Pembangunan 30.000 Embung Untuk Desa - Analisa - www.indonesiana.id
x

Isnu Pratama

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Pembangunan 30.000 Embung Untuk Desa

    Dibaca : 2.228 kali

    Indonesia dianugerahi air yang melimpah, namun belum dikelola dengan baik. Presiden Joko Widodo menargetkan pembangunan 30.000 unit embung pada tahun 2017 ini. Pembangunan embung ini dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan irigasi untuk sarana pertanian, khususnya di desa-desa seluruh Indonesia. Air embung yang dapat dikelola dengan baik, nantinya dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian, sehingga petani tidak lagi terkendala masalah air. Pembangunan embung ini dibebankan pada 3 kementerian yaitu, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU), Kementerian Pertanian (Kementan) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

    Embung tidak hanya dimanfaatkan guna menunjang aktivitas pertanian saja, namun juga dapat digunakan sebagai sarana pariwisata, olahraga, pembangkit listrik bahkan sumber air bersih warga. Keberadaan embung dapat diintegrasikan dengan aktivitas perekonomian lain di desa, misalnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengelolaan embung desa dapat dilakukan dengan partisipasi masyarakat melalui BUMDes, selain itu peningkatan produksi pertanian juga berdampak pada meningkatkan produk unggulan desa (prudes). Pembangunan embung harus dilakukan dengan sustainable dan product market approach agar tercipta integrasi dengan aktivitas lain, sehingga mampu mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi.

    Sesuai data Podes BPS Tahun 2014, indikasi desa yang membutuhkan embung antara lain; a) Desa yang memiliki kekeringan lahan; b) Desa yang memiliki komoditas pertanian; c) Pertanian Desa yang tidak memiliki jaringan irigasi; d) Desa yang memiliki sumber air minum dari air hujan dan mata air; e) Desa tidak memiliki waduk, situ, dana maupun bendungan. Saat ini, total desa yang membutuhkan embung sebanyak 49.057 desa. 5 Provinsi dengan jumlah desa terbanyak yang masuk dalam lokasi prioritas pembangunan embung diantaranya Papua, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Desa-desa tersebut selain tidak memiliki sarana penampung air seperti, waduk, danau atau bendungan juga terdapat desa yang sering mengalami kekeringan lahan.

    Pemerintah saat ini telah membentuk satuan tugas (satgas) embung yang terdiri dari Kemendesa PDTT, Kementan, KemPU, Kemendagri, Bappenas, Kemen LHK dan TNI AD. Proses penyiapan sedan dilakukan untuk menentukan standart embung, pengaturan anggaran, penentuan lokasi pembangunan dan penyiapan lahan pembangunan. Pertengahan tahun 2017 akan segera dilakukan pembangunan embung dna penyiapan kelembagaan, khususnya pada lokasi prioritas. Nantinya pemerintah desa dan daerah akan dilibatkan dalam pengelolaan embung dan pemanfaatan nilai ekonominya. Dalam pembiayaannya, pemerintah akan memaksimalkan penggunaan dana desa dan APBD/APBN.

    Embung dapat dibagi berdasarkan fungsinya, yaitu embung ternak, embung irigasi, embung pembangkit listrik, embung multiguna. Embung irigasi pada umumnya digunakan untuk mengaliri irigasi-irigasi para petani, embung ternak hanya digunakan untuk minum atau berendam ternak sapi/kerbau. Embung pembangkit listrik biasanya dibangun secara terintegrasi dengan turbin, sehingga aliran air dapat menggerakkan turbin dan menambah pasokan listrik di desa. Embung multifungsi biasanya dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, baik untuk ternak, irigasi pertanian, dan pembangkit listrik.

    Berikut langkah-langkah pembuatan embung dengan total biaya Rp. 159.000.000 : 1) Pembersihan Lahan; 2) Pematokan; 3) Penggalian; 4) Perataan Turap; 5) Pembuatan Tanggul; 6) Pemasangan GeoMembrane; 7) Pemasangan Jalur Inspeksi; 8) Ujicoba Pengisian Air.


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.