Reklamasi untuk Siapa ~ Yonvitner - Analisa - www.indonesiana.id
x

Indonesiana

Penulis Indonesiana
Bergabung Sejak: 26 April 2019

Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
  • Analisa
  • Berita Utama
  • Reklamasi untuk Siapa ~ Yonvitner

    Dibaca : 1.446 kali

     

    Yonvitner

    Dosen Manajemen Sumber Daya Perairan IPB

    Tim Harford, dalam The Undercover Economist, meyakinkan kita bahwa reklamasi memiliki dimensi ekonomi yang lebih kuat daripada ekologi. Dalam perspektif ekonomi kapitalis, reklamasi Teluk Jakarta seperti yang terjadi saat ini sah-sah saja. Jika diperlukan, ia akan memakai "topeng" dimensi ekologi agar terlihat penting untuk dilaksanakan. Kondisi ini sama seperti kejadian pada 1930 di Inggris. Kawasan London, yang awalnya merupakan jalur hijau (green belt), direklamasi menjadi pusat properti. Setelah reklamasi, hingga saat ini harga properti di sana menjadi sangat mahal, bahkan mungkin paling mahal di dunia, dan London menjadi kawasan elite dunia.

    Tim menjelaskan paling tidak ada tiga alasan mengapa harga ekonomi properti di kawasan reklamasi London tersebut mahal. Pertama, London memiliki lokasi unik dan tempat terbaik dibanding Siberia, Kota Kansas, atau Paris. Kedua, ikon jalur hijau memberi inspirasi bahwa membangun properti di kawasan itu merupakan ide yang ramah lingkungan. Ketiga, kelengkapan properti memberikan nilai tambah bagi pengunjung, tidak hanya sebagai tempat istirahat, tapi juga sebagai tempat belanja dan rekreasi.

    Beberapa poin penting yang sering diabaikan dalam pembangunan di daerah jalur hijau adalah kurangnya penerimaan masyarakat terhadap reklamasi. Kegiatan reklamasi sering tidak sesuai dengan regulasi dan cenderung mengedepankan kapitalisasi aset negara. Masyarakat yang menggunakan ruang publik untuk berusaha cenderung dikalahkan oleh kepentingan swasta yang mengambil manfaat pribadi, dengan berbagai dalih.

    Tanpa adanya reklamasi, penurunan muka tanah dan intrusi air laut di Jakarta juga bisa ditanggapi dengan mengendalikan pengurukan pantai, menanam kembali ekosistem, dan merancang struktur pantai yang tidak menimbun laut. Struktur pulau reklamasi yang dibangun sekarang tidak akan menyelesaikan persoalan penurunan muka darat Jakarta karena yang terjadi sebenarnya adalah beban di bagian laut mulai berlebih. Solusi membuat pulau dengan cara menimbun laut bukan hal yang tepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Mengambil isu "penyelamatan Jakarta dari tenggelam" hanya memelesetkan kepentingan ekonomi kapitalis ke isu ekologi.

    Apakah reklamasi ini memang untuk kepentingan strategis nasional, kepentingan ekonomi, ekologi, atau politik pertahanan dan keamanan? Kalau strategis buat negara, pengelolaan reklamasi dapat dilakukan melalui badan usaha milik negara. Kenyataannya, hal itu dilakukan oleh perusahaan swasta yang bakal sulit dikontrol negara. Jika reklamasi strategis untuk negara, negara harus menjadi pemegang aset mayoritas.

    Saya yakin kekurangpercayaan terhadap pertimbangan ilmiah sangat dominan dalam masalah ini. Kita tidak melihat kajian yang komprehensif dalam perspektif pengelolaan pesisir terpadu. Publik diberikan "insentif parsial" berupa ide ilmiah yang satu sama lain tidak bisa didudukkan secara bersama. Akibatnya, ia memecah kesahihan ilmiah bahwa satu atau dua pembenaran cukup untuk menjadi alasan bahwa reklamasi itu layak secara ilmiah. Kalau mau jujur, berikan ruang kepada publik untuk menilai dan mengkaji bahwa reklamasi merupakan bagian dari kebutuhan negara dalam jangka panjang.

    Reklamasi Teluk Jakarta melanggar Pasal 26A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil. Aturan itu menetapkan bahwa izin reklamasi dapat diberikan pada zona yang belum ada pemanfaatan oleh masyarakat. Reklamasi saat ini justru mengambil zona budi daya kerang hijau dan area tangkap masyarakat. Walaupun reklamasi itu sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah, ia belum mengikuti amanat undang-undang.

    Selain itu, dalam kondisi negara saat ini, reklamasi bukanlah agenda utama. Negara belum kekurangan ruang untuk permukiman atau investasi. Masih banyak pula pulau kecil yang belum dimanfaatkan-mengapa tidak ini dulu yang dibangun?

