. Sayangnya, Coltan itu tidak bisa dinikmati oleh warga Kongo. Coltan itu ada di Kongo tetapi dalam sekejab menjadi milik warga negara maju di mana penyebaran perangkat elektronik melebar.
Pengerukan kekayaan alam ini bermula sejak zaman penjajahan. Kongo dijajah oleh berbagai negara dan yang paling membekas adalah negara Belgia. Itulah sebabnya Bahasa Prancis yang digunakan oleh orang Belgia menjadi bahasa nasional di Kongo. Berbeda dengan Kongo yang kecil di dekatnya yang menggunakan Bahasa Inggris.
Republik Demokratik Kongo merdeka dari Penjajahan Belgia pada 30 Juni 1960. Sampai saat ini Kongo memiliki 70.916. 439 jiwa. Jumlah ini sebenarnya sedikit untuk wilayah seluas 2.345.410 km2. Luasnya ini lebih besar dari luas daratan Indonesia. Sayang luasnya ini menjadi rebutan baik pihak asing maupun lokal. Itulah sebabnya Presiden Joseph Kabila ingin melanjutkan kekuasaannya untuk periode ketiga. Semoga warga Kongo tetap bersatu menghadapi situasi krisis ini.
PRM, 5/4/2017
Gordi
*Sumber FOTO avvenire.it
Ikuti tulisan menarik Gordi Saja lainnya di sini.
