Warga Jakarta menyambut kemenangan pasangan calon gubernur Jakarta Anis-Sandi atas lawannya Ahok-Djarot periode 2017-2022. Hal yg sempat viral adalah adanya isu sara yang dibawa-bawa dalam kemenangan pasangan calon tersebut. Dari sebelum pemilihan pun beberapa pihak pengamat maupun jajaran pemerintahan memandang akan ada pencampuran isu agama dalam pemilihan cagup DKI kepemimpinan berikutnya sebagai imbas dari kasus penistaan agama oleh petahana. Hingga ada statement agar tidak mencampur adukkan antara agama dengan politik kekuasaan karena akan membawa kedalam ketidakadilan memilih. Yang berarti menjurus pada sekulerisme (keinginan memisahkan agama dari kehidupan ataupun kekuasaan).
Sejatinya setiap orang yang ingin terpilih menjadi pemimpin dalam sistem demokrasi yang Indonesia terapkan saat ini pasti tidak luput dari hasil suara mayoritas yang menang. Dari sini sudah memberikan lampu hijau bahwa siapapun bisa jadi pemimpin baik muslim maupun nonmuslim selama sistemnya masih sama. Bertepatan juga indonesia mayoritas adalah muslim, yang menjadikan setiap calon pemimpin akan menggalang suara dari tokoh-tokoh yang membawahi massa mayoritas tersebut. Hal ini pun akhirnya diaruskan bahwa dukungan mayoritas juga syarat untuk kepentingan politik seperti dalam sebuah laman g.p. yang menyatakan bahwa mendukung paslon muslim untuk melegalkan perda syariah dan berujung pada pengambilan kekuasan Indonesia lewat momen pilkada.
Namun kabar keberpihakan kepada calon terpilih karena pengaruh agama pun tertepis oleh pernyataan cagub terpilih bahwa “Perda berdasarkan sebuah agama muncul jika gubernur baru muncul itu semua keliru dan salah” artinya setelah terpilih tidak akan menerapkan perda syariah, yang dijalankan hanya 23 janji kampanye mereka. Bagi sebagian pendukung yang menginginkan perubahan bisa jadi memunculkan rasa kecewa, meski disatu sisi harapan tidak terpilihnya pemimpin nonmuslim sudah terealisasi. Jika dicermati dari sini dapat dikatakan bahwa siapapun yang terpilih sama saja tidak akan menerapkan perda syariah, termasuk menempuh jalur pemilu dalam sistem sekarang memang tidak bisa sebagai jalan perubahan Indonesia.
Disisi lain fakta membuktikan sejak dulu kala orang yang ingin duduk ditampuk kekuasaan akan mengerahkan upaya dari pencitraan pada masyaratkat beserta tokoh-tokoh penggerak masyarakat hingga menggelontorkan dana besar agar bisa terpilih. Alhasil ketika terpilih apa yang dilakukan kadang tidak sesuai dengan harapan pemilih, janji yang terucap selama kmpanye tinggal coretan dalam lembaran-lembaran berita yang tidak banyak terealisasi. Sedangkan kebijakan lebih memihak pada pemberi modal kampanye yang telah berjasa mengantarkan menjadi pemimpin. Hingga muncul kebijakan- kebijakan yang sejatinya bukan untuk kepentingan rakyat tapi kepentingan penyokong kekuasaan.
Artinya bahwa selama sistem yang terterapkan di indonesia masih sama, tetap saja antara agama dan kekuasaan dipisahkan, sekalipun dipimpin oleh seorang muslim. Hal semacam ini pun cukup berbahaya karena sejatinya agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan. Dimana agama adalah pondasi dalam mengambil setiap kebijakan agar tidak menyalahi aturan pencipta yang dapat menimbulkan kerusakan, sedangkan kekuasaan adalah penjaga agar aturan yang benar bersumber dari agama bisa terterapkan. Hal ini pun menepis anggapan bahwa syariah dapat mengancam NKRI bahkan memecah belah rakyat. Karena buktinya disaat sistem yang berjalan seperti sekarang ini kerusakan tidak kunjung usai bahkan arah kebijakan justru pro asing seperti eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang hasilnya tidak sepenuhnya dinikmati jutaan rakyat yang berada dalam kemiskinan hingga muncul gerakan pemisahan diri dari NKRI. Maka ini butuh solusi sistem yang benar untuk perubahan negara Indonesia menjadi lebih baik.
Ikuti tulisan menarik mimin diya lainnya di sini.