    Jakarta kini menghadapi sederet permasalahan, dari kemacetan sampai kesenjangan sosial. Penambahan ruang eksklusif hanya akan memperlebar kesenjangan itu. Dari sudut sistem ekologi, perubahan ruang itu justru akan mendorong peningkatan potensi risiko terhadap pengaruh daratan berupa sedimentasi. Makin jelas terlihat bahwa reklamasi bukan untuk kepentingan rakyat kecil, apalagi nelayan.

    Reklamasi Teluk Jakarta hanyalah bagian dari upaya kapitalisasi aset negara. Isu Jakarta akan tenggelam pun hanya alasan lain untuk mendapatkan sewa tinggi di lahan reklamasi pada masa mendatang. Kembalikan pola pikir reklamasi Teluk Jakarta kepada ekonomi kerakyatan karena sesungguhnya rakyatlah yang membayar lebih mahal daripada penikmat sewa di pulau reklamasi.

     


    Suka dengan apa yang Anda baca?

    Berikan komentar, serta bagikan artikel ini ke social media.





    Oleh: Napitupulu Na07

    8 jam lalu

    Keadilan Agraria dan Peningkatan Produksi Pangan Melalui Konsesi Lahan Pertanian Luasan 10 –80 ha, kepada Badan Usaha Perorangan.

    Dibaca : 55 kali

    Salah satu dari 9 masalah fundamental multi dimensi bangsa Indonesia adalah “masih rendah, terbatas dan timpang pembangunan dan kesejahteraan baik antar lapisan / strata masyarakat maupun antar daerah dan pulau”. Perwujudan sila ke 5 dari Pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” masih jauh dari harapan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, bertajuk ‘Apa kabar Reforma Perhutanan Sosial’ Selasa 3/4/2018, Dalam paparan berjudul ‘Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, mengungkapkan: Ketimpangan pemberian lahan dan akses dari sektor kehutanan ini terdata sampai tahun 2017. Perbandingan ketimpangannya? Luas lahan di Indonesia yang yang sudah keluar ijin pengelolaanya adalah 42.253234 ha dari total 125.922.474 KH Indonesia. Dari 42.253.234 ha lahan yang diberikan ke swasta-masyarakat-kepentingan umum, 95,76 %-nya dilelola oleh swasta luas totalnya 40.463.103 ha. Perkembangan Luas Areal Kelapa Sawit, dari data peta RePPProT, pada tahun 1990 luasnya 7.662.100 ha, dari data baru tahun 2015 menjadi 11.260.277 ha, berarti kenaikan rata-rata 142.000 ha/tahun. Tahun 2016 menurun sedikit menjadi 11.201.465 ha. Tahun 2017 terhadap angka 2016 meningkat drastis 25 % lebih, menjadi sebesar 14.048.722 ha. Tahun 2018 naik menjadi 14.327.093 ha, Tahun 2019 naik menjadi 14.677.560 ha. Areal usaha perkebunan kelapa sawit tersebut didominasi oleh hanya puluhan pengusaha besar swasta. Ke depan apa yang bisa dilakukan? untuk mengurangi ketimpangan penguasaan / hak kelola Pengusaha Besar Swasta (PBS) atas tanah kawasan hutan (40.463.103 ha) dan Perkebunan kelapa sawit (14.677.560 ha), totalnya 55.140.663 ha setara 29,5 % luas daratan Idonesia 187.000.000 ha. Penulis menyarankan Solusi pengurangan ketimpangan secara bertahap, namun sekaligus bisa menangani permasalahan besar lain yaitu kemandirian pangan Indonesia yang sangat lemah / rapuh karena terkendala terbatasnya ketersediaan lahan garapan. Pada kesempatan ini diusulkan untuk Ekstensifikasi Pertanian pangan dengan membuka daerah irigasi (DI) Baru dengan Pola Pertanian Pangan UKM. Strateginya membangun Lima Pilar Pertanian Beririgasi Modern di luar P. Jawa meliputi: P1: Penyediaan air irigasi; P2: Pembangunan infrastruktur irigasi baru; P3: Pencetakan sawah baru petakan besar yang sesuai mekanisasi pertanian untuk para UKM dengan konsesi lahan 30-80 ha; P4: Mempersiapkan sistem pengelolaan irigasi; P5: Membangun sistem konsesi UKM pertanian mekanisasi padi komersial terpadu, mulai tanam, panen, sampai siap dipasarkan. Untuk keadilan agraria dan sekaligus penyediaan lahan garapan daerah irigasi baru, juga untuk lahan peternakan dan perikanan terlihat 2 kemungkinan yakni: (i) Mengatur pemberian puluhan ribu konsesi lahan luasan kecil 10 ha untuk peternakan, perikanan, hortikultur (mix farming), serta luas 30 - 80 ha untuk irigasi baru. Sebagai tahap pertama memanfaatkan cadangan areal untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta ha, diberikan konsesi 30 tahun kepada badan usaha perorangan; dan (ii) Mengubah konsesi sawit lama yang habis masa konsesinya menjadi konsesi 30 tahun UKM sawah beririgasi 30 ha - 80 ha.